Realisasi PEN 'Lemot' Banget, Mau Tutup Tahun Cuma 66%
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, November 22, 2021 | 3:19 PM
PT KP Press - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 November 2021 sebesar Rp 495,77 triliun atau 66,6% dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun. Pemerintah memperkirakan, hingga akhir tahun bisa terealisasi sekitar 95%.
"Estimasi kami PEN ini akan terealisasi sekitar 95% di akhir tahun nanti," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Economic Outlook, Senin (22/11/2021).
Realisasi sektor kesehatan saat ini sebesar Rp 135,53 triliun atau 63% dari pagu anggaran sebesar Rp 214,96 triliun. Ia yakin, realisasinya semakin besar jelang tutup tahun. Sebab, masih banyak tagihan dari rumah sakit yang belum terbayarkan untuk penanganan COVID.
"Kemarin ketika kita didera oleh varian delta biaya rumah sakit itu semua yang ditanggung negara ini mengalami peningkatan, kita akan lihat di akhir tahun berapa total tagihannya dan pasti akan kami laporkan," katanya.
Untuk sektor perlindungan sosial realisasinya Rp 140,50 triliun atau 75,5% dari pagu anggaran Rp 186,64 triliun. Lalu, dukungan UMKM dan korporasi realisasinya Rp 81,83 triliun atau 50,4% dari pagu Rp 162,40 triliun.
Kemudian, realisasi insentif usaha Rp 62,47 triliun atau 99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun. Serta, program prioritas realisasinya Rp 75,44 triliun atau 64% dari pagu Rp 117,94 triliun.
"Program prioritas ini dijalankan oleh berbagai macam kementerian dan lembaga, baru 64% namun seperti biasa Q4 biasanya akan ada dorongan penyerapan anggaran yang lebih tinggi," ujarnya. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Ini Loh Bedanya Bank Umum Konvensional dengan Bank Digital
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 19, 2021 | 3:07 PM
Kontak Perkasa Futures - Dengan kemajuan teknologi membuat banyak perkembangan hampir di segala sektor. Termasuk di perbankan yang mengenal adanya bank digital.
Kepala Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan OJK, Inka Yusgiantoro menjelaskan bank umum memiliki dua bentuk hukum berdasarkan POJK 12 tahun 2021. Yakni BBHI atau bank berbadan hukum Indonesia dan KCLN atau kantor cabang luar negeri.
"Syarat pendirian bank umum antara lain akta pendirian dengan nama pendudukan, kesiapan kantor pusat maupun kantor cabang," jelasnya dalam Fintech Talk, Jumat (19/11/2021).
Sementara itu bank digital adalah menyediakan dan menjalankan usahanya terutama melalui saluran elektronik. Bank digital menggunakan tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau kantor fisiknya terbatas.
Sekarang juga ada istilah baru yakni neobank. Inka menjelaskan neobank sendiri tidak memiliki kantor fisik sama sekali.
Inka menjelaskan aturan yang ada soal perbankan di Indonesia saat ini belum memuat kategori khusus soal neobank.
"Neobank eksis sepenuhnya secara online. Sehingga keywordnya Neobank fully digital no physical office termasuk kantor pusat," jelas Inka.
Untuk luar negeri, Inka mengatakan sudah ada neobank. Bank tersebut menyasar konsumen yang tech savvy atau paham penggunaan teknologi pengolahan keuangan melalui seluler.
CEO Bank Raya, Kaspar Situmorang menjelaskan penguasaan ekosistem bank digital menjadi kunci keberhasilannya. Sejauh ini baru bank digital di Asia Pasifik yang telah berhasil menghasilkan profit, karena penguasaan pada ekosistem menjadi nilai tambah bagi perusahaan.
Dia menjelaskan akuisisi konsumen di perbankan merupakan yang terbesar di dunia. Untuk mendapatkan keuntungan, harus ada pendapatan dikurangi dari cost.
"Oleh sebab itu untuk bank digital mendapatkan profitabilitas yang baik dan konsisten adalah CAC (Consumer Acquisition Cost) harus lebih rendah Customer Lifetime Valuenya," kata Kasper. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : cnbcindonesia.com
Waduh, Ribuan Data Anggota Polisi Bocor di Internet
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, November 18, 2021 | 2:43 PM
PT Kontak Perkasa - Kebocoran data pribadi kembali terjadi, yang nahasnya kali ini menimpa kepolisian. Diduga ribuan data anggota polisi bocor dan dibagikan secara gratis di internet.
Lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) mengungkapkan kebocoran tersebut muncul ke permukaan pada Rabu (17/11).
Chairman CISSReC, Pratama Persadha mengatakan bahwa kebocoran data tersebut diungguh oleh oleh akun Twitter yang sama dengan kejadian peretasan sub domain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Di unggahan tersebut juga diberikan link untuk menggunduh sample hasil data yang diambil yang diduga berisi sample database personil Polri.
"Dua database yang diberikan mempunyai ukuran dan isi yang sama, yakni 10.27 MB dengan nama file pertama polrileak.txt dan yang kedua polri.sql," ujar Pratama.
"Dari file tersebut berisi banyak informasi penting dari data pribadi personil kepolisian, misalkan nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir, satker, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon ini jelas berbahaya," ucapnya menjelaskan.
Pratama mengemukakan, terdapat juga kolom data rehab putusan, rehab putusan sidang, jenis_pelanggaran, rehab keterangan, id propam, hukuman_selesai, tgl binlu selesai. Kemungkinan kebocoran data ini merupakan data dari pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri.
"Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist, sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat, ataupun untuk melakukan perkenalan tim hackingnya," imbuhnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Turis RI Diterima di Berbagai Negara, Permohonan Pembuatan Paspor Naik
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, November 17, 2021 | 4:08 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia dan pembukaan wisata untuk turis Indonesia oleh negara asing, permintaan pengurusan paspor di kantor Imigrasi mengalami kenaikan.
Setidaknya itu yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Ramdhani, di Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan kenaikan terjadi sejak tiga minggu hingga satu bulan lalu.
"Untuk kuota, total 100 permohonan per hari," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Ramdhani menjelaskan, mereka menyiapkan kuota sebanyak 25 paspor per hari, ditambah Unit Layanan Paspor (ULP) Lippo Plaza Batu sebanyak 25 paspor per hari, dan 50 kuota lainnya di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang.
Menurut dia, permintaan permohonan paspor di sana sudah meningkat, tercatat dari kuota yang disiapkan sebanyak 25 paspor per hari, ada permintaan sebanyak 50 paspor per hari. "Kuota kami ada 25 paspor per hari, itu sudah melonjak jadi kurang lebih 50 permintaan per hari," ujarnya.
Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, tercatat tingginya permintaan permohonan paspor itu paling banyak akan dipergunakan untuk keperluan wisata yang mencapai 69 persen dari total permintaan.
Kemudian untuk umroh sebesar 13 persen, belajar sembilan persen, bekerja formal enam persen, tenaga kerja Indonesia dua persen dan satu persen untuk keperluan berobat di luar negeri.
Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, peningkatan permohonan pembuatan paspor tersebut juga seiring dengan melandainya kasus konfirmasi Covid-19 dan dibukanya sejumlah negara tujuan bagi wisatawan.
Dengan tingginya permintaan permohonan pembuatan paspor tersebut, dia berkata, "Kami sedang berkoordinasi dengan pusat untuk meminta tambahan kuota. Namun, masih menunggu persetujuan."
Rencananya, kuota permohonan paspor per hari tersebut akan ditambah berkisar antara 10-25 paspor per hari. Namun, keputusan terkait penambahan kuota itu sepenuhnya akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sementara untuk meningkatkan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang juga telah menerapkan skema permohonan paspor secara online. Hal itu untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Penutupan Pasar: Rupiah Menguat ke Rp 14.233/US$
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 12, 2021 | 3:23 PM
PT Kontak Perkasa - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat merosot pada perdagangan pasar spot hari ini, setelah melemah 0,07% kemarin.
Pada Jumat (10/11/2021), US$ 1 dibanderol Rp 14.245 di pasar spot. Rupiah menguat 0,19% dibandingkan dengan penutupan perdagangan Kamis.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 14:54 WIB:
Periode Kurs
1 Pekan Rp14.206,9
1 Bulan Rp14.242,4
2 Bulan Rp14.291,4
3 Bulan Rp14.337,4
6 Bulan Rp14.482,8
9 Bulan Rp14.630,0
1 Tahun Rp14.781,0
2 Tahun Rp15.373,0
Berikut kurs dolar AS di pasar Domestic NDF (DNDF) pada pukul 14:42 WIB:
Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.272
3 Bulan Rp 14.310
Berikut kurs jual beli dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:51 WIB:
Bank Harga Beli Harga Jual
BNI 14.227 14.329
BRI 14.150 14.350
Mandiri 14.240 14.270
BCA 14.226 14.241
CIMB Niaga 14.226 14.241 - PT Kontak Perkasa
Sumber : cnbcindonesia.com
Recovery Index COVID-19 Singapura Anjlok ke Peringkat 100, RI Jauh Lebih Unggul
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, November 10, 2021 | 3:39 PM
PT KP Press - Berdasarkan penilaian indeks pemulihan COVID-19 Nikkei Asia, peringkat Singapura menurun drastis. Anjlok ke posisi 100 dari sebelumnya berada di peringkat ke-30.
Meski vaksinasi COVID-19 Singapura tertinggi di Asia, negara tersebut baru-baru ini mencatat lebih dari 3 ribu kasus baru, bahkan sempat menyentuh angka 5 ribu infeksi COVID-19.
Lonjakan kasus ini memicu tekanan di sistem kesehatan, pemerintah kemudian didorong untuk membatasi pergerakan warga di pertemuan-pertemuan besar hingga aturan makan.
Singapura telah mencatat lebih dari 200.000 infeksi COVID-19 dan menahan angka kematian di bawah 450 kasus.
Benjamin Cowling, Kepala Divisi Epidemiologi dan Biostatistik Universitas Hong Kong, tidak menyangka Singapura terus melaporkan sejumlah besar kasus COVID-19. Namun, ia menilai berkat cakupan vaksinasi infeksi kematian COVID-19 bisa ditekan sangat rendah.
"Sangat masuk akal untuk menerapkan aturan kampanye vaksinasi dan pelonggaran langkah-langkah kesehatan masyarakat, karena di seluruh negara yang menangani pandemi itu mungkin merupakan strategi yang baik, bisa menekan jumlah kematian seminimal mungkin, kecuali jika percaya bahwa pendekatan nol kasus COVID-19 dapat dipertahankan selamanya," katanya.
Bagaimana Indonesia?
Indonesia berada di peringkat ke-41, tertinggi di Asia Tenggara. Sementara posisi Malaysia meningkat signifikan, kini berada di peringkat ke 50.
Penilaian recovery index COVID-19 ini melihat tren kasus Corona yang semakin sedikit, cakupan vaksinasi yang terus meningkat dan pembatasan atau jarak sosial yang diperketat.
Berikut penilaian recovery index COVID-19 di Asia Tenggara.
1. Indonesia 56,0
2. Kamboja 55,0
3. Malaysia 54,5
4. Thailand 43,5
5. Vietnam 43,5
6. Singapura 42,0
7. Filipina 41,5
8. Myanmar 39,5
9. Laos 24,0 - PT KP Press
Sumber : detik.com
Jangan Sampai Bikin Usaha Rebutan Nama, Begini Tipsnya
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, November 9, 2021 | 11:30 AM
Kontak Perkasa Futures - Heboh Gojek & Tokopedia yang memiliki nama GoTo digugat oleh pemilik nama GoTo lain dari perusahaan PT Terbit Financial Technology. Dalam gugatan Gojek & Tokopedia didesak membayar ganti rugi Rp 2 triliun.
Kasus sengketa nama usaha atau bisnis ini pun sudah banyak terjadi. Misalnya juga yang terbaru nama induk perusahaan Facebook yang baru ganti nama Meta juga diketahui sama dengan perusahaan lain. Di Indonesia, pernah ada sengketa nama usaha Geprek Bensu dan banyak lagi.
Lantas ada nggak sih tips agar ketika membuat nama usaha atau produk tidak sama dengan perusahaan lain?
Buat kamu yang mau bikin perusahaan atau produk coba deh ikuti tips berikut ini:
1. Sebelum membuat nama usaha, coba cek nama usaha kamu di https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=goto&page=1
2. Kemudian, masukan nama unit usaha kalian, misalnya Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis.
3. Dalam proses pencarian juga bisa difilter, mana unit usaha yang masih dalam proses, berakhir, dibatalkan, ditolak, didaftarkan, ditarik kembali, dan dihapus.
4. Kemudian klik 'Cari'. Nanti akan keluar nama-nama perusahaan yang sama atau tidak. Hasilnya juga sesuai filter yang sudah dicentang.
Jadi, dengan begitu kamu bisa tahu sudah adakah nama usaha atau merek yang kamu buat. Hal ini dilakukan untuk mencegah kasus perebutan nama perusahaan atau merek.
Sebagai informasi, Gojek & Tokopedia yang memiliki nama GoTo digugat oleh pemilik nama GoTo lain dari perusahaan PT Terbit Financial Technology. Gugatannya pun tak tanggung-tanggung yakni senilai Rp 2 triliun.
Gugatan sudah diajukan Terbit Financial Technology ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 November. Gugatan soal hak atas merek ini memiliki nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
Dalam informasi yang tercantum dalam SIPP PN Jakarta Pusat, dilihat Senin (8/11/2021), gugatan ini akan mulai berjalan prosesnya di meja hijau. Besok, Selasa 9 November 2021, sidang pertama gugatan merek GoTo ini bakal dilaksanakan. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Jokowi Bawa 'Oleh-oleh' Rp 599 T, Untuk Tutup PLTU Batu Bara?
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 5, 2021 | 10:08 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengantongi komitmen investasi senilai US$ 41,9 miliar atau Rp 599,1 triliun (kurs Rp 14.300/US$ dari kunjungan kerjanya ke Skotlandia dan Uni Emirat Arab (UEA).
Komitmen tersebut salah satunya berasal dari berbagai pertemuan dengan para investor di tengah perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia senilai US$ 9,2 miliar.
Dalam kesepakatan KTT COP26, semua negara berkomitmen untuk melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi siklus perubahan iklim yang mengancam dunia. Bagi Indonesia, langkah yang akan dilakukan salah satunya adalah memberhentikan secara dini pembangkit listrik dengan sumber energi batu bara pada 2040.
Sementara itu, sisanya berasal dari komitmen investasi dari UEA mencapai US$ 32,7 miliar dari berbagai kerja sama yang diteken antara pemerintah Indonesia dan UEA.
"Sampai titik ini, totalnya US$ 9,2 miliar ditambah US$ 32,7 miliar sama dengan US$ 41,9 miliar," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, seperti dikutip Jumat (5/11/2021).
Jokowi sendiri telah menjalani kunjungan kerja hari terakhirnya saat berkunjung ke Dubai Exhibition Center. Dalam kesempatan ini, Jokowi melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Ruler UEA Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.
Keduanya kemudian menyaksikan pertukaran sejumlah nota kesepahaman. Berikut daftar kerja sama yang diteken antara indonesia dan UEA:
1. Nota Kesepahaman antara Anwar Gargash Diplomatic Academy dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilakukan oleh Menteri Negara PEA, Ahmad bin Ali Al Sayegh, dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi;
2. Nota Kesepahaman antara Bank Sentral Persatuan Emirat Arab dengan Bank Indonesia mengenai kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital, dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral PEA, Khalid Mohammed Balama Al Tamimi dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi;
3. Nota Kesepahaman untuk saling pengakuan sertifikat kelayakan untuk tingkat pelatihan, sertifikasi dan kerja shift untuk personel pelaut, dilakukan oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, dengan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan;
4. Instrumen ratifikasi perjanjian untuk promosi dan perlindungan saling investasi yang ditandatangani pada 24/7/2019, dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Keuangan PEA, Mohammed bin Hadi Al Husseini, dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi;
5. Instrumen pengesahan perubahan perjanjian penghindaran pajak berganda yang ditandatangani pada 24/7/2019, dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Keuangan PEA, Mohammed bin Hadi Al Husseini, dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi;
6. Pertukaran catatan tentang amandemen Pengaturan Koridor Perjalanan Aman (Saling mengakui sertifikat PCR dan vaksin serta kerja sama antarplatform digital), ditandatangani oleh Menteri Negara PEA, Ahmad bin Ali Al Sayegh, dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi;
7. Nota Kesepahaman antara Badan Kredit Ekspor PEA dan Indonesia, dilakukan oleh Wakil Presiden Serikat Departemen Kredit Ekspor PEA, Dr. Thani Al Zeyoudi, dengan CEO PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Benny Waworuntu;
8. Nota Kesepahaman Kemitraan Strategis antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Emirates Airlines, dilakukan oleh Ketua Dewan Direksi Emirates Airlines, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, dengan Menteri BUMN RI, Erick Thohir;
9. Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Kerangka Kerja Investasi Bersama antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Abu Dhabi Growth Fund (ADG), dilakukan oleh CEO ADG, Khalifa Mohammed Al Suwaidi dengan CEO INA, Ridha Wirakusumah;
10. Perjanjian Aliansi Strategis Pengembangan Pelabuhan antara Indonesia Investment Authority (INA) dan DP World, dilakukan oleh Presiden Pelabuhan Dubai, Sultan Ahmed Bin Sulayem, dengan CEO INA Ridha Wirakusumah dan CEO Pelindo, Arif Suhartono;
11. Perjanjian Kerjasama & Kemitraan Investasi Refinery Unit Balikpapan antara PT Kilang Pertamina Internasional - Mubadala Petroleum - Indonesia Investment Authority (INA), dilakukan oleh CEO Mubadala, Mansour Mohammed Al Hamed, dengan CEO PT Kilang Pertamina Internasional, Joko Priyono, dan Deputi CEO INA, Arief Budiman;
12. Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Proyek Floating Solar Panel antara Masdar dan Pertamina New Renewable Energy, dilakukan oleh CEO Masdar, Mohammed Jamil Al Ramahi, dengan CEO Pertamina, Nicke Widyawati;
13. Nota Kesepahaman antara Hayat Biotech dengan Bio Farma, dilakukan oleh Mansour Al Mansouri dengan CEO Biofarma Honesti Basyir; dan
14. Nota Kesepahaman antara Smartfren Telcom - PT Amara Padma Sehati dengan G42 Investments AI Holdings RSC Ltd., dilakukan oleh Mansour Al Mansouri dengan CEO Smartfren Telcom, Frankie Wijaya, dan Komisioner PT Amara Padma Sehati, Pandu Syahrir. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : cnbcindonesia.com
Jokowi Resmi Teken UU HPP, Sederet Aturan Pajak Baru Siap Meluncur
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, November 4, 2021 | 2:15 PM
PT KP Press - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dengan ditandatanganinya Undang-undang ini, maka sejumlah aturan pajak mulai dari penghasilan di atas Rp 5 miliar akan dikenakan pajak 35%, lalu tax amnesty jilid II atau program pengungkapan pajak sukarela dan pajak karbon akan berlaku pada tahun depan.
Dikutip dari salinan UU HPP ini juga dijelaskan bahwa UU bertujuan sebagai strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.
Kemudian, UU HPP ini juga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang secara komprehensif," tulis UU UU HPP, dikutip, Kamis (4/11/2021).
Dalam UU tersebut disampaikan terkait penyelenggaraan UU HPP berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.
UU HPP ini mengatur enam kebijakan, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pengungkapan sukarela wajib pajak atau tax amnesty jilid II dan pajak karbon, dan perubahan UU 39/2007 tentang Cukai. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Tolak Sanksi Pidana bagi yang Tak Mau Divaksin, Warga Gugat Presiden ke MA
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, November 3, 2021 | 10:37 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Warga Tangerang Selatan (Tangsel) Abdul Hamim Jauzie mengajukan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Selaku WNI, Abdul Hamim Jauzie keberatan dengan sanksi pidana bagi warga yang menolak divaksinasi. Termohon judicial review adalah Presiden Republik Indonesia.
Perpres yang diuji itu lengkapnya bernama Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Beberapa ketentuan yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 13A ayat (2), Pasal 13A ayat (4), dan Pasal 13B yang mengatur tentang kewajiban vaksinasi bagi masyarakat serta sanksinya apabila dilanggar baik berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana," kata kuasa pemohon, Saka Murti Dwi Sutrisna, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).
Ketentuan tersebut dianggap oleh pemohon cacat secara formal dan materiil karena bertentangan dengan prosedur pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta tidak sejalan dengan semangat jaminan hak asasi manusia (HAM) di bidang pemenuhan kesehatan dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Dan UU No 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya," ujar Saka.
Secara substansial, kata Saka, Pasal 13 dan Pasal 15 UU Nomor 12/2011 mengatur materi muatan perpres seharusnya dapat mengakomodasi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Serta yang tidak kalah pentingnya tidak boleh mengatur ketentuan pidana.
"Dengan diaturnya ketentuan pidana dalam Pasal 13B Perpres 14/2021 tersebut, maka sudah sepatutnya tidak dibenarkan," kata tim pengacara yang terdiri dari Audaraziq Ismail, Bitra Mouren Ashilah, Mohammad Faisol Soleh, Rhendra Kusuma, dan Sandi Yudha Prayoga itu.
Meskipun disandingkan ketentuan pidana dalam UU No 4/1984, menurut Saka dkk, sama sekali tidak beralasan. Sebab, ketentuan pidana dalam UU tersebut hanya mengatur dua bentuk tindak pidana dan sama sekali tidak mengakomodir ketentuan mengenai pelanggaran kewajiban vaksinasi.
"Sehingga kedudukan ketentuan pidana dalam Perpres 14/2021 adalah berdiri sendiri," tegas Saka.
Persoalan lain yang juga ditentang adalah masalah bentuk pemberian label 'wajib' bagi masyarakat untuk vaksinasi. Padahal jelas vaksinasi merupakan bagian dari 'hak' atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi serta aturan penerjemahnya, yaitu UU No 36/2009, UU No 4/1984, dan UU No 11/2005.
"Justru sebaliknya, label 'wajib' merupakan domain yang seharusnya disematkan pada Negara melalui Pemerintah dan bukan berada pada masyarakat," pungkasnya.
Berdasarkan website MA, perkara ini sudah terdaftar dengan nomor perkara 48 P/HUM/2021. Statusnya kini dalam proses pemeriksaan oleh tim C. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Jakarta Turun Jadi PPKM Level 1, Sektor Non Esensial Boleh WFO 75%
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, November 2, 2021 | 10:50 AM
PT Kontak Perkasa Futures - DKI Jakarta kini turun menjadi PPKM level 1. Penurunan status itu berarti ada sejumlah aturan yang berubah, salah satunya terkait aturan work from office (WFO).
Aturan PPKM level 1 Jawa-Bali terbaru ada di Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021 yang diterbitkan Mendagri Tito Karnavian. Pemerintah mengatur kapasitas kantor sektor non-esensial di daerah PPKM level 1 Jawa-Bali 75 persen bagi pegawai yang sudah divaksinasi.
"Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75% Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja," bunyi Inmendagri itu.
Sektor Esensial
Sedangkan kantor esensial ada yang sudah bisa beroperasi dengan kapasitas 100 persen. Berikut ini rinciannya:
Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
1. esensial seperti:
a. Keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan
(customer));
b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan
penyebaran informasi kepada masyarakat;
d. Perhotelan non penanganan karantina; dan
e. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,
Dapat beroperasi dengan ketentuan:
a. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 100% staf untuk lokasi yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75%
untuk pelayanan administrasi
perkantoran guna mendukung
operasional;
b. Untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 100% staf; dan
c. Untuk huruf e hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
mendukung operasional, dengan
menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli
Lindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan,
Esensial Sektor Pemerintahan
Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kritikal Sektor Pemerintahan
3. Kritikal seperti:
a. Kesehatan;
b. Keamanan dan ketertiban;
c. Penanganan bencana;
d. Energi;
e. Logistik, pos, transportasi dan distribusi
terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g. Pupuk dan petrokimia;
h. Semen dan bahan bangunan;
i. Obyek vital nasional;
j. Proyek strategis nasional;
k. Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
Dapat beroperasi dengan ketentuan:
a. Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
b. Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% staf;
c. Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli
Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
d. Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Fluvoxamine, Obat Anti Depresi yang Jadi Kandidat Obat COVID-19
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, November 1, 2021 | 3:11 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Sejumlah obat sudah banyak diujicobakan untuk pengobatan COVID-19. Terbaru, obat antidepresi Fluvoxamine terbukti menjanjikan untuk mencegah risiko perawatan pada pasien COVID-19.
Fluvoxamine biasanya diresepkan untuk gangguan obsesif-kompulsif atau OCD (obsessive-compulsive disorder). Obat ini bekerja dengan meningkatkan hormon serotonin di sel-sel saraf otak.
Ide ini diawali dari sebuah penelitian di Brazil pada Juni 2020. Dikutip dari Lancet Global Health (27/10/2021), pengamatan sudah dilanjutkan pada tahap pengujian klinis terkontrol secara acak dengan skala yang lebih besar.
Setelah melakukan screening pada 9.803 peserta, akhirnya penelitian ini dilakukan dengan 741 pasien menerima Fluvoxamine dan 756 lainnya menerima plasebo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Fluvoxamine menyebabkan 11 persen (79 pasien) membutuhkan perawatan di rumah sakit, sedangkan pada plasebo sekitar 16 persen yang perawatan di rumah sakit.
Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penggunaan Fluvoxamine (100 mg 2 kali sehari selama 10 hari) untuk pasien dapat mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit. Karena sudah dimanfaatkan sejak lama secara klinis, Fluvoxamine, bisa menjadi kandidat baru untuk pengobatan COVID-19.
"Obat ini (Fluvoxamine) sudah digunakan secara klinis selama 2-3 dekade, telah dikonsumsi jutaan orang, dan dapat dijumpai di hampir semua apotek di Amerika dengan harga 10 dolar," ujar David Boulware, seorang dokter penyakit menular dan peneliti di Universitas Minnesota. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Bappebti Minta Kominfo Cabut Blokir Viral Blast Global
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, October 28, 2021 | 11:34 AM
Kontak Perkasa Futures - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengajukan permohonan normalisasi pemblokiran terhadap situs web www.viralblastglobal.com, situs yang dimiliki PT Trust Global Karya. Permohonan itu diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Permohonan pencabutan blokir itu dilakukan karena Bappebti telah melakukan klarifikasi secara daring dengan PT Trust Global Karya.
"Berdasarkan pengamatan dan pengawasan Bappebti terhadap situs web PT Trust Global Karya, sudah tidak ditemukan kembali konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi," jelas pihak Bappebti dalam surat yang diterima, dikutip Kamis (28/10/2021).
PT Trust Global Karya pun telah memberikan surat pernyataan kepada Bappebti untuk tidak lagi mencantumkan konten-konten promosi maupun melaksanakan seminar yang mengindikasikan Perdagangan Berjangka Komoditi baik legal maupun ilegal.
Meski akan dinormalisasikan pemblokirannya, jika ditemukan kembali pelanggaran pada situs www.viralblastglobal.com maka Bappebti akan mengajukan pemblokiran secara permanen terhadap domain situs web tersebut. "Dan tidak akan memfasilitasi untuk mengajukan permohonan normalisasi kembali," lanjut surat itu.
Ketegasan itu berlaku, baik untuk situs web melalui PT Trust Global Karya maupun situs yang terafiliasi dengan perusahaan.
Sebagai informasi, sebelumnya Kemendag melalui Bappebti selama Juli 2021 memblokir 82 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tak memiliki izin. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Dolar AS Tekan Rupiah ke Rp 14.163, Loyo Lawan Yen Jepang
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, October 27, 2021 | 10:27 AM
PT Kontak Perkasa - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini menguat terhadap rupiah. Mata uang Paman Sam naik 7 poin (0,05%) ke level Rp 14.160.
Demikian dikutip dari data RTI, Rabu (27/10/2021).
Dolar AS pagi ini berada di level tertingginya pada Rp 14.186 dan terendahnya Rp 14.144. Secara harian dan mingguan, The Greenback menang lawan rupiah.
Dolar AS juga menguat terhadap dolar Singapura. Mata uang Paman Sam naik 0,07% ke level 1,3.
Sedangkan pergerakan mata uang AS terhadap yuan China dan yen Jepang melemah. Dolar AS melemah terhadap yuan China 0,01% ke level 6,3.
Kemudian mata uang Paman Sam terhadap yen Jepang turun 0,06% ke level 114. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Jokowi Minta PCR Jadi Rp 300 Ribu, Kemenkes Masih Cek-Hitung Harga
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, October 26, 2021 | 9:37 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Direktur Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan RI Abdul Kadir menegaskan penyesuaian harga sesuai arahan Presiden tengah diupayakan. Kemenkes RI akan mengecek terlebih dahulu bahan habis pakai dan harga tes PCR di lapangan, melakukan perhitungan.
Adapun surat edaran terkait penyesuaian harga PCR maksimal terbaru rencananya akan segera siap satu hingga 2 hari ke depan. Namun, ia belum bisa memastikan harga maksimal terbaru benar akan diturunkan menjadi Rp 300 ribu.
"Sementara staf turun ke lapangan untuk mencari data harga PCR, dan bahan habis pakai," beber Abdul Kadir Selasa (26/10/2021).
"Tapi kami belum bisa memastikan, karena kami masih berproses dan belum mendapat kepastian, terkait harga belum dipastikan berapa karena masih kita hitung ulang," jelas dia.
"Satu sampai dua hari ini akan keluar surat edaran baru," sambung dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo tak hanya meminta penurunan harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu, ia juga memerintahkan syarat PCR untuk perjalanan menjadi maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.
Arahan tersebut diungkap Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan. "Arahan Presiden harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut dalam evaluasi PPKM Senin (25/10/2021).
Permintaan penurunan harga dan kebijakan masa berlaku syarat PCR untuk perjalanan ini merespons banjir kritik dari aturan terbaru naik pesawat. Tak hanya itu, ketentuan PCR untuk perjalanan rencananya akan diberlakukan di moda transportasi lainnya.
Perlu diketahui, syarat PCR untuk perjalanan pesawat hanya berlaku bagi wilayah PPKM level 3 dan 4, sementara level 1 dan 2 diperbolehkan menggunakan rapid test antigen. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Merapat! Kartu Prakerja Gelombang 22 Sudah Dibuka
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, October 25, 2021 | 4:01 PM
PT KP Press - Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 22 sudah dibuka. Bagi yang mau mendaftar bisa langsung kunjungi situs resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id. Pengumuman ini disampaikan melalui Instagram Prakerja.
"Pembukaan gelombang akan berlangsung beberapa hari, jadi tidak perlu buru-buru. Isi data diri dengan benar," tulis admin Instagram @prakerja.go.id, Senin (25/10/2021).
Bagi peserta yang belum membuat akun, diharap membuat akun terlebih dahulu dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja di situs resmi Prakerja.
Nah, bagi yang sudah punya aku dan sudah terverifikasi, lanjutkan dengan proses berikut:ใ
ค
1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer.
2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu.
3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar.
4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online.
5. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka.
6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang di dashboard.
"Informasi lengkap seputar pendaftaran dapat dibaca di www.prakerja.go.id/tanya-jawab," lanjut pihak Kartu Prakerja.
ใ
คใ
ค
Sebelumnya, program Kartu Prakerja gelombang 21 dibuka dengan kuota 754.929 yang berasal dari sisa kuota anggaran semester II Rp 10 triliun dan dari anggaran Rp 1,2 triliun yang ditambahkan hal itu disampaikan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di tahun depan. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi santai dengan alumni Kartu Prakerja di Yogyakarta.
"Program Kartu Prakerja ini akan diteruskan tahun depan," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).
Diungkapkannya, program Kartu Prakerja telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat di masa pandemi ini. Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyalurkan insentif sebesar Rp 13,36 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp 9,42 triliun di tahun ini juga telah disalurkan per Oktober 2021. - PT KP Press
Sumber : detik.com
BMKG Keluarkan Peringatan La Nina di Akhir 2021, Apa Artinya?
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, October 22, 2021 | 3:39 PM
Kontak Perkasa Futures - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini waspada La Nina menjelang akhir tahun 2021. Peringatan ini berdasarkan pengamatan data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik terbaru.
"Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan, saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina sebesar minus 0.61 pada Dasarian I Oktober 2021. Kondisi ini berpotensi terus berkembang," ujar BMKG dalam situsnya pada Jumat (22/10/2021).
Berdasarkan kejadian La Nina pada 2020, curah hujan akan mengalami peningkatan pada November 2021-Januari 2022. Terutama di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan.
Curah hujan bulanan di wilayah tersebut naik 20-70 persen lebih besar dibanding normal. Secara umum, La Nina akan hadir dengan intensitas lemah-sedang hingga akhir Februari 2022. Potensi peningkatan curah hujan identik dengan risiko banjir.
"Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Pemerintah dan masyarakat harus menyiapkan langkah pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana," tulis BMKG.
Apa itu La Nina yang diperingatkan BMKG?
Peringatan kewaspadaan terhadap La Nina telah diterbitkan BMKG hampir tiap tahun. Fenomena La Nina berkebalikan dengan El Nino yang identik dengan peningkatan suhu, kemarau panjang, yang berdampak pada kesulitan air dan kekeringan.
La Nina adalah turunnya Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah hingga kurang dari kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah.
Akibatnya terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Pada bulan September, Oktober, November dampak La Nina terasa di wilayah selatan, tengah dan timur. Sedangkan pada Desember, Januari, Februari efek La Nina bisa dirasakan di wilayah tengah-utara.
Sesuai peringatan BMKG, fenomena La Nina yang artinya yang artinya anak perempuan berisiko memicu bencana hidrometeorologi. Bencana ini meliputi banjir, longsor, angin kencang atau puting beliung ataupun terjadinya badai tropis.
BMKG menyarankan masyarakat dan pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan menghadapi La Nina. Langkah ini untuk menekan efek yang dialami masyarakat menghadapi siklus bencana tahunan. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Traveling Bakal Naik Daun Lagi, Maskapai Mulai Rekrut Kru Kabin Lagi
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, October 21, 2021 | 11:45 AM
PT Kontak Perkasa - Trend traveling diprediksi bakal naik daun lagi tahun 2022 mendatang. Maskapai Inggris ini pun mulai kembali merekrut kabin crew.
Kabar itu pun dikonfirmasi oleh maskapai British Airways, Kamis (20/10/2021). Kabarnya mereka akan segera memulai proses perekrutan pada awal Januari tahun 2022 mendatang.
Hal itu pun diklarifikasi langsung oleh sang CEO Sean Doyle. "Setelah 18 bulan Inggris menutup perbatasan ke dunia, akhirnya kami melihat adanya peningkatan permintaan untuk bepergian seiring dengan Inggris yang kembali membuka diri dan melonggarkan aturan," pungkas Sean.
"Itu artinya kami siap untuk kembali melakukan apa yang biasa kami lakukan, menerbangkan konsumen ke seluruh dunia. Sambil menanti musim panas mendatang, kami bersemangat untuk menyambut banyak orang baru dan mantan rekan kerja kami ke keluarga British Airways," tambahnya.
Lebih lanjut, Sean sagnat bersemangat untuk menyambut semua orang dari berbagai umur dan latar belakang untuk bergabung.
"Kami punya kesempatan untuk orang dari semua umur dan latar belakang berbeda untuk melihat dunia sekaligus memajukan maskapai kami," ujar Sean.
Senada dengan omongan Sean, saat ini pihak maskapai British Airways memang tengah kembali mengontak mantan karyawannya untuk menawarkan pekerjaan kembali. Tak sedikit yang kembali ke pekerjaan lamanya.
"British Airways mengkombinasikan semua hal yang membuatku bersemangat, menawarkan servis terbaik, bekerja dengan banyak orang hebat dan gaya yang serius!," ujar mantan manager pramugari Camille John yang kembali bergabung setelah bekerja di departemen store Harrods.
Diketahui, pihak maskapai menawarkan gaji 28.000 Poundsterling atau setara dengan Rp 545 juta per tahun.
Untuk informasi, saat ini WNI sudah bisa traveling ke Inggris tanpa wajib karantina. Syaratnya harus sudah divaksinasi penuh dan sesuai dengan vaksin COVID-19 yang diakui Pemerintah Inggris. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Jokowi Guyur Rp 4,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, October 19, 2021 | 10:25 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan bengkak. Pemerintah pun turun tangan supaya mega proyek ini bisa berlanjut. Saat ini ada tiga permasalahan pada proyek tersebut, yakni base equity (modal dasar) yang perlu ditambah, cost overrun (biaya bengkak), dan cash deficit.
Beberapa alasan bengkaknya biaya proyek di antaranya perubahan desain, kendala geologis, pandemi COVID-19, dan pembebasan lahan yang tidak sesuai target waktu.
Pemerintah pun memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke proyek ini. PMN Ini akan diberikan kepada PT KAI (Persero) sebagai pemimpin konsorsium.
Sesuai UU Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2021, tahun ini KAI akan dapat PMN Rp 7 triliun. Sebagian PMN itu akan digunakan untuk proyek KCJB.
Menurut Direktur Utama PT KAI Didik Hartantyo, sekitar Rp 4,3 triliun PMN itu digunakan untuk proyek KCJB dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagai kewajiban konsorsium.
"Jadi kita harus tambah modal dulu sesuai dengan porsi kepemilikan di proyek ini. Nanti setelah kita setor, pihak China juga nyetor," kata Didik ketika berkunjung ke Transmedia, Jakarta, Senin (18/10/2021) kemarin.
Opsi PMN dipilih pemerintah karena tidak semua anggota konsorsium mampu menyiapkan dana secara cash. Sebagai informasi, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang mengerjakan mega proyek ini terdiri dari empat BUMN.
Mereka adalah KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero).
Berikut rincian uang yang harus disiapkan masing-masing BUMN:
- KAI: Rp Rp 0,44 triliun
- WIKA: Rp 0,24 triliun
- Jasa Marga: Rp 0,54 triliun
- PTPN VIII: Rp 3,14 triliun
PTPN VIII awalnya mencoba memberikan tambahan modal berupa tanah, artinya bukan berupa cash. Jasa Marga juga sama, yaitu dengan setoran berupa right of way atau penggunaan aset jalan tol.
Keduanya tidak disetujui pihak China. Ditambah pihak WIKA dan KAI juga sedang mengalami keterbatasan keuangan karena dampak COVID-19. Maka dari itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk suntik dana. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Jokowi Geram Gara-gara Pinjol Ilegal, OJK Janjikan Ini
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, October 18, 2021 | 3:38 PM
PT KP Press - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan berkomitmen untuk memberantas pinjol ilegal. Hal itu dilakukan selasar dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Widodo) saat Rapat Terbatas Jumat lalu.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan komitmen itu juga tidak dipegang sendiri, yakni bersama Polri, Kemenkominfo, Bank Indonesia, dan Kemenkop UKM, disebut telah membuat kesepakatan bersama untuk memberantas pinjol ilegal.
"Kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan, meningkatkan efektivitas, dan pelayanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK," katanya yang ditulis dalam akun Instagram resmi @wimboh.ojk, dikutip Senin (18/10/2021).
Kemudian, seiring dengan pemberantasan pinjol ilegal, pinjol legal akan ditingkatkan dari seri pelayanannya, tata kelola, bunga yang lebih murah, dan penagihan sesuai aturan.
"Seluruh penyelenggara pinjaman online pun harus bergabung dalam Asosiasi atau AFPI," lanjutnya.
Untuk itu, Wimboh menegaskan kepada pemerintah pinjol legal hanya yang tercatat dan berizin OJK. Daftarnya pun bisa di cek langsung di website OJK.
"Atau hubungi Kontak OJK 157, bisa melalui Whatsapp 081 157 157 157," tutupnya. - PT KP Press
Sumber : detik.com
