Latest Post
Disebut Putusannya Hambat Eksekusi Mati Gembong Narkoba, MK Buka-bukaan
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, March 22, 2019 | 2:40 PM
PT Kontak Perkasa - MK memutuskan Peninjauan Kembali (PK) boleh lebih dari satu kali dan grasi tanpa batas. Putusan ini kerap disebut kejaksaan sebagai sumber masalah mengapa eksekusi mati susah dilaksanakan. Saat hendak disekusi mati, terpidana lagi-lagi PK. Tak terima, MK buka-bukaan!
"Terkait putusan itu, sudah ada pertemuan lintas institusi: MK, Kumham, MA, Kejaksaan, dan Kepolisian pada Jumat 9 Januari 2015 di Kemenkumham atas prakarsa Menkumham," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, Jumat (22/3/2019).
Fajar kemudian membuka hasil pertemuan tersebut. Yaitu:
Poin-Poin Keputusan Bersama
Putusan MK tentang Peninjauan Kembali berdasar Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014
Jakarta, Jumat, 9 Januari 2015
1. Bagi Terpidana mati yang ditolak permohonan GRASInya oleh Presiden, eksekusi mati tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2014 tanggal 6 Maret 2014 dihormati diperlukan peraturan pelaksanaan tentang pengajuan permohonan Pengajuan PK menyangkut pengertian Novum, pembatasan waktu pengajuan PK, dan mekanisme atau tata cara pengajuan PK;
3. Sebelum ada peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Poin 2, Terpidana belum dapat mengajukan PK Baru sesuai dengan UU sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.
"Semua sudah jelas. Akan tetapi, sampai saat ini, kami belum mendapat info lebih lanjut mengenai perkembangan eksekusi dari kesepakatan itu," ujar Fajar Laksono.
Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung Prasetyo mengungkapkan alasan pelaksanaan eksekusi mati gelombang IV belum terlaksana hingga saat ini. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Grasi.
"Di samping kita tahu, eksekusi mati berkaitan dengan dua aspek, aspek yuridis dan aspek teknis. Yuridis tadi sudah ada dinyatakan kendala-kendala dihadapi adanya putusan MK yang justru sekarang pembatasan pengajuan grasi itu dihapuskan sehingga orang bisa kapan saja mengulur waktu untuk mengajukan grasi," ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.
Sementara itu, praktisi hukum Boyamin Saiman menyatakan Kejaksaan Agung jangan berkelit dari tugasnya. Sesuai Pasal 270 KUHAP, eksekusi pidana ada di tangan otoritas kejaksaan.
"Saya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan Narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum," ujar Boyamin. - PT Kontak Perkasa
"Terkait putusan itu, sudah ada pertemuan lintas institusi: MK, Kumham, MA, Kejaksaan, dan Kepolisian pada Jumat 9 Januari 2015 di Kemenkumham atas prakarsa Menkumham," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, Jumat (22/3/2019).
Fajar kemudian membuka hasil pertemuan tersebut. Yaitu:
Poin-Poin Keputusan Bersama
Putusan MK tentang Peninjauan Kembali berdasar Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014
Jakarta, Jumat, 9 Januari 2015
1. Bagi Terpidana mati yang ditolak permohonan GRASInya oleh Presiden, eksekusi mati tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2014 tanggal 6 Maret 2014 dihormati diperlukan peraturan pelaksanaan tentang pengajuan permohonan Pengajuan PK menyangkut pengertian Novum, pembatasan waktu pengajuan PK, dan mekanisme atau tata cara pengajuan PK;
3. Sebelum ada peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Poin 2, Terpidana belum dapat mengajukan PK Baru sesuai dengan UU sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.
"Semua sudah jelas. Akan tetapi, sampai saat ini, kami belum mendapat info lebih lanjut mengenai perkembangan eksekusi dari kesepakatan itu," ujar Fajar Laksono.
Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung Prasetyo mengungkapkan alasan pelaksanaan eksekusi mati gelombang IV belum terlaksana hingga saat ini. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Grasi.
"Di samping kita tahu, eksekusi mati berkaitan dengan dua aspek, aspek yuridis dan aspek teknis. Yuridis tadi sudah ada dinyatakan kendala-kendala dihadapi adanya putusan MK yang justru sekarang pembatasan pengajuan grasi itu dihapuskan sehingga orang bisa kapan saja mengulur waktu untuk mengajukan grasi," ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.
Sementara itu, praktisi hukum Boyamin Saiman menyatakan Kejaksaan Agung jangan berkelit dari tugasnya. Sesuai Pasal 270 KUHAP, eksekusi pidana ada di tangan otoritas kejaksaan.
"Saya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan Narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum," ujar Boyamin. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:40 PM
Fenomena Air Laut 'Terbelah' di Suramadu, Apa Kata Pakar
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, March 21, 2019 | 9:27 AM
Kontak Perkasa Futures - Video gradasi warna laut di Selat Madura viral di media sosial. Stasiun Meteologi Maritim Perak Surabaya menyebut fenomena itu adalah halocline. Apa kata pakar ilmu kelautan soal fenomena alam itu?
Pengajar Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Brawijaya Bambang Semedi Ph.D mengatakan, untuk menjelaskan kejadian alam terjadi di selat Madura itu, harus dilihat lebih seksama dahulu. Jika melihat sekilas dari video yang beredar, pada bagian air laut lebih keruh mengarah ke pesisir (daratan Surabaya) atau tengah (Madura) dan sebaliknya.
"Jadi harus dipahami lebih dahulu, bagian yang jernih di sebelah mana dan agak pekat di sisi mana dari video itu," ungkap Bambang, Kamis (20/3/2019).
Menurut Bambang, fenomena yang sama seringkali ditemui di wilayah lain, seperti Alaska, India, dan Brazil. Faktor penyebabnya adalah perbedaan densitas (massa jenis air) di perairan tersebut.
"Jadi ini bukan hal ekstra, jadi bisa terjadi di daerah-daerah tertentu. Sering kali bisa ditemui di Alaska contohnya. India dan Brazil juga pernah mengalami fenomena itu. Penyebabnya adalah perbedaan densitas air," terang Bambang.
Bambang menilai penamaan fenomena yang direkam dari atas jembatan Suramadu itu, kurang tepat disebut halocline. Sebab, yang dimaksud halocline adalah perubahan kadar garam (salinitas) secara dratis pada degradasi (badan air) secara vertikal.
"Saya kira kurang tepat menyebutnya halocline, karena halocline adalah perubahan degradasi secara vertikal, kalau horisontal tidak. Dalam keilmuan ada termocline, halocline, dan pycnocline. Kalau halocline penurunan secara dratis untuk salinitas atau kadar keasinan di laut," beber Bambang.
Dikatakan Bambang, fenomena itu bisa dilihat ketika siang hari. Pancaran sinar matahari akan memperjelas wilayah air yang densitasnya lebih tinggi. Densitas ini karena adanya temperatur atau suhu serta meningkatnya kadar garam, sehingga mengakibatkan warna air laut lebih pekat.
"Kalau biru lebih tua, sementara sisi lain dipengaruhi oleh meningkatkan debit air sungai yang bermuara ke selat Madura. Yang mempengaruhi kadar garam lebih rendah, sehingga warna air laut tidak sama," ungkap dosen membidangi Lingkungan Laut dan Sumber Daya Sensing ini.
"Namanya apa? kita memang tidak punya spesifik nama seperti yang terjadi di Selat Madura. Tetapi sudah tersebut halocline, berarti bisa membedakan kadar garam (salinitas) yang berbeda. Tapi secara keilmuan kurang tepat," sambung Bambang.
Ditambahkan Bambang, untuk daerah perairan yang tidak memiliki tingkat kekeruhan air tinggi, akan mudah membedakan. Contohnya di wilayah subtropis, warna air laut dengan kadar garam tinggi memiliki warna cukup pekat.
"Kalau di Alaska setiap saat terjadi, gletser yang mencair tidak bisa bertemu dengan perairan laut. Ada perbedaan yang mencolok. Bahkan yang di Brazil menjadi tempat wisata, karena kejadiannya terus menerus, karena permanen tak bisa bercampur," tambah alumni Hokkaido University, Jepang ini.
Fenomena yang terjadi di Selat Madura, menurut Bambang sudah seringkali terjadi. Jika tengah menumpang pesawat terbang akan mudah melihatnya, pada siang hari.
"Jika kita berada di pesawat akan lebih jelas melihatnya, dan memang sejak dulu sering terjadi perbedaan warna, karena kadar garam itu," tutupnya. - Kontak Perkasa Futures
Pengajar Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Brawijaya Bambang Semedi Ph.D mengatakan, untuk menjelaskan kejadian alam terjadi di selat Madura itu, harus dilihat lebih seksama dahulu. Jika melihat sekilas dari video yang beredar, pada bagian air laut lebih keruh mengarah ke pesisir (daratan Surabaya) atau tengah (Madura) dan sebaliknya.
"Jadi harus dipahami lebih dahulu, bagian yang jernih di sebelah mana dan agak pekat di sisi mana dari video itu," ungkap Bambang, Kamis (20/3/2019).
Menurut Bambang, fenomena yang sama seringkali ditemui di wilayah lain, seperti Alaska, India, dan Brazil. Faktor penyebabnya adalah perbedaan densitas (massa jenis air) di perairan tersebut.
"Jadi ini bukan hal ekstra, jadi bisa terjadi di daerah-daerah tertentu. Sering kali bisa ditemui di Alaska contohnya. India dan Brazil juga pernah mengalami fenomena itu. Penyebabnya adalah perbedaan densitas air," terang Bambang.
Bambang menilai penamaan fenomena yang direkam dari atas jembatan Suramadu itu, kurang tepat disebut halocline. Sebab, yang dimaksud halocline adalah perubahan kadar garam (salinitas) secara dratis pada degradasi (badan air) secara vertikal.
"Saya kira kurang tepat menyebutnya halocline, karena halocline adalah perubahan degradasi secara vertikal, kalau horisontal tidak. Dalam keilmuan ada termocline, halocline, dan pycnocline. Kalau halocline penurunan secara dratis untuk salinitas atau kadar keasinan di laut," beber Bambang.
Dikatakan Bambang, fenomena itu bisa dilihat ketika siang hari. Pancaran sinar matahari akan memperjelas wilayah air yang densitasnya lebih tinggi. Densitas ini karena adanya temperatur atau suhu serta meningkatnya kadar garam, sehingga mengakibatkan warna air laut lebih pekat.
"Kalau biru lebih tua, sementara sisi lain dipengaruhi oleh meningkatkan debit air sungai yang bermuara ke selat Madura. Yang mempengaruhi kadar garam lebih rendah, sehingga warna air laut tidak sama," ungkap dosen membidangi Lingkungan Laut dan Sumber Daya Sensing ini.
"Namanya apa? kita memang tidak punya spesifik nama seperti yang terjadi di Selat Madura. Tetapi sudah tersebut halocline, berarti bisa membedakan kadar garam (salinitas) yang berbeda. Tapi secara keilmuan kurang tepat," sambung Bambang.
Ditambahkan Bambang, untuk daerah perairan yang tidak memiliki tingkat kekeruhan air tinggi, akan mudah membedakan. Contohnya di wilayah subtropis, warna air laut dengan kadar garam tinggi memiliki warna cukup pekat.
"Kalau di Alaska setiap saat terjadi, gletser yang mencair tidak bisa bertemu dengan perairan laut. Ada perbedaan yang mencolok. Bahkan yang di Brazil menjadi tempat wisata, karena kejadiannya terus menerus, karena permanen tak bisa bercampur," tambah alumni Hokkaido University, Jepang ini.
Fenomena yang terjadi di Selat Madura, menurut Bambang sudah seringkali terjadi. Jika tengah menumpang pesawat terbang akan mudah melihatnya, pada siang hari.
"Jika kita berada di pesawat akan lebih jelas melihatnya, dan memang sejak dulu sering terjadi perbedaan warna, karena kadar garam itu," tutupnya. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:27 AM
Selisih 11,8% di Survei Kompas, Ini Elektabilitas Jokowi-Prabowo di 5 Survei
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, March 20, 2019 | 9:13 AM
PT Kontak Perkasa - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan selisih elektabilitas capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sebulan sebelum hari pencoblosan adaah 11,8 persen. Setidaknya, dari 5 survei yang telah dipublikasikan ada selisih yang bervariasi antara elektabilitas Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Survei Litbang Kompas tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 sebulan sebelum hari pencoblosan ini digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019.
Survei ini melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.
Berikut ini hasilnya:
01. Jokowi-Ma'ruf Amin 49,2%
02. Prabowo-Sandiaga 37,4%
Rahasia 13,4%
Selisih elektabilitas antara pasangan 01 dan pasangan 02 tersisa 11,8%.
Berikut ini elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga berdasarkan hasil 5 survei terakhir:
1. Litbang Kompas
Waktu: 22 Februari-5 Maret 2019
Jumlah responden: 2.000
Margin of error: +/- 2,2% (tingkat kepercayaan 95%).
Hasil:
-Jokowi-Ma'ruf Amin 49,2%
-Prabowo-Sandiaga 37,4%
-Undecided Voters: 13,4%
2. SMRC
Waktu: 24-31 Januari 2019
Jumlah responden: 1.620
Margin of error: +/- 2,65% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 54,9%
- Prabowo-Sandiaga: 32,1%
- Undecided Voters: 13,0%
3. PolMark Indonesia
Waktu: Oktober 2018-Februari 2019
Jumlah responden: 440 di masing-masing 72 dapil
Margin of error: +/- 4,8% dan 880 responden di 1 dapil dengan margin of error +/- 3,4% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 40,4%
- Prabowo-Sandiaga: 25,8%
- Undecided Voters: 33,8%
4. Konsep Indonesia (Konsepindo Research and Consulting)
Waktu: 17-24 Februari 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,9% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 54,8%
- Prabowo-Sandiaga: 34,1%
- Undecided Voters: 11,1%
5. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA
Waktu: 18-25 Februari 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,90% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 58,7%
- Prabowo-Sandiaga: 30,9%
- Undecided Voters: 9,90%. - PT Kontak Perkasa
Survei Litbang Kompas tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 sebulan sebelum hari pencoblosan ini digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019.
Survei ini melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.
Berikut ini hasilnya:
01. Jokowi-Ma'ruf Amin 49,2%
02. Prabowo-Sandiaga 37,4%
Rahasia 13,4%
Selisih elektabilitas antara pasangan 01 dan pasangan 02 tersisa 11,8%.
Berikut ini elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga berdasarkan hasil 5 survei terakhir:
1. Litbang Kompas
Waktu: 22 Februari-5 Maret 2019
Jumlah responden: 2.000
Margin of error: +/- 2,2% (tingkat kepercayaan 95%).
Hasil:
-Jokowi-Ma'ruf Amin 49,2%
-Prabowo-Sandiaga 37,4%
-Undecided Voters: 13,4%
2. SMRC
Waktu: 24-31 Januari 2019
Jumlah responden: 1.620
Margin of error: +/- 2,65% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 54,9%
- Prabowo-Sandiaga: 32,1%
- Undecided Voters: 13,0%
3. PolMark Indonesia
Waktu: Oktober 2018-Februari 2019
Jumlah responden: 440 di masing-masing 72 dapil
Margin of error: +/- 4,8% dan 880 responden di 1 dapil dengan margin of error +/- 3,4% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 40,4%
- Prabowo-Sandiaga: 25,8%
- Undecided Voters: 33,8%
4. Konsep Indonesia (Konsepindo Research and Consulting)
Waktu: 17-24 Februari 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,9% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 54,8%
- Prabowo-Sandiaga: 34,1%
- Undecided Voters: 11,1%
5. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA
Waktu: 18-25 Februari 2019
Jumlah responden: 1.200
Margin of error: +/- 2,90% (tingkat kepercayaan 95%)
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf: 58,7%
- Prabowo-Sandiaga: 30,9%
- Undecided Voters: 9,90%. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:13 AM
Janji Manis Ma'ruf dan Sandiaga Atasi Tekornya BPJS Kesehatan
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, March 18, 2019 | 4:09 PM
PT Kontak Perkasa - Dalam debat capres semalam, kedua cawapres memberikan pandangan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Mulai dari menyebut BPJS kesehatan adalah asuransi terbesar di dunia. Hingga cawapres yang menjanjikan dalam 200 hari masa kerja bisa menyelesaikan masalah yang saat ini dialami BPJS kesehatan.
Masalah tersebut mulai dari defisit hingga antrean yang terjadi jika berobat menggunakan jaminan sosial ini.
Mulai dari menyebut BPJS kesehatan adalah asuransi terbesar di dunia. Hingga cawapres yang menjanjikan dalam 200 hari masa kerja bisa menyelesaikan masalah yang saat ini dialami BPJS kesehatan.
Masalah tersebut mulai dari defisit hingga antrean yang terjadi jika berobat menggunakan jaminan sosial ini.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf mengklaim bahwa JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) telah bermanfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah melalui JKN-KIS telah melakukan langkah-langkah besar yang inovatif, melalui JKN-KIS ini kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar bahkan mencapai 215 juta," ungkap Ma'ruf dalam debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Bahkan Ma'ruf menyebutkan bahwa BPJS, salah satu produk JKN-KIS merupakan asuransi terbesar di dunia.
"Peserta BPJS ini asuransi terbesar di dunia, 96,8 juta peserta itu memperoleh biaya iuran dari pemerintah. Dengan demikian pemerintah telah lakukan langkah besar," ungkap Ma'ruf.
Maruf menjelaskan pihaknya akan melakukan maksimalisasi program kesehatan dengan meningkatkan pusat-pusat kesehatan di Indonesia.
"Untuk terus maximize utility atau takzim memperbesar manfaat menambah manfaat, kami akan terus tingkatkan layanan dengan dirikan pusat-pusat kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, layanan lebih baik, penyediaan obat yang cukup," jelas Ma'ruf.
"Dengan demikian kita akan terus tingkatkan layanan ke depan sehingga layanan sempurna," tambahnya.
Perusahaan asuransi yang telah berdiri sejak 1977 telah beroperasi di 125 negara. Total pesertanya sudah mencapai 115 juta. Angka itu hampir setengah dari jumlah peserta JKN.
Menurut data yang dimiliki, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hingga (03/01/2019) tercatat sebanyak 215.860.046 jiwa.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan dalam 200 masa kerjanya jika terpilih nanti. Sandiaga mengatakan, akan menyelesaikan masalah tersebut akan melibatkan anak-anak terbaik bangsa.
Demikian disampaikan Sandiaga dalam dalam acara Debat Cawapres di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/3/2019).
"Prabowo-Sandi kami pastikan 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan," katanya.
Dia mengatakan, permasalahan tersebut akan selesai dengan dihitung oleh putra-putri terbaik bangsa.
"Kita pastikan defisit dengan perhitungan melibatkan dengan putra putri bangsa," ujarnya.
Dia juga bilang, antrean untuk berobat tidak boleh panjang. "Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu, obat harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ada antrean panjang," ujarnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:09 PM
PM Selandia Baru: 40 Orang Tewas Akibat Serangan Masjid
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, March 15, 2019 | 2:15 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengonfirmasi sebanyak 40 orang tewas dan 20 orang lain terluka dalam serangan di sebuah masjid di Christchurch, Jumat (15/3/2019). Demikian disampaikan Ardern dalam keterangan pers di Wellington, beberapa saat yang lalu.
"Ini adalah salah satu hari paling muram di Selandia Baru," ujarnya.
Menurut dia, penembakan di Masjid Al Noor itu sebagai tindak kekerasan yang luar biasa. Peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya.
"Ini adalah salah satu hari paling muram di Selandia Baru," ujarnya.
Menurut dia, penembakan di Masjid Al Noor itu sebagai tindak kekerasan yang luar biasa. Peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Seorang saksi mata mengatakan kepada awak media bahwa penembakan dilakukan oleh seseorang berpakaian kamuflase militer. Ia membawa senapan otomatis dan menembak jamaah masjid secara acak.
Salah seorang pelatih Tim Kriket Bangladesh mengatakan seluruh anggota ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat. Begitu tiba, penembakan sedang terjadi.
"Tetapi semua anggota aman," katanya.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengecam pelaku penembakan yang menyebabkan 40 orang tewas di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019). Morrison menyebut para penyerang sebagai "kubu sayap kanan ekstremis dan teroris yang kejam."
Pernyataan tersebut disampaikan Morisson dalam konferensi pers di Sydney. Pernyataan serupa juga disampaikan melalui unggahan di akun Twitter pribadinya.
"Saya mengutuk serangan teroris yang keras, ekstremis, dan sayap kanan yang telah menghancurkan kehidupan begitu banyak warga Selandia Baru yang tidak bersalah ketika mereka melakukan praktik ibadah damai di masjid-masjid mereka di Christchurch hari ini," ujar Morisson.
Seorang pria kulit putih yang diperkirakan bernama Brennton Tarrant diduga melakukan penembakan tersebut. Bahkan, pelaku pembunuhan sempat menyebarkan video saat melakukan aksi di media sosial, menurut kepolisian Selandia Baru, yang merekam perjalanan dari kendaraannya dan ke Mesjid di pusat Christchurch.
Empat orang, dengan perincian tiga orang pria dan satu orang wanita, ditahan beberapa jam setelah serangan itu terjadi. Tetapi polisi belum mengungkap identitas mereka. Morrison membenarkan salah satunya adalah warga negara Australia.
Polisi mengatakan aksi penembakan dilakukan di setidaknya dua masjid yang berbeda. Warga didesak untuk menjauhi jalanan dan menghindari semua masjid sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. - PT Kontak Perkasa Futures
Salah seorang pelatih Tim Kriket Bangladesh mengatakan seluruh anggota ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat. Begitu tiba, penembakan sedang terjadi.
"Tetapi semua anggota aman," katanya.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengecam pelaku penembakan yang menyebabkan 40 orang tewas di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019). Morrison menyebut para penyerang sebagai "kubu sayap kanan ekstremis dan teroris yang kejam."
Pernyataan tersebut disampaikan Morisson dalam konferensi pers di Sydney. Pernyataan serupa juga disampaikan melalui unggahan di akun Twitter pribadinya.
"Saya mengutuk serangan teroris yang keras, ekstremis, dan sayap kanan yang telah menghancurkan kehidupan begitu banyak warga Selandia Baru yang tidak bersalah ketika mereka melakukan praktik ibadah damai di masjid-masjid mereka di Christchurch hari ini," ujar Morisson.
Seorang pria kulit putih yang diperkirakan bernama Brennton Tarrant diduga melakukan penembakan tersebut. Bahkan, pelaku pembunuhan sempat menyebarkan video saat melakukan aksi di media sosial, menurut kepolisian Selandia Baru, yang merekam perjalanan dari kendaraannya dan ke Mesjid di pusat Christchurch.
Empat orang, dengan perincian tiga orang pria dan satu orang wanita, ditahan beberapa jam setelah serangan itu terjadi. Tetapi polisi belum mengungkap identitas mereka. Morrison membenarkan salah satunya adalah warga negara Australia.
Polisi mengatakan aksi penembakan dilakukan di setidaknya dua masjid yang berbeda. Warga didesak untuk menjauhi jalanan dan menghindari semua masjid sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : cnbcindonesia.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:15 PM
Kantor Pajak Orang Kaya Bakal Setor Rp 498 T
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, March 14, 2019 | 9:25 AM
PT Kontak Perkasa - Pemerintah memberikan penghargaan kepada wajib pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Diharapkan, kantor tersebut mampu mengumpulkan pajak Rp 498 triliun dan menyetorkannya ke kas negara '2019.
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) ini mengurus para WP orang pribadi yang kaya raya dan WP badan yang besar-besar.
Target setoran Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun ini secara nilai bertambah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp 418,73 triliun. Adapun, kontribusi kantor pajak orang kaya ini sebesar 31,57% terhadap total penerimaan pajak nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan penghargaan kepada 30 WP. Terdiri dari 24 WP Badan dan enam WP orang pribadi. Pemberian penghargaan dikarenakan tingkat kepatuhannya.
Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak (WP) Besar atau Large Tax Office (LTO) bisa mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target.
"Tahun ini harus tercapai targetnya," kata Sri Mulyani saat acara Apresiasi dan penghargaan wajib pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019 di LTO, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, para WP badan maupun orang pribadi (OP) yang tercatat di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan otoritas pajak agar target penerimaan di LTO bisa tercapai.
"Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga terutama untuk pertukaran data. Integrasi data perpajakan yang sudah dimulai dengan wajib pajak BUMN Juga akan menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak," kata Robert.
Sri Mulyani membeberkan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan mengenai pemanfaatan pajak yang selama ini dipungut. Menurut Sri Mulyani, hasil pungutan otoritas pajak nasional kepada para WP digunakan untuk pembangunan nasional.
"Hasil pajak anda digunakan untuk pembangunan Indonesia," kata Sri Mulyani saat acara Apresiasi dan penghargaan wajib pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Adapun, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 418,73 triliun di tahun 2018. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa hasil pungutan pajak digunakan untuk 41.000 meter jalan baru dan jembatan, 782 kilometer (km) jalan tol, 865.000 hektar jaringan sawah teririgasi, 10 lokasi pariwisata baru, 10 bandara baru, dan 735 km reaktivasi dari jalur ganda kereta api.
Selanjutnya, uang pajak yang sudah dipungut juga digunakan untuk pembangunan MRT dan LRT, serta 1 juta lebih rumah yang dibangun.
Dari awal tahun hingga 31 Maret 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sibuk menerima laporan wajib pajak (WP)lewat surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimengungkapkan ada beberapa strategi agar para WP semakin patuh melaporkan SPT.
"Kita akan lakukan perluasan tax basesebagaimana yang kita lakukan, kerja sama dengan perusahaan karena mereka punya karyawan yang bisa di-organize," kata Sri Mulyani di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga akan mempermudah sistem pelaporan pajak. Sehingga, para WP semakin nyaman melaporkannya.
Bahkan, strategi yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah memasukkan pajak dalam kurikulum pembelajaran mulai dari tingkat dasar. Tujuannya selain untuk menambah penerimaan yang berasal dari individu, pengetahuan akan pajak serta pemanfaatannya pun bisa diketahui.
Berikut adalah daftar wajib pajak yang menerima penghargaan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar:
1. PT. Adaro Indonesia
2. PT. Astra Dalhatsu Motor
3. PT. Astra Honda Motor
4. Arifin Panigoro
5. Alexander Tedla
6. Budi Purnomo Hadisurjo
7. PT. Bio Farma (Persero)
8. PT. Bukit Asam Tbk
9. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. PT. Bank BNI (Persero) Tbk
11. PT Bank BRl (Persero) Tbk
12. Bank Central Asia Tbk.
13. PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
14. Freeport Indonesia
15. Garibaldi Thohir
16. PT. Honda Prospect Motor
17. PT. Kaltim Prima Coal
18. PT. Kideco Jaya Agung
19. Pembangunan Perumahan
20. PT. Pelabuhan Indonesia lll (Persero) 21. PT. Pertamina (Persero)
22. Petrokimia Gresik
23. PT. PLN (Persero)
24. Perusahaan Gas Negara Tbk
25. Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja
26. Rachmat Theodore Permadi
27. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
28. PT. Toyota Astra Motor
29. PT. Unilever Indonesia Tbk
30. PT. United Tractors Tbk - PT Kontak Perkasa
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) ini mengurus para WP orang pribadi yang kaya raya dan WP badan yang besar-besar.
Target setoran Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun ini secara nilai bertambah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp 418,73 triliun. Adapun, kontribusi kantor pajak orang kaya ini sebesar 31,57% terhadap total penerimaan pajak nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan penghargaan kepada 30 WP. Terdiri dari 24 WP Badan dan enam WP orang pribadi. Pemberian penghargaan dikarenakan tingkat kepatuhannya.
Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak (WP) Besar atau Large Tax Office (LTO) bisa mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target.
"Tahun ini harus tercapai targetnya," kata Sri Mulyani saat acara Apresiasi dan penghargaan wajib pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019 di LTO, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, para WP badan maupun orang pribadi (OP) yang tercatat di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan otoritas pajak agar target penerimaan di LTO bisa tercapai.
"Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga terutama untuk pertukaran data. Integrasi data perpajakan yang sudah dimulai dengan wajib pajak BUMN Juga akan menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak," kata Robert.
Sri Mulyani membeberkan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan mengenai pemanfaatan pajak yang selama ini dipungut. Menurut Sri Mulyani, hasil pungutan otoritas pajak nasional kepada para WP digunakan untuk pembangunan nasional.
"Hasil pajak anda digunakan untuk pembangunan Indonesia," kata Sri Mulyani saat acara Apresiasi dan penghargaan wajib pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Adapun, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 418,73 triliun di tahun 2018. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa hasil pungutan pajak digunakan untuk 41.000 meter jalan baru dan jembatan, 782 kilometer (km) jalan tol, 865.000 hektar jaringan sawah teririgasi, 10 lokasi pariwisata baru, 10 bandara baru, dan 735 km reaktivasi dari jalur ganda kereta api.
Selanjutnya, uang pajak yang sudah dipungut juga digunakan untuk pembangunan MRT dan LRT, serta 1 juta lebih rumah yang dibangun.
Dari awal tahun hingga 31 Maret 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sibuk menerima laporan wajib pajak (WP)lewat surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimengungkapkan ada beberapa strategi agar para WP semakin patuh melaporkan SPT.
"Kita akan lakukan perluasan tax basesebagaimana yang kita lakukan, kerja sama dengan perusahaan karena mereka punya karyawan yang bisa di-organize," kata Sri Mulyani di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga akan mempermudah sistem pelaporan pajak. Sehingga, para WP semakin nyaman melaporkannya.
Bahkan, strategi yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah memasukkan pajak dalam kurikulum pembelajaran mulai dari tingkat dasar. Tujuannya selain untuk menambah penerimaan yang berasal dari individu, pengetahuan akan pajak serta pemanfaatannya pun bisa diketahui.
Berikut adalah daftar wajib pajak yang menerima penghargaan dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar:
1. PT. Adaro Indonesia
2. PT. Astra Dalhatsu Motor
3. PT. Astra Honda Motor
4. Arifin Panigoro
5. Alexander Tedla
6. Budi Purnomo Hadisurjo
7. PT. Bio Farma (Persero)
8. PT. Bukit Asam Tbk
9. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. PT. Bank BNI (Persero) Tbk
11. PT Bank BRl (Persero) Tbk
12. Bank Central Asia Tbk.
13. PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
14. Freeport Indonesia
15. Garibaldi Thohir
16. PT. Honda Prospect Motor
17. PT. Kaltim Prima Coal
18. PT. Kideco Jaya Agung
19. Pembangunan Perumahan
20. PT. Pelabuhan Indonesia lll (Persero) 21. PT. Pertamina (Persero)
22. Petrokimia Gresik
23. PT. PLN (Persero)
24. Perusahaan Gas Negara Tbk
25. Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja
26. Rachmat Theodore Permadi
27. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
28. PT. Toyota Astra Motor
29. PT. Unilever Indonesia Tbk
30. PT. United Tractors Tbk - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 9:25 AM
Melihat Eks Timses dan Keluarga Ridwan Kamil di TAP Jabar
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, March 13, 2019 | 3:39 PM
Kontak Perkasa Futures - Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks timses dan keluarga besar Ridwan Kamil.
Pembentukan TAP diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Total ada 19 orang yang masuk tim tersebut.
Anggota TAP merupakan para pakar dengan latar belakang berbeda termasuk eks timses saat bertarung di Pilgub Jabar 2018. Sebagian besar eks timses mengisi posisi Dewan Eksekutif TAP Jabar.
Ada nama Arfi Rafnialdi yang diberi mandat menjadi Ketua Harian TAP Jabar. Saat menjadi timses, Arfi dipercaya pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye.
Selain itu, ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
"Ada eks timses (tim sukses), jangan terlalu apriori. Timses itu kan yang dipercaya oleh saya. Selama baik, tidak melanggar aturan, eksploitasi kedekatan saya kira wajar-wajar saja," kata Emil sapaan Ridwan Kamil belum lama ini.
Tidak hanya ada eks timses, TAP Jabar juga dihuni beberapa keluarga besar Emil. Misalnya sang adik Elpi Nazmuzzaman. Selain adik, ada juga sepupu Emil, Wildan Nurul Padjar dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
Struktur dari TAP terbagi dalam delapan bagian. Gubernur dan wakil gubernur berperan sebagai pembina, Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai pengarah, penanggung jawab TAP terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
Kemudian posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.
Selain dewan pakar, di dalamnya ada juga dewan eksekutif yang diisi oleh delapan orang, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Elpi Nazmuzzaman, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.
Keberadaan eks timses saat Pilgub Jabar dan juga keluarga Ridwan Kamil tak dipersoalkan fraksi parpol koalisi. PPP, PKB dan NasDem mendukung pembentukan TAP.
"Sejauh kriteria memang dibutuhkan oleh kebutuhan keberadaan tim itu dibentuk tentu tidak masalah. Kembalinya ke dasar kajian. Terus untuk memenuhi itu dibutuhkan kompetensi orang-orang. Nah yang harus dilihat bukan persoalan terlibat atau tidak dalam timses. Tapi memenuhi kompetensi enggak, sesuai dengan kebutuhan tim itu dibentuk," ujar Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar Pepep Syaefulah Hidayat. - Kontak Perkasa Futures
Pembentukan TAP diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Total ada 19 orang yang masuk tim tersebut.
Anggota TAP merupakan para pakar dengan latar belakang berbeda termasuk eks timses saat bertarung di Pilgub Jabar 2018. Sebagian besar eks timses mengisi posisi Dewan Eksekutif TAP Jabar.
Ada nama Arfi Rafnialdi yang diberi mandat menjadi Ketua Harian TAP Jabar. Saat menjadi timses, Arfi dipercaya pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye.
Selain itu, ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
"Ada eks timses (tim sukses), jangan terlalu apriori. Timses itu kan yang dipercaya oleh saya. Selama baik, tidak melanggar aturan, eksploitasi kedekatan saya kira wajar-wajar saja," kata Emil sapaan Ridwan Kamil belum lama ini.
Tidak hanya ada eks timses, TAP Jabar juga dihuni beberapa keluarga besar Emil. Misalnya sang adik Elpi Nazmuzzaman. Selain adik, ada juga sepupu Emil, Wildan Nurul Padjar dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
Struktur dari TAP terbagi dalam delapan bagian. Gubernur dan wakil gubernur berperan sebagai pembina, Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai pengarah, penanggung jawab TAP terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
Kemudian posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.
Selain dewan pakar, di dalamnya ada juga dewan eksekutif yang diisi oleh delapan orang, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Elpi Nazmuzzaman, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.
Keberadaan eks timses saat Pilgub Jabar dan juga keluarga Ridwan Kamil tak dipersoalkan fraksi parpol koalisi. PPP, PKB dan NasDem mendukung pembentukan TAP.
"Sejauh kriteria memang dibutuhkan oleh kebutuhan keberadaan tim itu dibentuk tentu tidak masalah. Kembalinya ke dasar kajian. Terus untuk memenuhi itu dibutuhkan kompetensi orang-orang. Nah yang harus dilihat bukan persoalan terlibat atau tidak dalam timses. Tapi memenuhi kompetensi enggak, sesuai dengan kebutuhan tim itu dibentuk," ujar Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar Pepep Syaefulah Hidayat. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:39 PM
