Sidak Sel Berujung Pemberontakan Napi LP Narkotika Langkat

PT Kontak Perkasa - Tindakan tegas Kemenkum HAM untuk menegakan aturan di sel dibayar mahal. Sidak untuk mendisiplinkan nara pidana dibalas dengan pemberontakan. Bukan pertama kali terjadi.

Kasus pemberontakan narapidana itu kembali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Simpang Ladang Klas III, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hal itu berawal dari tertangkapnya salah seorang warga binaan membawa sabu-sabu. Napi itu ditangkap saat dilakukan penggeledehan.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh sementara kejadian tersebut berawal saat seorang warga binaan di lapas tersebut kedapatan membawa sabu-sabu di dalam lapas. Selanjutnya kemungkinan warga binaan tersebut diperiksa secara intensif oleh petugas lapas.

"Kemudian apa yang dilakukan oleh petugas terhadap warga binaan tersebut menimbulkan empati dari teman-teman warga binaan lainnya sehingga terjadi kejadian itu," ungkap Agus, Jumat (17/5/2019).

Sebelumnya, ia menyampaikan sejauh ini sedikitnya sudah 92 narapidana warga binaan di lapas tersebut yang kabur berhasil ditangkap kembali oleh petugas.

"Sampai sejauh ini, sementara 92 napi yang kabur sudah berhasil diamankan kembali oleh petugas," kata Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto.

Untuk pengamanan lanjutan, kata dia, sementara personel Polri dibantu TNI terus bersiaga dan petugas lapas terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas lapas yang rusak dampak kerusuhan yang dilakukan oleh napi.

"Semoga bisa segera pulih dan terus dilakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak," ujarnya, berharap.

Sementara itu, Ditjen Pas mengakui Lapas Narkotika Langkat, Sumatera Utara, kelebihan kapasitas penghuni atau over capacity. Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) Sri Puguh Utami akan datang mengecek langsung ke lapas.

"Saat kejadian, jumlah penghuni Lapas Langkat berdasarkan SDP adalah 1.635 orang dari kapasitas seharusnya untuk 915 orang. Kami akan konsisten memenuhi hak-hak mereka, namun kami juga bergeming untuk tegas menghentikan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan," tegas Sri.

Akibat kerusuhan itu menyebabkan seorang petugas terluka. Selain itu, ada seorang narapidana yang terluka.

"Untuk luka 1 orang dari napi dan 1 orang dari petugas lapas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Kerusuhan juga mengakibatkan sejumlah kendaraan terbakar. "Tiga unit mobil pribadi, satu unit mobil ambulans Lapas Narkotika Hinai, 12 unit sepeda motor (rusak)," ujar Dedi. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:48 AM

KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara di 26 Provinsi, Ini Hasilnya

Kontak Perkasa Futures - Rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu 2019 masih terus berlangsung. Sejauh ini KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 26 provinsi.

Dirangkum, Kamis (16/5/2019), ke-26 provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Sumatera Selatan, NTB, Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Dari 26 provinsi itu, tercatat pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menguasai 16 di antaranya, yaitu Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau.

Sedangkan sisanya, yaitu 10 provinsi, dimenangi capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain untuk pilpres, rekapitulasi yang sudah dimulai sejak Jumat, 10 Mei, itu dilakukan untuk pileg yang melibatkan saksi dari partai politik peserta pemilu serta Bawaslu. Sampai saat ini, proses rekapitulasi yang digelar di KPU itu masih terus berlangsung.

Berikut ini rincian data rekapitulasi hasil Pilpres untuk 14 provinsi yang dilakukan KPU sejauh ini:

1. Bali

Pilpres
Pasangan 01: 2.351.057
Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2. Bangka Belitung

Pilpres
Pasangan 01: 495.729
Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

3. Kalimantan Utara

Pilpres
Pasangan 01: 248.239
Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

4. Kalimantan Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 830.948
Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

5. Gorontalo

Pilpres
Pasangan 01: 369.803
Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

6. Bengkulu

Pilpres
Pasangan 01: 583.488
Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

7. Kalimantan Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 823.939
Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

8. Kalimantan Barat

Pilpres
Pasangan 01: 1.709.896
Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

9. Sulawesi Barat

Pilpres
Pasangan 01: 475.312
Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

10. Yogyakarta

Pilpres
Pasangan 01: 1.655.174
Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

11. Kalimantan Timur

Pilpres
Pasangan 01: 1.094.845
Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

12. Lampung

Pilpres
Pasangan 01: 2.853.585
Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

13. Maluku Utara

Pilpres
Pasangan 01: 310.548
Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

14. Sulawesi Utara

Pilpres
Pasangan 01: 1.220.524
Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

15. Provinsi Jambi

Pilpres
Pasangan 01: 859.833
Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

16. Provinsi Sulawesi Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 914.588
Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

17. Provinsi Jawa Timur

Pasangan 01: 16.231.668
Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

18. Provinsi NTT

Pilpres
Pasangan 01: 2.368.982
Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

19. Provinsi Sumatera Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 1.942.987
Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

20. Sulawesi Tenggara

Pilpres
Pasangan 01: 555.664
Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

21. Provinsi Jawa Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 16.825.511
Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

22. Sumatera Barat

Pilpres
Pasangan 01: 407.761
Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

23. Provinsi Kepulauan Riau

Pilpres
Pasangan 01: 550.692
Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

24. Provinsi Banten

Pilpres
Pasangan 01: 2.537.524
Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

25. Provinsi Aceh

Pilperes
Pasangan 01: 404.188
Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

26. Provinsi NTB

Pilpres
Pasangan 01: 951.242
Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686 - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:24 PM

Saksi BPN Tetap Hadir Dalam Rekapitulasi Suara Nasional di KPU

PT Kontak Perkasa - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Namun, saksi BPN tetap hadir dalam rekapitulasi tingkat nasional hari ini.

Pantauan detikcom di ruang rapat lantai 1 kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019), saksi BPN tampak hadir direkapitulasi panel 1. Terlihat satu orang sebagai saksi menempati kursi bagian BPN 02.

Hal ini juga ditegaskan melalui surat mandat saksi yang dibacakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman. Dalam surat itu, disebutkan BPN mengirimkan 4 orang saksi.

"Saksi BPN 02, Azis Subekti, Rohmat Marzuki, Rizaldi Priambodo, Fitra Aulia Rahman. Sudah hadir? Pak Azis?," ujar Arief.

Diketahui dari nama-nama tersebut, saksi yang hadir merupakan Azis Subekti. Azis tampak mengikuti jalannya rapat rekapitulasi, tanpa memberikan tanggapan.

Saat ini, rapat rekapitulasi suara dalam panel 1 KPU sedang berlangsung membahas Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dijadwalkan, terdapat beberapa provinsi lain yang akan direkapitulasi.

Sebelumnya, BPN menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan penghitungan suara Pemilu 2019.

"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 5:08 PM

"Saatnya Saya Bertindak Tegas Tanpa Pandang Bulu"

PT Kontak Perkasa - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto menegaskan keberadaan Tim Asistensi bidang Hukum tidak bekerja seperti aparat intelijen. Kerja Tim yang antara lain terdiri dari Prof Muladi, Prof Romli Atmasasmita, dan Prof Mahfud MD itu bersifat ad hoc (sementara) dalam membantu penegakkan hukum.

Tujuannya tak lain agar aparat di lapangan tak bertindak sewenang-wenang seperti dikhawatirkan banyak pihak.

"Tim ini bukan kayak intel, tapi mitra pemerintah dalam memberikan second opinion untuk memastikan apa yang dilakukan aparat keamanan tidak sewenang-wenang, diktatorial," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Jumat (10/5).

Salah satu alasan ia membentuk Tim Asistensi yang bersifat ad hoc tersebut, kata mantan Panglima ABRI itu, sebab dalam beberapa waktu terakhir ini terdeteksi aksi-aksi di masyarakat yang terindikasi sudah melanggar hukum.

Tanpa menyebut nama, Wiranto mencontohkan ada tokoh-tokoh yang sebelum dan pasca pencoblosan Pemilu mengeluarkan berbagai pernyataan yang insinuatif. Mereka cenderung menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai institusi-institusi lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Sudah saatnya saya akan bertindak tegas karena ada hukum ini, tanpa pandang bulu agar negeri ini selamat," kata lelaki kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 itu.

Mahkamah Konstitusi, ia melanjutkan, sudah jelas menyatakan bahwa tindak pidana makar itu pasal-pasalnya tidak perlu sempurna. Kalau sudah ada suatu rencana permulaan, persiapan-persiapan ke arah sana, itu sudah masuk kategori pidana makar. "Janganlah mempermainkan negeri ini dengan ucapan-ucapan seperti itu," kata Wiranto.

Saat ditanya siapa saja tokoh yang dimaksudnya itu, dia tak bersedia mengungkapkan. Tapi kemudian mantan ajudan Presiden Soeharto itu antara lain merujuk ke tokoh Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Dia mengakui Rizieq yang belakangan dianggap sebagai Imam Besar FPI itu sebagai temannya sejak pertengahan 1990-an. Dia mengenal Rizieq muda sebagai orang yang penuh nasionalisme.

"Dari luar negeri bikin maklumat macam-macam. Waktu masih muda nasionalismenya kuat, tapi sekarang kok kayak gini. Ayo, kembali ke jalan yang benar lah," ujar Wiranto.

Pada bagian lain, dia memastikan pemerintah tidak akan mengembalikan kehidupan pers seperti di masa Orde Baru. Bila ada media yang melakukan kesalahan, tak akan dibreidel sebab ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang akan menanganinya.

Wiranto juga sempang menyinggung soal Eggie Sudjana dan Kivlan Zen, serta 'setan gundul' yang dilontarkan Andi Arief. Selengkapnya, tonton Blak-blakan "Wiranto Bicara Makar hingga Setan Gundul" di , Senin (13/5/2019). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:38 AM

8 Tempat Ngabuburit di Bandung yang Instagenik

PT Kontak Perkasa Futures - Kota Kembang punya suasana yang khas dan dekat dengan alam. Kamu yang berpuasa di Bandung, bisa datang ke 8 tempat instagenik ini untuk ngabuburit.

Bandung begitu identik dengan taman kota dan suasananya yang teduh. Ada banyak ruang terbuka dan taman yang bisa kamu ulik saat ngabuburit.

Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (10/5/2019) berikut beberapa tempat ngabuburit seru nan instagenik untuk menyambut buka puasa.

1. Babakan Siliwangi

Kota Bandung punya banyak wisata hijau yang bisa jadi tempat ngabuburit. Berada di area Siliwangi, traveler bisa main ke Hutan Kota Babakan Siliwangi sambil jalan-jalan sore.

Hutan Kota Babakan Siliwangi dilengkapi dengan forest walk yang membentang di sepanjang hutan kota, sehingga akan memudahkan pengunjung dalam menjelajahi dan menikmati kesejukan hutan kota.

Di tengah forest walk terdapat area tempat duduk untuk pengunjung melepas lelah. Jika traveler beruntung, akan bertemu dengan tupai dan burung saat menjelajahi hutan kota ini.

2. Teras Cihampelas

Teras Cihampelas adalah ruang publik berupa jembatan pedestrian di atas udara atau skywalk. Teras Cihampelas memiliki panjang 450 meter dan lebar sekitar 9 meter. Ketinggian jembatan mencapai 4,6 meter dari permukaan jalan.

Jadi salah satu ruang publik yang ramai dengan pengunjung, Teras Cihampelas juga jadi spot favorit untuk ngabuburit.

3. Taman Dewi Sartika

Taman Dewi Sartika berada di ujung Balai Kota Bandung. Taman seluas 4.390 meter persegi ini memiliki areal taman bunga, taman bermain anak, kolam taman, taman hewan dan Patung Dewi Sartika.

Traveler bisa ngabuburit sambil melihat sejumlah satwa di taman hewan. Aneka burung, kelinci, ayam dan kalkun menjadi satwa yang dipelihara di sini.

Dari taman ini, traveler bisa melipir ke gembok cinta yang instagrammable. Kalau mau berbuka, kamu bisa melangkah ke area Bandung Indah Plaza (BIP). Ragam kuliner yang menggugah selera sudah menanti di sana.

4. Alun-alun Bandung

Berada di tengah Kota Bandung, Alun-alun Bandung juga jadi tempat ngabuburit yang selalu ramai. Rumput sintetis di depan Masjid Raya Bandung menjadi tempat nongkrong yang adem buat traveler.

Dari tempat ini, traveler bisa mencari makanan untuk berbuka di area Pasar Baru. Aneka makanan lezat yang menggoyang lidah bisa kamu nikmati sampai puas.

5. Jalan Asia Afrika

Dari Alun-alun Banudung, kamu bisa lanjut ke Jalan Asia-Afrika. Jalan Asia-Afrika menjadi kawasan lama yang selalu ramai jadi tempat nongkrong. Punya suasana khas Eropa, Jalan Asia-Afrika kerap jadi tempat ngabuburit saat bulan puasa tiba.

Traveler bisa puas berfoto dengan suasana bergaya art deco di sini. Menjelang waktu berbuka, akan ada banyak penjaja makanan di yang bisa traveler cicipi di area ini.

6. Teras Cikapundung

Taman terbuka Teras Cikapundung terletak di bantaran Sungai Cikapundung. Sebagai tempat nongkrong antimainstream, tempat ini menjadi sarana bersantai sore, olahraga, dan bersosialisasi warga Kota Kembang.

Saat waktu berbuka telah tiba, traveler bisa mencicipi ragam kuliner yang berada di area Unpar, Sabuga dan ITB. Dari makanan ringan sampai berat ada semua.

7. Bandung Creative Hub

Bandung Creative Hub merupakan tempat nongkrong baru yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung masyarakat tetap teredukasi dan kreatif.

Gedung ini terletak di Jalan Laswi Bandung, sangat strategis karena terletak tepat di pinggir jalan utama dan di persimpangan beberapa jalan penting di Kota Bandung.

Fasilitas yang tersedia di gedung ini cukup lengkap yakni ruang belajar bersama, design library, bioskop, studio musik, studio render dan animasi, innovation room, design store, design museum, studio fashion, studio fotografi, galeri seni, Kozi Kafe, dan Co-Working Space.

8. Taman Hutan Raya

Jauh dari keramaian Kota Bandung, kita masih bisa menikmati hutan kota yang asri bernama Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda. Taman ini membentang dari Dago Pakar hingga Maribaya Lembang.

Kawasan konservasi yang teduh ini memiliki Gua Jepang, Curug Omas, taman bermain anak dan museum. Suasananya yang teduh membuah ngabuburitmu jadi tak terasa. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:23 PM

Elite NasDem: Rencana Aksi Kivlan Zen Geruduk KPU Tak Mendidik!

PT Kontak Perkasa - Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan & Kebenaran (GERAK) yang diinisiasi Kivlan Zen akan menggelar aksi unjuk rasa di KPU serta Bawaslu. Partai NasDem mengatakan aksi Kivlan tak memberi pendidikan politik untuk bangsa ini.

"Rencana Pak Kivlan Zen akan melaksanakan unjuk rasa di KPU dan Bawaslu sebaiknya diurungkan karena itu tidak memberi pendidikan politik yang baik untuk bangsa ini," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, dalam keterangannya, Kamis (8/5/2019) malam.

Alasan Taufiqulhadi menyerukan aksi itu diurungkan karena dia menganggap Kivlan Zen sebagai tokoh yang cukup rasional. Jika aksi tetap dilakukan, politikus asal Aceh itu akan menganggap Kivlan sudah tak rasional.

"Kalau Pak Kivlan akan menggerakkan unjuk rasa untuk menekan KPU, saya anggap Pak Kivlan tidak rasional lagi dan lebih besar subjektivitas politik yang mempengaruhi sikap politiknya," sebut dia.

Sebagai anggota DPR yang ikut dalam Pansus RUU Pemilu, Taufiqulhadi mengatakan dirinya dan anggota Dewan lain membentuk UU Pemilu guna kepentingan bangsa, bukan perorangan. UU Pemilu, katanya, tidak parsial.

"Undang-Undang Pemilu itu kita buat untuk mengayomi semua elemen di Tanah Air. Bentuk KPU dan Bawaslu yang sekarang telah dipikirkan bersama dan itulah yang baik dalam pemilu presidentiil multi-partai seperti Indonesia sekarang," kata Taufiqulhadi.

"Saya rasa Pak Kivlan tidak sulit untuk memahaminya, kecuali jika Pak Kivlan sudah tidak rasional lagi dan sikap politiknya didasari rasa curiga berlebihan. Jangan ada rasa curiga berlebihan," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, GERAK, yang diinisiasi Kivlan Zen akan menggelar demonstrasi di KPU dan Bawaslu besok. Mereka ingin pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

KPU sendiri telah menegaskan pihaknya tak pernah melakukan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU menegaskan dugaan itu murni kekeliruan bukan karena kesengajaan.

"Pada intinya berkenaan dengan kekeliruan yang didalilkan pelapor, faktanya terlapor dapat secara tegas menyatakan bahwa kasus itu merupakan murni kekeliruan dari proses entry. Artinya, memang tidak sama sekali ada unsur kesengajaan atau niat kecurangan sebagaimana yang telah pelapor dalilkan," ujar anggota Tim Badan Hukum KPU Setya Indra Arifin dalam sidang di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:24 AM

Menag Mengaku Sudah Laporkan Duit Rp 10 Juta dari Penyuap Rommy ke KPK

Kontak Perkasa Futures - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan soal duit Rp 10 juta yang disebut diterimanya dari Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Dia menyatakan duit itu sudah dilaporkannya ke KPK sebulan lalu.

"Jadi yang terkait uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Saya tunjukkan tanda bukti laporan yang saya lakukan," kata Lukman usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Dia mengatakan menyerahkan uang itu ke KPK karena merasa tidak berhak menerimanya. Namun, Lukman tak menjelaskan soal uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang pernah disita KPK dari ruang kerjanya.

"Bahwa uang (Rp 10 juta) itu saya serahkan ke KPK karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu. Hal-hal lain yang terkait materi perkara saya mohon sebaiknya menanyakan langsung pada KPK," ucapnya.

Lukman juga tak menjawab pertanyaan lain soal materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan penyidik KPK bekerja secara profesional.

"Saya merasa bersyukur bahwa pemberian keterangan di hadapan penyidik KPK bisa berlangsung dengan sangat lancar. Mereka sangat profesional menjalankan fungsi dan tugasnya. Saya merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan," ujar Lukman.
 

Nama Lukman termasuk dalam salah satu yang muncul dalam jawaban KPK di persidangan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy (Rommy). Lukman disebut menerima uang.

Hal itu dipaparkan tim biro hukum KPK untuk menjawab gugatan yang diajukan Rommy itu. Sebab, Rommy--melalui pengacara Maqdir Ismail--menyebut operasi tangkap tangan (OTT) serta penetapan tersangkanya tidak sah, maka KPK memaparkan jawabannya.

Uang itu disebut diberikan oleh Haris Hasanuddin usai terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Uang diberikan saat Lukman hadir di salah satu kegiatan di pesantren.

"Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Haris Hasanudin pada saat kegiatan kunjungan Menteri Agama ke salah satu pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ucap tim biro hukum KPK dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Dalam perkara ini, Rommy selaku anggota DPR diduga menerima suap Rp 300 juta dari Kakanwil Kemenang Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Duit itu diduga diberikan agar eks Ketum PPP itu membantu keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

KPK pun menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam kasus ini. Alasannya, Rommy duduk di Komisi XI yang tak punya wewenang dalam seleksi jabatan di Kemenag. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:44 PM