PT Kontak Perkasa - Wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode kembali bergulir. Kali ini dugaan itu dihembuskan oleh politikus senior Amien Rais.
Amien Rais melontarkan dugaan itu melalui video yang diunggah di akun YouTubenya Amien Rais Official. Awalnya Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.
"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," ujar Amien.
Amien kemudian menyebut setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu untuk memasukan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode.
"Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali, nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucapnya.
"Jadi semua sudah ada tahapan, it's now or never tomorrow will be to late, " tambah Amien.
Wakil Ketua MPR fraksi PKB Jazilul Fawaid, menegaskan belum ada yang mengusulkan secara resmi wacana tersebut. Lagipula menurutnya melakukan amandemen bukan hal yang mudah.
"Secara resmi belum ada yang mengusulkan ke MPR RI. Masih sebatas wacana di publik, kata Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).
"Namun amandemen bukan perkara mudah, perlu kehendak kuat dari rakyat yang tercermin dalam usulan dan pendapat fraksi fraksi MPR dan kelompok DPD," ucapnya.
Begitu juga dengan Wakil Ketua MPR fraksi PPP Arsul Sani yang menegaskan belum ada pembahasan presiden 3 periode di internal MPR. Arsul bahkan mengaku tertawa mendengar isu liar tersebut.
"Kami yang di MPR tertawa membaca berita yang memuat dugaan atau kecurigaan Pak AR terkait amandemen UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengubah pasal masa jabatan presiden sehingga bisa sampai 3 periode. Kenapa tertawa? Kami melihatnya itu political joke atau mob dari Pak AR saja," kata Arsul, kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).
Arsul menegaskan MPR kini dengan mengkaji lebih lanjut terkait Pokok-pokok haluan negara (PPHN). Tidak ada sama sekali membahas presiden 3 periode.
"Satu-satunya yang didalami dan dikaji lebih lanjut hanyalah hal yang terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dari 5 rekomendasi MPR periode lalu pun tidak ada materi terkait masa jabatan presiden 3 periode. Bahkan dari 5 materi tersebut ya hanya terkait PPHN itu saja yang saat ini didalami," lanjut Arsul.
Sama halnya dengan Wakil Ketua MPR fraksi PDIP Ahmad Basarah. Dia mengatakan jabatan presiden 2 periode sudah cukup ideal. Sehingga tidak perlu lagi diubah.
"Bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja, perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya. Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari Poco-poco alias jalan di tempat," ujarnya.
Tepisan itu bukan hanya datang dari pimpinan MPR, Kantor Staf Presiden (KSP) pun membantah isu tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengenai isu masa jabatan presiden tiga periode itu sudah pernah dibantah oleh Jokowi. Ngabalin merasa heran mengapa Amien Rais tidak mengetahui hal itu.
"Yang saya mau tekankan begini, apakah Pak Amien Rais itu karena sudah uzur sehingga tidak pernah mendengar pernyataan resmi dari presiden, kan presiden itu pernah menyebutkan meskipun Pak Jokowi tidak mau menyebutkan siapa orangnya tapi presiden tahu bahwa da orang ingin mencari muka yang beliau menganggap ingin menjerumuskan presiden," kata Ngabalin.
Ngabalin meminta kepada Amien Rais untuk senantiasa berprasangka baik.
"Jangan ber-suudzon dengan berprasangka buruk, itu karena sudah uzur, sudah usia bertumpuk-tumpuk dosa lagi, berprasangka buruk pada Jokowi, masa Pak Amien Rais menyebutkan nanti ada sidang MPR nanti ini, nanti itu, udah pikirkan saja partai itu supaya kuat," ucapnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Post a Comment