PT Kontak Perkasa - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok disebut siap untuk menjadi abdi negara. Dia mengatakan siap apabila dia dipanggil untuk mengisi satu posisi, yaitu sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Hal tersebut diungkapkannya kepada Djarot Saiful Hidayat. Djarot sendiri mengungkapkan hal tersebut saat berkunjung ke markas detikcom.
"Dia bilang gini, 'Kalaupun seumpama saya masih dibutuhkan oleh negara dan itu bermanfaat, kasih saja sebagai Dirjen Bea-Cukai untuk memberantas mafia-mafia di pelabuhan dan itu bisa menggerakkan segera mungkin. Nggak usah muluk-muluk, meskipun secara finansial saya rugi sebab saya menjadi orang bebas, lebih enak.' Lebih banyak duit itu. Dia akan BTP Show, 'Dapat duit benar nggak?' Dia bilang begitu," kata Djarot.
Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengamini hal tersebut. Menurutnya peluang BTP atau juga akrab dipanggil Ahok terbuka untuk posisi tersebut, asalkan ada pelelangan jabatan lewat Keputusan Presiden (Keppres).
"Bisa kalau di UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Asalkan sebelum itu ada Keppres untuk open bidding, jadi jabatannya di lelang terbuka," ungkap Yustinus.
Apabila ada Keppres yang menerangkan bahwa jabatan Eselon I dibuka, maka nantinya akan ada panitia seleksi yang membuka lowongan untuk jabatan tersebut.
"Jadi nanti presiden dulu keluarin Keppres, bahwa jabatan tersebut dibuka untuk lelang. Artinya gini, kalau jabatan itu dilelang terbuka nanti ada dibentuk panitia seleksi. Nah nanti mereka buka lowongan lalu orang luar bisa bebas mendaftar," kata Yustinus.
Pada Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memang mengatur mengenai penerimaan orang di luar Kementerian Keuangan untuk menjabat posisi Eselon I. Hal tersebut tertuang pada Pasal 109 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
Djarot sendiri menceritakan bahwa Ahok ingin memberantas mafia-mafia yang ada di pelabuhan. Karena itu, menurutnya Ahok mau menjadi Dirjen Bea Cukai.
Yustinus mengatakan setidaknya ada tiga pokok pekerjaan yang akan dilakukan Ahok apabila ingin jadi Dirjen Bea Cukai. Menurut Yustinus, tiga tugas pokok itu adalah sebagai berikut:
1. Mengamankan penerimaan negara dari cukai dan ekspor impor
2. Melakukan pengawasan di perbatasan negara
3. Memfasilitasi perdagangan luar negeri
Mendengar kabar Ahok incar eselon I di kementeriannya, Sri Mulyani menanggapi kabar tersebut dengan tersenyum.
"Oh gitu ya," singkat Sri Mulyani usai bertemu Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis.
Tidak ada kata-kata lagi yang diungkapkan oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini setelah mengucapkan hal tersebut.
Wanita yang akrab disapa Ani ini selebihnya hanya menanggapinya dengan senyum sambil berjalan ke arah mobil dinas dengan pelat nomor RI 26. - PT Kontak Perkasa
Hal tersebut diungkapkannya kepada Djarot Saiful Hidayat. Djarot sendiri mengungkapkan hal tersebut saat berkunjung ke markas detikcom.
"Dia bilang gini, 'Kalaupun seumpama saya masih dibutuhkan oleh negara dan itu bermanfaat, kasih saja sebagai Dirjen Bea-Cukai untuk memberantas mafia-mafia di pelabuhan dan itu bisa menggerakkan segera mungkin. Nggak usah muluk-muluk, meskipun secara finansial saya rugi sebab saya menjadi orang bebas, lebih enak.' Lebih banyak duit itu. Dia akan BTP Show, 'Dapat duit benar nggak?' Dia bilang begitu," kata Djarot.
Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengamini hal tersebut. Menurutnya peluang BTP atau juga akrab dipanggil Ahok terbuka untuk posisi tersebut, asalkan ada pelelangan jabatan lewat Keputusan Presiden (Keppres).
"Bisa kalau di UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Asalkan sebelum itu ada Keppres untuk open bidding, jadi jabatannya di lelang terbuka," ungkap Yustinus.
Apabila ada Keppres yang menerangkan bahwa jabatan Eselon I dibuka, maka nantinya akan ada panitia seleksi yang membuka lowongan untuk jabatan tersebut.
"Jadi nanti presiden dulu keluarin Keppres, bahwa jabatan tersebut dibuka untuk lelang. Artinya gini, kalau jabatan itu dilelang terbuka nanti ada dibentuk panitia seleksi. Nah nanti mereka buka lowongan lalu orang luar bisa bebas mendaftar," kata Yustinus.
Pada Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memang mengatur mengenai penerimaan orang di luar Kementerian Keuangan untuk menjabat posisi Eselon I. Hal tersebut tertuang pada Pasal 109 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
Djarot sendiri menceritakan bahwa Ahok ingin memberantas mafia-mafia yang ada di pelabuhan. Karena itu, menurutnya Ahok mau menjadi Dirjen Bea Cukai.
Yustinus mengatakan setidaknya ada tiga pokok pekerjaan yang akan dilakukan Ahok apabila ingin jadi Dirjen Bea Cukai. Menurut Yustinus, tiga tugas pokok itu adalah sebagai berikut:
1. Mengamankan penerimaan negara dari cukai dan ekspor impor
2. Melakukan pengawasan di perbatasan negara
3. Memfasilitasi perdagangan luar negeri
Mendengar kabar Ahok incar eselon I di kementeriannya, Sri Mulyani menanggapi kabar tersebut dengan tersenyum.
"Oh gitu ya," singkat Sri Mulyani usai bertemu Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis.
Tidak ada kata-kata lagi yang diungkapkan oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini setelah mengucapkan hal tersebut.
Wanita yang akrab disapa Ani ini selebihnya hanya menanggapinya dengan senyum sambil berjalan ke arah mobil dinas dengan pelat nomor RI 26. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:07 AM
Post a Comment