PT KONTAK PERKASA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulanya berencana menghapus laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW mulai tahun depan. Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya sibuk mengurus persoalan administrasi.
"Mulai 2018, Bapak, Ibu (RT/RW) tidak perlu menuliskan laporan ( LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies dalam pertemuan bersama ketua RT/RW se-Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Belakangan, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.
Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.
Keputusan itu mengubah rencana kebijakan sebelumnya, yakni RT/RW menyerahkan LPJ dana operasional ke kelurahan setiap tiga bulan. LPJ RT/RW nanti dibuat sesuai format yang ditentukan dalam keputusan gubernur yang akan diteken Anies.
"Laporannya (RT/RW) ada, singkat sekali, dan itu formatnya yang mereka bisa pakai untuk warga. Jadi, laporan mereka ke warga," kata Anies, Kamis (7/12/2007).
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, salah satunya karena ketua RT/RW dipilih warga di lingkungan mereka. Alasan lainnya karena dana yang diterima RT/RW bukan hanya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Ada pula sumber dana lain yang harus dicatat dalam buku keuangan, seperti dari swadaya masyarakat.
Laporan menumpuk
Anies menyebut LPJ dana operasional RT/RW dengan sistem yang selama ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta selalu menumpuk. Ada 30.407 RT dan 2.732 RW sehingga jumlahnya 33.139 RT/RW. Anies mempertanyakan pengawasan laporan yang menumpuk itu.
"Kalau dilaporkan jumlahnya 33.000 gimana ngawasin-nya coba? Saya tanya kepada Anda, terima laporan 33.000, gimana ngecek-nya, ayo? Tiap bulan, tuh. Mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan?" katanya.
Dengan mekanisme pelaporan yang baru, Anies menyebut RT dan RW lebih bertanggung jawab menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Dia berharap partisipasi warga juga lebih tinggi untuk mengawasi pemakaian dana tersebut.
"Dengan cara begitu (laporan kepada warga), pengawasan program ini akan jauh lebih mudah karena diawasi warga," kata Anies.
KPI RT/RW dan kuitansi dihapus
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, LPJ dana operasional RT/RW disederhanakan mulai tahun depan. Caranya dengan menghapus key performance indicator (KPI) yang harus diisi ketua RT/RW sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Tugas dan Fungsi RT/RW yang ditandatangani gubernur saat itu, Djarot Saiful Hidayat. KPI itu tidak bisa selalu dipenuhi ketua RT/RW.
Selain KPI, ada beberapa format yang juga harus diisi RT/RW. Anies akan menghapus ketentuan KPI dan banyaknya format itu dalam SK yang akan ditekennya.
"Jadi, ini yang bikin berat itu, ada KPI-nya, kemudian ada formatnya cukup banyak. Ada format A1, A2, B1, B2, C, D, banyak enggak? Ribet enggak? Jadinya disederhanakan," ujar Premi.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan mewajibkan RT/RW melaporkan kuitansi setiap transaksi yang dilakukan untuk menunjang operasional RT/RW. Alasannya, tidak semua transaksi memiliki kuitansi dan itu membuat RT/RW bikin laporan palsu.
"Kemarin, kan, si warganya (RT/RW) bilang, 'Pak, saya harus bikin kuitansi.' Jadi pada bohong. Nah itulah yang dihapuskan," kata Premi.
Dalam draf keputusan gubernur yang diterima Kompas.com, ada satu lembar laporan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW yang harus diisi setiap bulan. Dalam laporan itu tercantum beberapa kolom yang berisi saldo bulan sebelumnya (sisa penggunaan dana), jumlah dana yang diterima, kolom untuk setiap pengeluaran di bulan tersebut, total pengeluaran, dan sisa penggunaan dana pada bulan tersebut.-PT KONTAK PERKASA
"Mulai 2018, Bapak, Ibu (RT/RW) tidak perlu menuliskan laporan ( LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies dalam pertemuan bersama ketua RT/RW se-Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Belakangan, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.
Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.
Keputusan itu mengubah rencana kebijakan sebelumnya, yakni RT/RW menyerahkan LPJ dana operasional ke kelurahan setiap tiga bulan. LPJ RT/RW nanti dibuat sesuai format yang ditentukan dalam keputusan gubernur yang akan diteken Anies.
"Laporannya (RT/RW) ada, singkat sekali, dan itu formatnya yang mereka bisa pakai untuk warga. Jadi, laporan mereka ke warga," kata Anies, Kamis (7/12/2007).
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, salah satunya karena ketua RT/RW dipilih warga di lingkungan mereka. Alasan lainnya karena dana yang diterima RT/RW bukan hanya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Ada pula sumber dana lain yang harus dicatat dalam buku keuangan, seperti dari swadaya masyarakat.
Laporan menumpuk
Anies menyebut LPJ dana operasional RT/RW dengan sistem yang selama ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta selalu menumpuk. Ada 30.407 RT dan 2.732 RW sehingga jumlahnya 33.139 RT/RW. Anies mempertanyakan pengawasan laporan yang menumpuk itu.
"Kalau dilaporkan jumlahnya 33.000 gimana ngawasin-nya coba? Saya tanya kepada Anda, terima laporan 33.000, gimana ngecek-nya, ayo? Tiap bulan, tuh. Mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan?" katanya.
Dengan mekanisme pelaporan yang baru, Anies menyebut RT dan RW lebih bertanggung jawab menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Dia berharap partisipasi warga juga lebih tinggi untuk mengawasi pemakaian dana tersebut.
"Dengan cara begitu (laporan kepada warga), pengawasan program ini akan jauh lebih mudah karena diawasi warga," kata Anies.
KPI RT/RW dan kuitansi dihapus
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, LPJ dana operasional RT/RW disederhanakan mulai tahun depan. Caranya dengan menghapus key performance indicator (KPI) yang harus diisi ketua RT/RW sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Tugas dan Fungsi RT/RW yang ditandatangani gubernur saat itu, Djarot Saiful Hidayat. KPI itu tidak bisa selalu dipenuhi ketua RT/RW.
Selain KPI, ada beberapa format yang juga harus diisi RT/RW. Anies akan menghapus ketentuan KPI dan banyaknya format itu dalam SK yang akan ditekennya.
"Jadi, ini yang bikin berat itu, ada KPI-nya, kemudian ada formatnya cukup banyak. Ada format A1, A2, B1, B2, C, D, banyak enggak? Ribet enggak? Jadinya disederhanakan," ujar Premi.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan mewajibkan RT/RW melaporkan kuitansi setiap transaksi yang dilakukan untuk menunjang operasional RT/RW. Alasannya, tidak semua transaksi memiliki kuitansi dan itu membuat RT/RW bikin laporan palsu.
"Kemarin, kan, si warganya (RT/RW) bilang, 'Pak, saya harus bikin kuitansi.' Jadi pada bohong. Nah itulah yang dihapuskan," kata Premi.
Dalam draf keputusan gubernur yang diterima Kompas.com, ada satu lembar laporan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW yang harus diisi setiap bulan. Dalam laporan itu tercantum beberapa kolom yang berisi saldo bulan sebelumnya (sisa penggunaan dana), jumlah dana yang diterima, kolom untuk setiap pengeluaran di bulan tersebut, total pengeluaran, dan sisa penggunaan dana pada bulan tersebut.-PT KONTAK PERKASA
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 1:55 PM
Post a Comment