PT Kontak Perkasa - Sebanyak 40 peserta capim KPK menjalani tahapan profile assessment terkait presentasi ide perbaikan KPK. Capim yang saat ini menjabat Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memaparkan pola penanganan tindak pidana korupsi.
"Sebenarnya saya hanya menjelaskan bahwa kita sudah punya peta yang paling sektor yang korupsi itu mana saja ya kan. Seperti pengadaan barang sistem, perizinan, korupsi untuk sektor keuangan, korupsi penegakan hukum, korupsi politik itu yang paling salah satu yang paling besar. Kita sudah tahu identifikasi gate nya apa ke depan," kata Syarif di sela proses seleksi profil assessment, di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2819).
Salah satu ide yang diusulkan yakni pola terintegrasi pencegahan dan penindakan. Keduanya, menurut Syarif tidak bisa dilakukan secara terpisah.
"Ya salah satu cara untuk mencegah itu saya pikir antara pencegahan dan penindakan itu harus terintegrasi. Nggak bisa lagi penindakan pergi sendiri sendiri pencegahan sendiri sendiri, dan saya pikir itu yang dibutuhkan ke depan. Terus harus juga kan ada indikatornya apa," kata dia.
Menurut Syarif, perlu ada kerja sama antara KPK dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi yang dikeluarkan presiden.
"Misalnya sekarang itu kalau kami membantu kementerian dan lembaga harusnya berdasarkan strategi nasional pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh presiden. Itu ada evaluasinya," katanya.
"Jadi kalau kita sudah tentukan strategi bersama terus program aksinya bagaimana tinggal evaluasi. Kalau tidak bisa dipenuhi oleh kementerian dan lembaga seperti kemarin itu beberapa bulan lalu kami sudah laporkan pada presiden," lanjut Syarif.
"Jadi itu tujuan akhirnya kami ingin korupsi di Indonesia menurun agar kesejahteraan agar cita cita NKRI itu adil makmur, sejahtera itu tercapai," tuturnya. - PT Kontak Perkasa
"Sebenarnya saya hanya menjelaskan bahwa kita sudah punya peta yang paling sektor yang korupsi itu mana saja ya kan. Seperti pengadaan barang sistem, perizinan, korupsi untuk sektor keuangan, korupsi penegakan hukum, korupsi politik itu yang paling salah satu yang paling besar. Kita sudah tahu identifikasi gate nya apa ke depan," kata Syarif di sela proses seleksi profil assessment, di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2819).
Salah satu ide yang diusulkan yakni pola terintegrasi pencegahan dan penindakan. Keduanya, menurut Syarif tidak bisa dilakukan secara terpisah.
"Ya salah satu cara untuk mencegah itu saya pikir antara pencegahan dan penindakan itu harus terintegrasi. Nggak bisa lagi penindakan pergi sendiri sendiri pencegahan sendiri sendiri, dan saya pikir itu yang dibutuhkan ke depan. Terus harus juga kan ada indikatornya apa," kata dia.
Menurut Syarif, perlu ada kerja sama antara KPK dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi yang dikeluarkan presiden.
"Misalnya sekarang itu kalau kami membantu kementerian dan lembaga harusnya berdasarkan strategi nasional pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh presiden. Itu ada evaluasinya," katanya.
"Jadi kalau kita sudah tentukan strategi bersama terus program aksinya bagaimana tinggal evaluasi. Kalau tidak bisa dipenuhi oleh kementerian dan lembaga seperti kemarin itu beberapa bulan lalu kami sudah laporkan pada presiden," lanjut Syarif.
"Jadi itu tujuan akhirnya kami ingin korupsi di Indonesia menurun agar kesejahteraan agar cita cita NKRI itu adil makmur, sejahtera itu tercapai," tuturnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:26 PM
Post a Comment