Latest Post
412 Petugas KPPS Meningal, Fadli Zon: Kelelahan atau Ada Tekanan?
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, May 3, 2019 | 4:07 PM
PT Kontak Perkasa - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyoroti banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia usai proses pemungutan suara Pemilu 2019. Fadli menilai banyaknya petugas yang meninggal dunia merupakan hal yang tidak wajar.
"Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat," ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).
Fadli menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan hanya sekadar kelelahan.
"Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggalnya hampir 400 kalau tidak salah, dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekadar faktor kelelahan ya," kata Fadli.
"Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Yang dulu bahkan ada kerja paksa segala macem, itu ada orang nggak sebanyak ini," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, data yang diterima KPU hingga hari ini tercatat 400 lebih petugas KPPS meninggal dunia. Bahkan sebanyak 3.658 petugas KPPS sakit.
"Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). - PT Kontak Perkasa
"Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat," ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).
Fadli menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan hanya sekadar kelelahan.
"Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggalnya hampir 400 kalau tidak salah, dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekadar faktor kelelahan ya," kata Fadli.
"Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Yang dulu bahkan ada kerja paksa segala macem, itu ada orang nggak sebanyak ini," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, data yang diterima KPU hingga hari ini tercatat 400 lebih petugas KPPS meninggal dunia. Bahkan sebanyak 3.658 petugas KPPS sakit.
"Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:07 PM
Adu Harga Skuter Listrik di Indonesia saat Ini
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, May 2, 2019 | 3:34 PM
PT Kontak Perkasa Futures - PT Gesits Technologies Indo (GTI) baru saja merilis skuter listrik Gesits, sekaligus mengumumkan harganya di pameran IIMS (Indonesia International Motor Show) 2019. Dengan demikian Gesits langsung jadi kompetitor bagi sang pelopor Viar Q1 dan Lincah yang rencananya akan diluncurkan resmi selepas April 2019.
Soal harga, Gesits dibanderol Rp Rp 24.950.000 off the road. Harga tersebut terpaut jauh dari Viar Q1 yang diawal peluncuran dibanderol Rp 16,2 juta. Sementara untuk Lincah, memang belum resmi dipasarkan, tapi pada bulan Januari lalu Business Development Motor Lincah PT Fresindo Utama, Kristanto Sutikno, menyebut harga Lincah tidak jauh dari angka Rp 18 jutaan.
Lalu bagaimana dengan perbandingan daya baterai dan kemampuan jarak tempuhnya? Sebagai informasi, Gesits menggunakan baterai Lithium-ion berkapasitas 3 kWh, dengan kemampuan jelajah antara 80 - 100 km, sampai baterai habis. Dari baterai kosong hingga penuh, perlu waktu 3 sampai 4 jam.
Sedangkan Viar Q1 memakai baterai Lithium-ion berkapasitas 2 kWh, dengan kemampuan jarak tempuh mencapai 60 km. Untuk sekali pengisian daya dari kosong hingga penuh Viar Q1 membutuhkan waktu antara 5 sampai 7 jam.
Bagaimana dengan Lincah? Baterai skuter listrik Lincah menggunakan konsep two bank. Jadi ada dua baterai Lithium-ion dengan total kapasitas 2 kWh, atau masing-masing baterai 1 kWh. Baterai ini dapat menempuh jarak hingga 60 km dengan satu kali pengisian uang memakan waktu 3-4 jam.
Baterai skuter listrik Lincah juga diklaim sudah pakai teknologi Re-Gen. Artinya dapat melakukan pengisian kembali saat melewati turunan atau disebutnya deselerasi, sehingga tidak ada energi terbuang.
Dari sisi top speed, Gesits sedikit lebih unggul di atas kertas, karena diklaim dapat melaju hingga 100 km/jam atau setara motor berkapasitas 125 cc. Sementara Viar Q1 top speed-nya diklaim mencapai 60 km/jam. Dan untuk Lincah, dapat mencapai top speed 70 km/jam.
Oh iya, selain Gesits, Viar, dan Lincah, PT Astra Honda Motor juga memiliki unit produksi massal skuter listrik, dalam wujud PCX Electric. PCX Electric punya baterai berkapasitas 48 volt dan bisa menempuh jarak mencapai 60 km/jam sampai indikator baterai berkedip habis. Untuk pengecasannya sendiri butuh waktu 4-6 jam.
Bedanya PCX Electric lain dengan skuter listrik lain, jika Gesits, Viar, dan Lincah dijual secara umum untuk konsumen perorangan, maka PCX Electric untuk saat ini hanya disewakan untuk kebutuhan komersial, dengan biaya sewa Rp 2 juta per bulan. - PT Kontak Perkasa Futures
Soal harga, Gesits dibanderol Rp Rp 24.950.000 off the road. Harga tersebut terpaut jauh dari Viar Q1 yang diawal peluncuran dibanderol Rp 16,2 juta. Sementara untuk Lincah, memang belum resmi dipasarkan, tapi pada bulan Januari lalu Business Development Motor Lincah PT Fresindo Utama, Kristanto Sutikno, menyebut harga Lincah tidak jauh dari angka Rp 18 jutaan.
Lalu bagaimana dengan perbandingan daya baterai dan kemampuan jarak tempuhnya? Sebagai informasi, Gesits menggunakan baterai Lithium-ion berkapasitas 3 kWh, dengan kemampuan jelajah antara 80 - 100 km, sampai baterai habis. Dari baterai kosong hingga penuh, perlu waktu 3 sampai 4 jam.
Sedangkan Viar Q1 memakai baterai Lithium-ion berkapasitas 2 kWh, dengan kemampuan jarak tempuh mencapai 60 km. Untuk sekali pengisian daya dari kosong hingga penuh Viar Q1 membutuhkan waktu antara 5 sampai 7 jam.
Bagaimana dengan Lincah? Baterai skuter listrik Lincah menggunakan konsep two bank. Jadi ada dua baterai Lithium-ion dengan total kapasitas 2 kWh, atau masing-masing baterai 1 kWh. Baterai ini dapat menempuh jarak hingga 60 km dengan satu kali pengisian uang memakan waktu 3-4 jam.
Baterai skuter listrik Lincah juga diklaim sudah pakai teknologi Re-Gen. Artinya dapat melakukan pengisian kembali saat melewati turunan atau disebutnya deselerasi, sehingga tidak ada energi terbuang.
Dari sisi top speed, Gesits sedikit lebih unggul di atas kertas, karena diklaim dapat melaju hingga 100 km/jam atau setara motor berkapasitas 125 cc. Sementara Viar Q1 top speed-nya diklaim mencapai 60 km/jam. Dan untuk Lincah, dapat mencapai top speed 70 km/jam.
Oh iya, selain Gesits, Viar, dan Lincah, PT Astra Honda Motor juga memiliki unit produksi massal skuter listrik, dalam wujud PCX Electric. PCX Electric punya baterai berkapasitas 48 volt dan bisa menempuh jarak mencapai 60 km/jam sampai indikator baterai berkedip habis. Untuk pengecasannya sendiri butuh waktu 4-6 jam.
Bedanya PCX Electric lain dengan skuter listrik lain, jika Gesits, Viar, dan Lincah dijual secara umum untuk konsumen perorangan, maka PCX Electric untuk saat ini hanya disewakan untuk kebutuhan komersial, dengan biaya sewa Rp 2 juta per bulan. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:34 PM
Boeing Bantah Fitur Keamanan Pesawat 737 MAX Sengaja Dinonaktifkan
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, April 30, 2019 | 4:14 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Boeing menegaskan tidak pernah menjadikan fitur keamanan pada pesawat sebagai pilihan untuk pelanggan. Komentar Boeing ini menanggapi laporan media-media soal dinonaktifkannya sinyal malfungsi pada Boeing 737 MAX yang bermasalah.
Selasa (30/4/2019), dalam pernyataan terbaru, Boeing membantah pihaknya secara sengaja menonaktifkan sinyal malfungsi tersebut. Pernyataan ini menanggapi ramainya pemberitaan soal sinyal malfungsi pada Boeing 737 MAX yang dinonaktifkan sebelum kecelakaan Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 terjadi.
Sinyal malfungsi yang disebut sebagai 'disagree light' atau 'disagree alert' dalam bahasa Boeing, merupakan peringatan yang akan menyala di kokpit ketika informasi keliru dikirimkan oleh sensor angle-of-attack (AOA) soal posisi hidung pesawat, kepada sistem Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver (MCAS).
Diketahui bahwa sensor AOA bertugas memantau apakah kedua sayap memiliki cukup daya angkat untuk menjaga pesawat tetap mengudara. Sedangkan sistem MCAS dirancang untuk secara otomatis menurunkan hidung pesawat, jika sistem mendeteksi adanya posisi stall atau berkurangnya kecepatan di udara.
Laporan Wall Street Journal dan AFP sebelumnya menyebut Boeing tidak memberitahukan Southwest Airlines -- pengguna Boeing 737 MAX terbesar dan Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) soal sinyal malfungsi yang sengaja dinonaktifkan. Dilaporkan juga bahwa sinyal malfungsi menjadi opsi yang memerlukan biaya tambahan.
Juru bicara Southwest Airlines, dilansir AFP, menuturkan bahwa Boeing baru memberitahu soal sinyal malfungsi yang dinonaktifkan setelah kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018. Saat itu, menurut Southwest Airlines, Boeing menyatakan sinyal malfungsi itu 'dimatikan kecuali diminta secara khusus untuk diaktifkan'. Hal ini mengejutkan awak kokpit Southwest Airlines yang mengira sinyal malfungsi bisa dimatikan dan diaktifkan seperti model 737 sebelumnya.
Dalam penjelasan terbarunya, Boeing menyatakan pihaknya menawarkan para pelanggannya dua fitur pilihan berbayar terkait sensor AOA pada Boeing 737 MAX yang resmi diluncurkan tahun 2017 lalu. Fitur pertama adalah 'AOA disagree alert' yang akan menyala ketika dua sensor AOA mengirimkan data yang berbeda. Fitur kedua adalah sebuah indikator AOA yang memberikan informasi kepada pilot soal taksiran sudut aktual pesawat di udara.
Ditegaskan Boeing dalam pernyataannya bahwa sinyal malfungsi atau 'AOA disagree alert' itu bukanlah fitur keamanan dan tidak diperlukan untuk keamanan pesawat.
"Boeing menyertakan disagree alert sebagai fitur standar pada (Boeing 737) MAX, meskipun sinyal peringatan ini tidak dianggap sebagai fitur keamanan pada pesawat dan tidak diperlukan untuk keamanan operasional pesawat," jelas Boeing dalam pernyataan pada situs resminya.
"Boeing tidak dengan sengaja atau sebaliknya menonaktifkan disagree alert pada pesawat-pesawat jenis MAX," tegas Boeing, membantah laporan Wall Street Journal soal 'sinyal malfungsi yang sengaja dinonaktifkan'.
Menurut Boeing, 'AOA disagree alert' merupakan fitur mandiri yang ada pada setiap Boeing 737 MAX buatannya. "Namun, disagree alert tidak dapat dioperasikan pada semua pesawat karena fitur itu tidak diaktifkan seperti dimaksudkan," sebut Boeing dalam pernyataannya.
"Disagree alert terikat atau terkait dengan indikator angle-of-attack, merupakan fitur pilihan pada MAX. Kecuali maskapai memilih indikator angle-of-attack, disagree alert tidak dapat dioperasikan," jelas pernyataan tersebut.
Penegasan yang sama disampaikan CEO Boeing Dennis Muilenburg pada Senin (29/4) waktu setempat saat menghadapi pemegang saham Boeing dan pers untuk pertama kalinya usai kecelakaan Ethiopian Airlines. "Kami tidak menjadikan fitur keamanan sebagai pilihan," tegas Muilenburg seperti dikutip BBC.
Laporan AFP pada Maret lalu yang mengutip seorang sumber industri, menyatakan bahwa dua pesawat Boeing 737 MAX yang digunakan Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 tidak dilengkapi dengan perangkat sinyal malfungsi atau 'AOA disagree alert' tersebut.
Dalam kasus Lion Air dan Ethiopian Airlines yang memiliki kemiripan, sensor AOA diduga mengirimkan data keliru kepada sistem MCAS yang kemudian memaksa hidung pesawat turun ke bawah (nose down) secara otomatis saat pesawat baru saja lepas landas. Pilot kedua pesawat dilaporkan sama-sama berjuang untuk menaikkan hidung pesawat secara manual, namun gagal.
Boeing telah menyatakan bahwa menindaklanjuti modifikasi software yang tengah dilakukan, fitur 'disagree alert' akan disediakan untuk seluruh Boeing 737 MAX.
"Saat MAX kembali dengan aman ke udara setelah modifikasi software disetujui dan disertifikasi, seluruh pesawat produksi MAX akan memiliki sebuah disagree alert yang aktif dan beroperasi dan sebuah indikator angle-of-attack yang menjadi pilihan. Seluruh pelanggan dengan pesawat MAX yang sudah dikirimkan sebelumnya, akan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan disagree alert berdasarkan buletin layanan pada maskapai-maskapai," janji Boeing.
"Kami yakin bahwa saat MAX kembali ke angkasa, pesawat itu akan menjadi salah satu pesawat yang paling aman untuk terbang," tandas pernyataan Boeing tersebut. - PT Kontak Perkasa Futures
Sinyal malfungsi yang disebut sebagai 'disagree light' atau 'disagree alert' dalam bahasa Boeing, merupakan peringatan yang akan menyala di kokpit ketika informasi keliru dikirimkan oleh sensor angle-of-attack (AOA) soal posisi hidung pesawat, kepada sistem Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver (MCAS).
Diketahui bahwa sensor AOA bertugas memantau apakah kedua sayap memiliki cukup daya angkat untuk menjaga pesawat tetap mengudara. Sedangkan sistem MCAS dirancang untuk secara otomatis menurunkan hidung pesawat, jika sistem mendeteksi adanya posisi stall atau berkurangnya kecepatan di udara.
Laporan Wall Street Journal dan AFP sebelumnya menyebut Boeing tidak memberitahukan Southwest Airlines -- pengguna Boeing 737 MAX terbesar dan Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) soal sinyal malfungsi yang sengaja dinonaktifkan. Dilaporkan juga bahwa sinyal malfungsi menjadi opsi yang memerlukan biaya tambahan.
Juru bicara Southwest Airlines, dilansir AFP, menuturkan bahwa Boeing baru memberitahu soal sinyal malfungsi yang dinonaktifkan setelah kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018. Saat itu, menurut Southwest Airlines, Boeing menyatakan sinyal malfungsi itu 'dimatikan kecuali diminta secara khusus untuk diaktifkan'. Hal ini mengejutkan awak kokpit Southwest Airlines yang mengira sinyal malfungsi bisa dimatikan dan diaktifkan seperti model 737 sebelumnya.
Dalam penjelasan terbarunya, Boeing menyatakan pihaknya menawarkan para pelanggannya dua fitur pilihan berbayar terkait sensor AOA pada Boeing 737 MAX yang resmi diluncurkan tahun 2017 lalu. Fitur pertama adalah 'AOA disagree alert' yang akan menyala ketika dua sensor AOA mengirimkan data yang berbeda. Fitur kedua adalah sebuah indikator AOA yang memberikan informasi kepada pilot soal taksiran sudut aktual pesawat di udara.
Ditegaskan Boeing dalam pernyataannya bahwa sinyal malfungsi atau 'AOA disagree alert' itu bukanlah fitur keamanan dan tidak diperlukan untuk keamanan pesawat.
"Boeing menyertakan disagree alert sebagai fitur standar pada (Boeing 737) MAX, meskipun sinyal peringatan ini tidak dianggap sebagai fitur keamanan pada pesawat dan tidak diperlukan untuk keamanan operasional pesawat," jelas Boeing dalam pernyataan pada situs resminya.
"Boeing tidak dengan sengaja atau sebaliknya menonaktifkan disagree alert pada pesawat-pesawat jenis MAX," tegas Boeing, membantah laporan Wall Street Journal soal 'sinyal malfungsi yang sengaja dinonaktifkan'.
Menurut Boeing, 'AOA disagree alert' merupakan fitur mandiri yang ada pada setiap Boeing 737 MAX buatannya. "Namun, disagree alert tidak dapat dioperasikan pada semua pesawat karena fitur itu tidak diaktifkan seperti dimaksudkan," sebut Boeing dalam pernyataannya.
"Disagree alert terikat atau terkait dengan indikator angle-of-attack, merupakan fitur pilihan pada MAX. Kecuali maskapai memilih indikator angle-of-attack, disagree alert tidak dapat dioperasikan," jelas pernyataan tersebut.
Penegasan yang sama disampaikan CEO Boeing Dennis Muilenburg pada Senin (29/4) waktu setempat saat menghadapi pemegang saham Boeing dan pers untuk pertama kalinya usai kecelakaan Ethiopian Airlines. "Kami tidak menjadikan fitur keamanan sebagai pilihan," tegas Muilenburg seperti dikutip BBC.
Laporan AFP pada Maret lalu yang mengutip seorang sumber industri, menyatakan bahwa dua pesawat Boeing 737 MAX yang digunakan Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 tidak dilengkapi dengan perangkat sinyal malfungsi atau 'AOA disagree alert' tersebut.
Dalam kasus Lion Air dan Ethiopian Airlines yang memiliki kemiripan, sensor AOA diduga mengirimkan data keliru kepada sistem MCAS yang kemudian memaksa hidung pesawat turun ke bawah (nose down) secara otomatis saat pesawat baru saja lepas landas. Pilot kedua pesawat dilaporkan sama-sama berjuang untuk menaikkan hidung pesawat secara manual, namun gagal.
Boeing telah menyatakan bahwa menindaklanjuti modifikasi software yang tengah dilakukan, fitur 'disagree alert' akan disediakan untuk seluruh Boeing 737 MAX.
"Saat MAX kembali dengan aman ke udara setelah modifikasi software disetujui dan disertifikasi, seluruh pesawat produksi MAX akan memiliki sebuah disagree alert yang aktif dan beroperasi dan sebuah indikator angle-of-attack yang menjadi pilihan. Seluruh pelanggan dengan pesawat MAX yang sudah dikirimkan sebelumnya, akan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan disagree alert berdasarkan buletin layanan pada maskapai-maskapai," janji Boeing.
"Kami yakin bahwa saat MAX kembali ke angkasa, pesawat itu akan menjadi salah satu pesawat yang paling aman untuk terbang," tandas pernyataan Boeing tersebut. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:14 PM
Rekapitulasi KPU Sibolga: Jokowi 58,79%, Prabowo 41,21%
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, April 29, 2019 | 3:19 PM
PT Kontak Perkasa - KPU Kota Sibolga menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilu Serentak 2019. Hasilnya pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Rapat digelar di Aula Topas WI Sibolga, Kota Sibolga, Senin (29/4/2019). Rapat dipimpin Ketua KPU Khalid Walid. Khalid mengapresiasi para petugas yang terlibat dan kerja sama warga karena Pemilu Serentak di Kota Sibolga berjalan damai dan lancar.
Secara khusus, Khalid berterima kasih kepada aparat Polres Sibolga dan TNI. Selanjutnya dia berharap rapat pleno berjalan baik.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian tata tertib rapat pleno terbuka yang dibacakan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Salmon Tambunan.
Adapun perolehan suara pada Pilpres Kota Sibolga, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 29.796 suara (58,79%). Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh suara 20.888 (41,21%).
Berikut rincian perolehan suara di Kota Sibolga:
Kecamatan Sibolga Utara:
Jokowi-Ma'ruf : 10.890
Prabowo-Sandi : 1.657
Kecamatan Sibolga kota
Jokowi-Ma'ruf : 4.904
Prabowo-Sandi : 4.112
Kecamatan Sibolga Sambas
Jokowi-Ma'ruf : 5.281 (5.221)
Prabowo-Sandi : 6.429
Kecamatan Sibolga Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 8.721 (8.216)
Prabowo-Sandi : 8.690
Usai melakukan perhitungan suara Pilpres, KPU Kota Sibolga masih melalukan proses penghitungan suara untuk DPR RI, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam rapat pleno ini, turut hadir Bawaslu Kota Sibolga, Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Harianja, Danlanal Kota Sibolga, dan mewakili Wali Kota Sibolga.
Jumlah suara dalam rapat pleno ini berbeda dengan yang ada di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) yang diunggah di situs KPU. Jumlah suara Jokowi-Ma'ruf di rapat pleno lebih banyak 565 suara dibanding di Situng KPU atau sebanyak 29.231 suara.
Khalid mengatakan penghitungan suara yang dilakukan di rapat pleno terbuka bersifat final. Dia mengatakan informasi yang ada dalam Situng KPU bersifat sementara.
"Sudah (ketuk palu) kalau yang (penghitungan suara untuk) pilpres. Situng itu hanya informasi sementara. Ini (hasil tetapnya di) rapat plenonya," kata Khalid saat dikonfirmasi. - PT Kontak Perkasa
Rapat digelar di Aula Topas WI Sibolga, Kota Sibolga, Senin (29/4/2019). Rapat dipimpin Ketua KPU Khalid Walid. Khalid mengapresiasi para petugas yang terlibat dan kerja sama warga karena Pemilu Serentak di Kota Sibolga berjalan damai dan lancar.
Secara khusus, Khalid berterima kasih kepada aparat Polres Sibolga dan TNI. Selanjutnya dia berharap rapat pleno berjalan baik.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian tata tertib rapat pleno terbuka yang dibacakan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Salmon Tambunan.
Adapun perolehan suara pada Pilpres Kota Sibolga, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 29.796 suara (58,79%). Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh suara 20.888 (41,21%).
Berikut rincian perolehan suara di Kota Sibolga:
Kecamatan Sibolga Utara:
Jokowi-Ma'ruf : 10.890
Prabowo-Sandi : 1.657
Kecamatan Sibolga kota
Jokowi-Ma'ruf : 4.904
Prabowo-Sandi : 4.112
Kecamatan Sibolga Sambas
Jokowi-Ma'ruf : 5.281 (5.221)
Prabowo-Sandi : 6.429
Kecamatan Sibolga Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 8.721 (8.216)
Prabowo-Sandi : 8.690
Usai melakukan perhitungan suara Pilpres, KPU Kota Sibolga masih melalukan proses penghitungan suara untuk DPR RI, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam rapat pleno ini, turut hadir Bawaslu Kota Sibolga, Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Harianja, Danlanal Kota Sibolga, dan mewakili Wali Kota Sibolga.
Jumlah suara dalam rapat pleno ini berbeda dengan yang ada di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) yang diunggah di situs KPU. Jumlah suara Jokowi-Ma'ruf di rapat pleno lebih banyak 565 suara dibanding di Situng KPU atau sebanyak 29.231 suara.
Khalid mengatakan penghitungan suara yang dilakukan di rapat pleno terbuka bersifat final. Dia mengatakan informasi yang ada dalam Situng KPU bersifat sementara.
"Sudah (ketuk palu) kalau yang (penghitungan suara untuk) pilpres. Situng itu hanya informasi sementara. Ini (hasil tetapnya di) rapat plenonya," kata Khalid saat dikonfirmasi. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:19 PM
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Wali Kota Dumai
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, April 26, 2019 | 5:19 PM
PT Kontak Perkasa Futures - KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, di Dumai, Riau. Zulkifli bungkam berkaitan dengan upaya penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut.
Dilansir, Jumat (26/4/2019), tim penyidik KPK memasuki Kantor Sekretariat Wali Kota Dumai pukul 10.30 WIB, sedangkan penggeledahan di kediaman dinas dimulai sejak pagi dan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB.
Penyidik KPK datang ke rumah dinas wali kota menggunakan dua mobil minibus dan langsung masuk ke dalam rumah. Selama proses pemeriksaan mereka mendapat pengawalan personel kepolisian bersenjata dari Polres Dumai.
Zulkifli yang berada di luar rumah tidak memberikan keterangan apapun. Politikus Partai NasDem tampak terburu-buru meninggalkan lokasi.
Sedangkan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Dumai Dede Mirza, mengatakan, tim KPK menggeledah ruang kerja Zulkifli. Sejumlah dokumen, dikatakan dia, turut disita petugas.
"Saya diminta asisten agar mendampingi dan menyaksikan kegiatan penyidik di ruang kerja wali kota, dan mereka ada berlima, sejumlah kepala dinas dipanggil juga oleh tim KPK," kata Dede.
Baca juga: KPK Kembali Panggil Walkot Dumai Terkait Kasus Mafia Anggaran
KPK belum memberikan keterangan apapun berkaitan dengan penggeledahan ini. Namun biasanya KPK melakukan penggeledahan berkaitan dengan perkara yang sudah ditangani di tahap penyidikan serta sudah ada tersangka yang ditetapkan.
Zulkifli sebelumnya pernah dipanggil KPK sekitar bulan Agustus 2018. Saat itu dia dimintai keterangan KPK di Jakarta terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018. Zulkifli mengaku tak tahu aliran duit kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.
"Saya tak tahu," kata Zulkifli saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).
KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.
Terakhir pada hari ini KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah. Budi diduga memberikan suap ke Yaya. - PT Kontak Perkasa Futures
Dilansir, Jumat (26/4/2019), tim penyidik KPK memasuki Kantor Sekretariat Wali Kota Dumai pukul 10.30 WIB, sedangkan penggeledahan di kediaman dinas dimulai sejak pagi dan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB.
Penyidik KPK datang ke rumah dinas wali kota menggunakan dua mobil minibus dan langsung masuk ke dalam rumah. Selama proses pemeriksaan mereka mendapat pengawalan personel kepolisian bersenjata dari Polres Dumai.
Zulkifli yang berada di luar rumah tidak memberikan keterangan apapun. Politikus Partai NasDem tampak terburu-buru meninggalkan lokasi.
Sedangkan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Dumai Dede Mirza, mengatakan, tim KPK menggeledah ruang kerja Zulkifli. Sejumlah dokumen, dikatakan dia, turut disita petugas.
"Saya diminta asisten agar mendampingi dan menyaksikan kegiatan penyidik di ruang kerja wali kota, dan mereka ada berlima, sejumlah kepala dinas dipanggil juga oleh tim KPK," kata Dede.
Baca juga: KPK Kembali Panggil Walkot Dumai Terkait Kasus Mafia Anggaran
KPK belum memberikan keterangan apapun berkaitan dengan penggeledahan ini. Namun biasanya KPK melakukan penggeledahan berkaitan dengan perkara yang sudah ditangani di tahap penyidikan serta sudah ada tersangka yang ditetapkan.
Zulkifli sebelumnya pernah dipanggil KPK sekitar bulan Agustus 2018. Saat itu dia dimintai keterangan KPK di Jakarta terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018. Zulkifli mengaku tak tahu aliran duit kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.
"Saya tak tahu," kata Zulkifli saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).
KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.
Terakhir pada hari ini KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah. Budi diduga memberikan suap ke Yaya. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 5:19 PM
Stiker KPU Jadi Dasar Curiga Kecurangan, Ternyata untuk Hindari Preman
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, April 23, 2019 | 11:28 AM
PT Kontak Perkasa - Video mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print di Kawasan Condet, Jakarta Timur, bikin geger. Banyak yang menaruh curiga mobil tersebut terkait kecurangan pemilu.
Ada dua video viral yang beredar. Dalam video yang pertama, tampak mobil boks dengan stiker KPU tertempel di sampingnya. Mobil boks itu parkir di depan ruko bertuliskan 'Digital Print'. Pintu ruko itu tertutup tapi lampu di lantai 2 menyala.
Di video yang kedua, tampak ada beberapa orang di sekitar mobil tersebut. Sopir mobil itu disebut sudah tidak ada. Orang di video pertama maupun video kedua menyebut mobil berstiker KPU yang terparkir di ruko digital print tersebut sebagai indikasi kecurangan.
KPU Jakarta Timur, Bawaslu Jakarta Timur, dan Polsek Kramat Jati langsung mengecek ke lokasi. Ternyata, mobil itu milik ruko digital print, Poin Plus Digital Printing, yang mendapat order percetakan alat peraga kampanye. Namun, mereka belum melepas stiker KPU hingga akhirnya ada orang mengambil video.
"Tidak benar itu (ada kecurangan), karena itu emang kantornya dia ya terserahlah. Cuma persoalannya belum membuka stiker KPU," ujar Kapolsek Kramat Jati, Kompol Nurdin AR, saat dihubungi, Senin (22/4/2019).
Sementara itu, Bawaslu Jakarta Timur menepis isu-isu yang menuding keberadaan mobil itu terkait formulir C1. Tepisan itu disimpulkan setelah Bawaslu mengecek ke lokasi dan bertemu dengan pemilik toko.
"Jadi berita itu (yang mengaitkan dengan upaya mengubah C1) hoax. Itu memang mobil kepemilikannya adalah digital printing yang ada di situ. Jadi ini berdasarkan upaya teman-teman panwascam yang memang langsung datang ke lokasi. Jadi telah dibuktikan dan bertemu langsung dengan pemilik digital printing bahwasannya terkait yang beredar tersebut tidak ada," kata Komisioner Bawaslu Jaktim, Ahmad Syarifudin Fajar, saat dihubungi, Senin (22/4/2019).
Kepala Produksi Poin Plus Digital Printing, Agus Supriyadi, mengakui mobil boks yang viral itu adalah milik percetakannya. Mobil itu diberi stiker KPU agar aman dari aksi premanisme di jalan raya.
"Mobil ini memang punya percetakan sini. Jadi kan kalau kita keluar daerah, kalau ditempelin tanda logistik KPU agak aman di jalan dari preman-preman itu. Kalau nggak ditempelin takutnya ada apa-apa," kata Agus di kantornya, Jl Raya Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Jadi ini bawa spanduk sama baliho saja. Kalau surat suara nggak ada sama sekali," tambahnya.
Sopir mobil boks berstiker KPU yang bernama Budi juga angkat bicara. Dia menepis ucapan orang di video viral yang menyebut dirinya kabur.
"Kalau diberitakan sopirnya kabur, itu tidak benar. Saya sopirnya. Dari tanggal 16 April, karena pencoblosan, saya pulang kampung karena mau nyoblos. Jadi mobil ini sejak awal memang di sini, di kantor ini. Jadi bukan melarikan diri lalu mobil ditinggal, bukan," kata Budi. - PT Kontak Perkasa
Ada dua video viral yang beredar. Dalam video yang pertama, tampak mobil boks dengan stiker KPU tertempel di sampingnya. Mobil boks itu parkir di depan ruko bertuliskan 'Digital Print'. Pintu ruko itu tertutup tapi lampu di lantai 2 menyala.
Di video yang kedua, tampak ada beberapa orang di sekitar mobil tersebut. Sopir mobil itu disebut sudah tidak ada. Orang di video pertama maupun video kedua menyebut mobil berstiker KPU yang terparkir di ruko digital print tersebut sebagai indikasi kecurangan.
KPU Jakarta Timur, Bawaslu Jakarta Timur, dan Polsek Kramat Jati langsung mengecek ke lokasi. Ternyata, mobil itu milik ruko digital print, Poin Plus Digital Printing, yang mendapat order percetakan alat peraga kampanye. Namun, mereka belum melepas stiker KPU hingga akhirnya ada orang mengambil video.
"Tidak benar itu (ada kecurangan), karena itu emang kantornya dia ya terserahlah. Cuma persoalannya belum membuka stiker KPU," ujar Kapolsek Kramat Jati, Kompol Nurdin AR, saat dihubungi, Senin (22/4/2019).
Sementara itu, Bawaslu Jakarta Timur menepis isu-isu yang menuding keberadaan mobil itu terkait formulir C1. Tepisan itu disimpulkan setelah Bawaslu mengecek ke lokasi dan bertemu dengan pemilik toko.
"Jadi berita itu (yang mengaitkan dengan upaya mengubah C1) hoax. Itu memang mobil kepemilikannya adalah digital printing yang ada di situ. Jadi ini berdasarkan upaya teman-teman panwascam yang memang langsung datang ke lokasi. Jadi telah dibuktikan dan bertemu langsung dengan pemilik digital printing bahwasannya terkait yang beredar tersebut tidak ada," kata Komisioner Bawaslu Jaktim, Ahmad Syarifudin Fajar, saat dihubungi, Senin (22/4/2019).
Kepala Produksi Poin Plus Digital Printing, Agus Supriyadi, mengakui mobil boks yang viral itu adalah milik percetakannya. Mobil itu diberi stiker KPU agar aman dari aksi premanisme di jalan raya.
"Mobil ini memang punya percetakan sini. Jadi kan kalau kita keluar daerah, kalau ditempelin tanda logistik KPU agak aman di jalan dari preman-preman itu. Kalau nggak ditempelin takutnya ada apa-apa," kata Agus di kantornya, Jl Raya Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Jadi ini bawa spanduk sama baliho saja. Kalau surat suara nggak ada sama sekali," tambahnya.
Sopir mobil boks berstiker KPU yang bernama Budi juga angkat bicara. Dia menepis ucapan orang di video viral yang menyebut dirinya kabur.
"Kalau diberitakan sopirnya kabur, itu tidak benar. Saya sopirnya. Dari tanggal 16 April, karena pencoblosan, saya pulang kampung karena mau nyoblos. Jadi mobil ini sejak awal memang di sini, di kantor ini. Jadi bukan melarikan diri lalu mobil ditinggal, bukan," kata Budi. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 11:28 AM
TKN Tepis BPN soal Perjanjian di Balik Surat Undur Diri Bupati Madina
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, April 22, 2019 | 9:56 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menepis kecurigaan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga soal latar belakang surat undur diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution. Kecurigaan BPN yang ditepis adalah soal adanya perjanjian bahwa bila Jokowi kalah di Madina maka Sang Bupati harus mundur.
"Siapa yang bikin perjanjian? Nggak ada," tepis Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Dia menjelaskan, para kepala daerah yang mendukung Jokowi bukanlah atas nama jabatannya itu, namun atas nama pribadi dan tokoh masyarakat yang kebetulan menjabat sebagai kepala daerah. Mereka mendukung Jokowi karena pembangunan terasa di daerahnya masing-masing.
"Seluruh kepala daerah yang mendukung Jokowi bukan karena faktor perjanjian, melainkan karena pembangunan memang dirasakan di daerah," kata Aria.
Jokowi sebagai Presiden berkomitmen membangun dari pinggiran, yakni dari daerah-daerah terpencil. Aria menjelaskan kawasan terpencil yang semula pesimistis dengan potensi daerahnya kini menjadi bisa dikembangkan, karena dilalui oleh jalan, pelabuhan, dan bandara.
"Kalau toh akhirnya rakyatnya belum paham (tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019), ya nggak perlu mundur," kata Aria Bima.
"Bupati Mandailing Natal tidak perlu mundur. Laksanakan tugas dengan baik, berpikir agar bagaimana rakyat Mandailing Natal yang selama ini dapat benefit dari pemerintahan Pak Jokowi lebih bisa dimaksimalkan potensinya," tutur Aria.
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mencurigai adanya perjanjian di balik surat pengunduran diri Bupati Madina itu.
"Saya membaca suratnya mudah-mudahan suratnya benar bukan hoax, tetapi kalau itu terjadi itu kita perlu prihatin juga, sebabnya apa kok tidak sesuai harapan kemudian mundur apakah ada janji, apakah ada perjanjian bahwa harus menang kalau kalah kemudian mundur? ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, di kediaman Sandi, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/4) kemarin. - PT Kontak Perkasa Futures
"Siapa yang bikin perjanjian? Nggak ada," tepis Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Dia menjelaskan, para kepala daerah yang mendukung Jokowi bukanlah atas nama jabatannya itu, namun atas nama pribadi dan tokoh masyarakat yang kebetulan menjabat sebagai kepala daerah. Mereka mendukung Jokowi karena pembangunan terasa di daerahnya masing-masing.
"Seluruh kepala daerah yang mendukung Jokowi bukan karena faktor perjanjian, melainkan karena pembangunan memang dirasakan di daerah," kata Aria.
Jokowi sebagai Presiden berkomitmen membangun dari pinggiran, yakni dari daerah-daerah terpencil. Aria menjelaskan kawasan terpencil yang semula pesimistis dengan potensi daerahnya kini menjadi bisa dikembangkan, karena dilalui oleh jalan, pelabuhan, dan bandara.
"Kalau toh akhirnya rakyatnya belum paham (tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019), ya nggak perlu mundur," kata Aria Bima.
"Bupati Mandailing Natal tidak perlu mundur. Laksanakan tugas dengan baik, berpikir agar bagaimana rakyat Mandailing Natal yang selama ini dapat benefit dari pemerintahan Pak Jokowi lebih bisa dimaksimalkan potensinya," tutur Aria.
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mencurigai adanya perjanjian di balik surat pengunduran diri Bupati Madina itu.
"Saya membaca suratnya mudah-mudahan suratnya benar bukan hoax, tetapi kalau itu terjadi itu kita perlu prihatin juga, sebabnya apa kok tidak sesuai harapan kemudian mundur apakah ada janji, apakah ada perjanjian bahwa harus menang kalau kalah kemudian mundur? ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, di kediaman Sandi, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/4) kemarin. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:56 AM
