PT Kontak Perkasa - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan peraturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional sebagai persiapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Peraturan tersebut dituangkan dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2020, yang mengatur pedoman PSBB secara proporsional dengan mengacu kepada level kewaspadaan COVID-19 masing-masing kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Pergub yang ditandatangani Sabtu (30/5/20) mengatur pedoman AKB dalam koridor PSBB Jawa Barat dalam level kewaspadaan.
"Karena sebenarnya Jabar belum bermaksud melepaskan secara penuh PSBB," ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/20) malam.
Dalam Pergub tersebut, mencakup pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring dan sanksi yang ketentuannya diberikan oleh masing-masing kepala daerah.
Terkait pemberian level kewaspadaan daerah, Setiawan menjelaskan ihwal hal itu didasarkan pada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar yakni laju ODP, PDP, pasien positif, kesembuhan, kematian, reproduksi virus, transmisi, pergerakan prang, dan risiko geografi.
Dari sembilan indikator itu, lanjut Setiawan, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah: tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat: kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat: ada klaster tunggal, Level 4 Berat: ditemukan beberapa klaster, dan Level 5 Kritis: penularan pada komunitas.
Selain PSBB, Pergub 46 juga mengatur protokol kesehatan dalam rangka AKB yang perlakuannya pun sesuai dengan level kabupaten/kota.
Level 1 yang paling baik misalnya, diperkenankan membuka tempat ibadah dengan syarat kapasitas maksimal 75 persen, pergerakan orang diizinkan antar provinsi, belajar di sekolah tapi hanya 50 persen siswa, tempat wisata dibuka pukul 06.00 - 16.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan masih banyak aturan lain, aktivitas perbankan kapasitas 70 persen dengan pegawai 25 persen kerja di rumah dan 75 persen ke kantor.
Sebaliknya Level 5 yang paling kritis akan diberlakukan karantina dengan pergerakan dibatasi per desa/kelurahan bahkan per RT/RW, pegawai 100 persen kerja di rumah, supermarket, minimarket, mal, sampai pasar tradisional tutup.
"Kabar baiknya tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori kritis," sebut Setiawan.
Cabut PSBB Sebelum AKB
Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, kabupaten/kota yang hendak menerapkan AKB harus terlebih dahulu mencabut status PSBB berbarengan dengan pengajuan AKB atau Kenormalan Baru ke Kementerian Kesehatan.
"Harus diingat untuk melakukan AKB harus mencabut dulu status PSBB ke Menteri Kesehatan. Karena PSBB pun atas seizin menteri kesehatan. Ini yang saat ini sedang berproses difasilitasi provinsi," kata Daud.
Namun pada saat yang sama, ada 12 kabupaten/kota yang tetap menerapkan PSBB karena masih masuk zona kuning atau Level 3. "Bupati/wali kota yang menindaklanjuti. Saya lihat Kota Bandung yang masih zona kuning, Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan wali kota," kata Daud mengapresiasi.
Sementara 15 kabupaten/kota yang lain, lanjut Daud, dapat menerapkan AKB tapi tetap dengan syarat mencabut PSBB dan memohon AKB ke Menteri Kesehatan. - PT Kontak Perkasa
Peraturan tersebut dituangkan dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2020, yang mengatur pedoman PSBB secara proporsional dengan mengacu kepada level kewaspadaan COVID-19 masing-masing kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Pergub yang ditandatangani Sabtu (30/5/20) mengatur pedoman AKB dalam koridor PSBB Jawa Barat dalam level kewaspadaan.
"Karena sebenarnya Jabar belum bermaksud melepaskan secara penuh PSBB," ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/20) malam.
Dalam Pergub tersebut, mencakup pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring dan sanksi yang ketentuannya diberikan oleh masing-masing kepala daerah.
Terkait pemberian level kewaspadaan daerah, Setiawan menjelaskan ihwal hal itu didasarkan pada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar yakni laju ODP, PDP, pasien positif, kesembuhan, kematian, reproduksi virus, transmisi, pergerakan prang, dan risiko geografi.
Dari sembilan indikator itu, lanjut Setiawan, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah: tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat: kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat: ada klaster tunggal, Level 4 Berat: ditemukan beberapa klaster, dan Level 5 Kritis: penularan pada komunitas.
Selain PSBB, Pergub 46 juga mengatur protokol kesehatan dalam rangka AKB yang perlakuannya pun sesuai dengan level kabupaten/kota.
Level 1 yang paling baik misalnya, diperkenankan membuka tempat ibadah dengan syarat kapasitas maksimal 75 persen, pergerakan orang diizinkan antar provinsi, belajar di sekolah tapi hanya 50 persen siswa, tempat wisata dibuka pukul 06.00 - 16.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan masih banyak aturan lain, aktivitas perbankan kapasitas 70 persen dengan pegawai 25 persen kerja di rumah dan 75 persen ke kantor.
Sebaliknya Level 5 yang paling kritis akan diberlakukan karantina dengan pergerakan dibatasi per desa/kelurahan bahkan per RT/RW, pegawai 100 persen kerja di rumah, supermarket, minimarket, mal, sampai pasar tradisional tutup.
"Kabar baiknya tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori kritis," sebut Setiawan.
Cabut PSBB Sebelum AKB
Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, kabupaten/kota yang hendak menerapkan AKB harus terlebih dahulu mencabut status PSBB berbarengan dengan pengajuan AKB atau Kenormalan Baru ke Kementerian Kesehatan.
"Harus diingat untuk melakukan AKB harus mencabut dulu status PSBB ke Menteri Kesehatan. Karena PSBB pun atas seizin menteri kesehatan. Ini yang saat ini sedang berproses difasilitasi provinsi," kata Daud.
Namun pada saat yang sama, ada 12 kabupaten/kota yang tetap menerapkan PSBB karena masih masuk zona kuning atau Level 3. "Bupati/wali kota yang menindaklanjuti. Saya lihat Kota Bandung yang masih zona kuning, Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan wali kota," kata Daud mengapresiasi.
Sementara 15 kabupaten/kota yang lain, lanjut Daud, dapat menerapkan AKB tapi tetap dengan syarat mencabut PSBB dan memohon AKB ke Menteri Kesehatan. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:29 AM
Post a Comment