Powered by Blogger.
Latest Post
3:59 PM
DP Kendaraan 0% Bikin Kredit Macet? Asosiasi Leasing: Eggak Lah
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, January 11, 2019 | 3:59 PM
PT Kontak Perkasa - Aturan relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait relaksasi DP kredit kendaraan hingga 0% dinilai berdampak negatif. Salah satunya rasio pembiayaan bermasalah non performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan akan meningkat.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menepis pandangan tersebut. Menurutnya perusahaan pembiayaan akan bersikap hati-hati atas relaksasi tersebut, tujuannya tentu untuk menjaga NPF.
"Enggak lah, enggak mungkin. Kami enggak bodoh. Kebijakan ini hanya memberikan insentif, kemudahan," ujarnya.
Suwandi menjelaskan relaksasi DP 0% yang diberikan OJK tentunya terdapat batasan-batasan agar relaksasi itu tidak kebablasan. Salah satunya DP 0% bisa digunakan oleh perusahaan pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non performing fund/NPF) di bawah atau setara 1%.
"Kalau NPF-nya di bawah 1% berarti tidak semua perusahaan bisa. DP 0% itu juga serendah-rendahnya, apakah akan dipakai perusahaan pembiayaan yang NPF-nya di bawah 1%? Nah itu musti ditanya dulu ke perusahaannya," ujarnya.
Suwandi mengaku tidak yakin perusahaan pembiayaan yang punya NPF di bawah 1% mau memberikan DP 0% secara penuh. Sebab mereka yang punya NPF rendah juga pasti menerapkan azas kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan bisnisnya.
Tetapi bukan berarti DP 0% itu tidak akan dimanfaatkan. Menurut Suwandi pembiayaan kendaraan DP 0% bisa diterapkan untuk pembiayaan kendaraan terhadap nasabah yang dinilai benar-benar aman seperti perusahaan.
"Tetapi apakah dipakai bisa saja, bisa juga. Misalnya ada perusahaan besar saya saya minta dong kredit mobil buat manajer saya DP-nya 0%, tapi yang bayar nanti perusahaan. Itu bisa, tapi kalau ini menjadi program mass market tidak akan," tegasnya.
Meski begitu, Suwandi mengapresiasi keputusan yang diambil oleh OJK. Menurutnya hal itu merupakan niatan baik dari OJK untuk membantu industri perusahaan pembiayaan kendaraan.
Menurut data OJK kondisi NPF perusahaan pembiayaan pada November 2018 di posisi 2,83%. Angka itu lebih rendah dari NPF di Oktober 2018 yakni 3,21%. Namun secara rata-rata dari Januari -November 2018 NPF perusahaan pembiayaan di 3,1%. - PT Kontak Perkasa
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menepis pandangan tersebut. Menurutnya perusahaan pembiayaan akan bersikap hati-hati atas relaksasi tersebut, tujuannya tentu untuk menjaga NPF.
"Enggak lah, enggak mungkin. Kami enggak bodoh. Kebijakan ini hanya memberikan insentif, kemudahan," ujarnya.
Suwandi menjelaskan relaksasi DP 0% yang diberikan OJK tentunya terdapat batasan-batasan agar relaksasi itu tidak kebablasan. Salah satunya DP 0% bisa digunakan oleh perusahaan pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non performing fund/NPF) di bawah atau setara 1%.
"Kalau NPF-nya di bawah 1% berarti tidak semua perusahaan bisa. DP 0% itu juga serendah-rendahnya, apakah akan dipakai perusahaan pembiayaan yang NPF-nya di bawah 1%? Nah itu musti ditanya dulu ke perusahaannya," ujarnya.
Suwandi mengaku tidak yakin perusahaan pembiayaan yang punya NPF di bawah 1% mau memberikan DP 0% secara penuh. Sebab mereka yang punya NPF rendah juga pasti menerapkan azas kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan bisnisnya.
Tetapi bukan berarti DP 0% itu tidak akan dimanfaatkan. Menurut Suwandi pembiayaan kendaraan DP 0% bisa diterapkan untuk pembiayaan kendaraan terhadap nasabah yang dinilai benar-benar aman seperti perusahaan.
"Tetapi apakah dipakai bisa saja, bisa juga. Misalnya ada perusahaan besar saya saya minta dong kredit mobil buat manajer saya DP-nya 0%, tapi yang bayar nanti perusahaan. Itu bisa, tapi kalau ini menjadi program mass market tidak akan," tegasnya.
Meski begitu, Suwandi mengapresiasi keputusan yang diambil oleh OJK. Menurutnya hal itu merupakan niatan baik dari OJK untuk membantu industri perusahaan pembiayaan kendaraan.
Menurut data OJK kondisi NPF perusahaan pembiayaan pada November 2018 di posisi 2,83%. Angka itu lebih rendah dari NPF di Oktober 2018 yakni 3,21%. Namun secara rata-rata dari Januari -November 2018 NPF perusahaan pembiayaan di 3,1%. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:59 PM
2:58 PM
Beli Surat Utang Online Bunga 8,15%, Kira-kira Bisa Untung Berapa?
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, January 10, 2019 | 2:58 PM
Kontak Perkasa Futures - Kementerian Keuangan hari ini membuka masa penawaran surat utang online atau Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 kepada investor. Penawaran dilakukan pada 10-24 Januari 2019. Surat utang online ini menawarkan kupon atau imbal hasil sebesar 8,15% per tahun dengan tenor dua tahun.
Kira-kira berapa untungnya jika berinvestasi lewat surat utang online ini?
Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto S Ginting menjelaskan tanggal penetapan hasil penjualan adalah 28 Januari 2019. Kemudian tanggal settlement 30 Januari 2019 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2021.
"Minimum pemesanan adalah Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp 3 miliar," ujar Loto dalam peluncuran SBR005 di Giyanti Coffee, Jakarta.
Pemerintah memberikan kupon 8,15% dengan kategori minimal floating with floor. Ini artinya besaran kupon SBR akan disesuaikan dengan perubahan BI 7 Days Reverse Repo Rate setiap tiga bulan sekali.
Sekadar informasi saat ini suku bunga acuan BI adalah 6%, dan kupon dari pemerintah 2,15% sehingga menghasilkan kupon minimal 8,15%.
Misalnya tiga bulan kemudian, yakni pada April 2019 ada kenaikan bunga acuan menjadi 6,25% maka periode April-Juli 2019 kupon yang berlaku adalah 6,25% + 2,15% yang artinya kupon menjadi 8,4%.
Namun, jika bunga acuan BI turun maka kupon akan tetap minimal yakni 8,15%. Tidak mengikuti penurunan bunga acuan.
Kali ini coba mensimulasikan jika berinvestasi dengan nilai Rp 100 juta dengan kupon 8,15%, maka keuntungan kotor sebelum pajak setahun sebesar Rp 100.000.000 x 8,15% = Rp 8.150.000. Selanjutnya keuntungan kotor per bulannya menjadi Rp 8.150.000 : 12 = Rp 679.166.
Kemudian kupon tersebut dikenakan pajak per bulannya dengan hitungan Rp 679.166 x 15% = Rp 101.874. Maka, keuntungan bersih sebulan Rp 679.166 - Rp 101.874 = Rp 577.292.
Dari hasil perhitungan tersebut, dalam satu tahun jika anda menginvestasikan Rp 100 juta maka imbal hasil yang didapatkan adalah sekitar Rp 6,9 juta satu tahun. Jika memilih tenor dua tahun maka keuntungan sekitar Rp 13,8 juta.
Pembayaran kupon akan dilakukan tanggal 10 tiap bulannya. Untuk pembayaran kupon pertama kali jatuh pada tanggal 10 Maret 2019.
Investor juga bisa mengajukan early redemption yakni pada 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan penutupan 4 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.
Tanggal settlement early redemption 10 Februari 2020 dengan nilai maksimal 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing mitra distribusi. - Kontak Perkasa Futures
Kira-kira berapa untungnya jika berinvestasi lewat surat utang online ini?
Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto S Ginting menjelaskan tanggal penetapan hasil penjualan adalah 28 Januari 2019. Kemudian tanggal settlement 30 Januari 2019 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2021.
"Minimum pemesanan adalah Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp 3 miliar," ujar Loto dalam peluncuran SBR005 di Giyanti Coffee, Jakarta.
Pemerintah memberikan kupon 8,15% dengan kategori minimal floating with floor. Ini artinya besaran kupon SBR akan disesuaikan dengan perubahan BI 7 Days Reverse Repo Rate setiap tiga bulan sekali.
Sekadar informasi saat ini suku bunga acuan BI adalah 6%, dan kupon dari pemerintah 2,15% sehingga menghasilkan kupon minimal 8,15%.
Misalnya tiga bulan kemudian, yakni pada April 2019 ada kenaikan bunga acuan menjadi 6,25% maka periode April-Juli 2019 kupon yang berlaku adalah 6,25% + 2,15% yang artinya kupon menjadi 8,4%.
Namun, jika bunga acuan BI turun maka kupon akan tetap minimal yakni 8,15%. Tidak mengikuti penurunan bunga acuan.
Kali ini coba mensimulasikan jika berinvestasi dengan nilai Rp 100 juta dengan kupon 8,15%, maka keuntungan kotor sebelum pajak setahun sebesar Rp 100.000.000 x 8,15% = Rp 8.150.000. Selanjutnya keuntungan kotor per bulannya menjadi Rp 8.150.000 : 12 = Rp 679.166.
Kemudian kupon tersebut dikenakan pajak per bulannya dengan hitungan Rp 679.166 x 15% = Rp 101.874. Maka, keuntungan bersih sebulan Rp 679.166 - Rp 101.874 = Rp 577.292.
Dari hasil perhitungan tersebut, dalam satu tahun jika anda menginvestasikan Rp 100 juta maka imbal hasil yang didapatkan adalah sekitar Rp 6,9 juta satu tahun. Jika memilih tenor dua tahun maka keuntungan sekitar Rp 13,8 juta.
Pembayaran kupon akan dilakukan tanggal 10 tiap bulannya. Untuk pembayaran kupon pertama kali jatuh pada tanggal 10 Maret 2019.
Investor juga bisa mengajukan early redemption yakni pada 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan penutupan 4 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.
Tanggal settlement early redemption 10 Februari 2020 dengan nilai maksimal 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing mitra distribusi. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:58 PM
1:52 PM
Papan Penunjuk Jalan Jatuh dan Jarum di Kereta Bahayakan Warga Melbourne
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, January 9, 2019 | 1:52 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Sebuah papan penunjuk jalan besar yang jatuh dan mencederai seorang pengendara perempuan di Melbourne disebutkan sebagai kejadian yang 'sangat sangat jarang terjadi.'
Sementara itu seorang penumpang kereta juga di Melbourne menemukan belasan jarum jahit yang ditancapkan di kursi penumpang.
Papan penunjuk jalan itu jatuh di Jalan Bebas Hambatan Tullamarine yang menghubungkan pusat kota Melbourne dengan Bandara Tullamarine.
Papan itu jatuh di lajur keluar ke Bullla Road dan Bell Street dan menimpa mobil seorang pengendara perempuan sekitar pukul 6 sore hari Selasa.
"Ada banyak kendaraan ketika itu, dan dia satu-satunya yang tertimpa jatuhnya papan penunjuk jalan tersebut." kata Seran Jason Lane dari Divisi Polantas Fawkner.
"Ini peristiwa yang jarang sekali terjadi." kata Lane. "Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya."
Pengendara itu kemudian dibawa ke rumah sakit dengan cedera leher dan tangan.
Menurut polisi, jatuhnya papan penunjuk jalan tersebut bukan disebabkan karena angin, dan Kepolisian Victoria sedang berusaha mengumpulkan rekaman dari siapapun yang bisa menjelaskan insiden yang terjadi.
Sementara itu seorang penumpang kereta di Melbourne dikejutkan dengan adanya 'sekitar 20 jarum jahit' yang ditancapkan di bangku kereta.
Anthony Artusa dalam cuitannya di Twitter mengatakan dia terkejut setelah sempat duduk di atas jarum-jarum tersebut.
Jarum jahit yang ditemukan di kursi penumpang kereta komuter di Melbourne. (Twitter: Anthony Artusa)
Artusa mengatakan dia menemukan jarum itu dalam kereta yang bergerak ke arah pusat kota ketika dia naik dari Stasiun West Footscray sekitar pukul 7:45 pagi hari Selasa.
"Jarum itu berada di bawah permukaan, jadi saya tidak melihatnya. Baru setelah saya duduk terasa ada benda tajam di pantat saya." katanya.
Metro Trains sebagai operator kereta dan Divisi Kereta Kepolisian Victoria sekarang sedang mengecek rekaman CCTV untuk menemukan bagaimana jarum-jarum tersebut bisa sampai di dalam kereta.
"Ini tindakan vandalisme yang mengerikan dan syukurnya tidak ada seorang pun yang mengalami cedera serius." kata juru bicara Metro Trains.
Tahun lalu, kejadian yang melibatkan jarum jahit merebak di Australia setelah beberapa jarum jahit ditemukan dalam buah stroberi di Queensland.
Sejak kasus pertama, insiden ini kemudian merebak ke beberapa bagian Australia dan petani stroberi mengalami kerugian ratusan ribu dolar karena penjualan menurun.
Seorang mandor perkebunan stroberi sudah dikenai tuduhan memasukkan jarum jahit tersebut. - PT Kontak Perkasa Futures
Sementara itu seorang penumpang kereta juga di Melbourne menemukan belasan jarum jahit yang ditancapkan di kursi penumpang.
Papan penunjuk jalan itu jatuh di Jalan Bebas Hambatan Tullamarine yang menghubungkan pusat kota Melbourne dengan Bandara Tullamarine.
Papan itu jatuh di lajur keluar ke Bullla Road dan Bell Street dan menimpa mobil seorang pengendara perempuan sekitar pukul 6 sore hari Selasa.
"Ada banyak kendaraan ketika itu, dan dia satu-satunya yang tertimpa jatuhnya papan penunjuk jalan tersebut." kata Seran Jason Lane dari Divisi Polantas Fawkner.
"Ini peristiwa yang jarang sekali terjadi." kata Lane. "Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya."
Pengendara itu kemudian dibawa ke rumah sakit dengan cedera leher dan tangan.
Menurut polisi, jatuhnya papan penunjuk jalan tersebut bukan disebabkan karena angin, dan Kepolisian Victoria sedang berusaha mengumpulkan rekaman dari siapapun yang bisa menjelaskan insiden yang terjadi.
Sementara itu seorang penumpang kereta di Melbourne dikejutkan dengan adanya 'sekitar 20 jarum jahit' yang ditancapkan di bangku kereta.
Anthony Artusa dalam cuitannya di Twitter mengatakan dia terkejut setelah sempat duduk di atas jarum-jarum tersebut.
Jarum jahit yang ditemukan di kursi penumpang kereta komuter di Melbourne. (Twitter: Anthony Artusa)
Artusa mengatakan dia menemukan jarum itu dalam kereta yang bergerak ke arah pusat kota ketika dia naik dari Stasiun West Footscray sekitar pukul 7:45 pagi hari Selasa.
"Jarum itu berada di bawah permukaan, jadi saya tidak melihatnya. Baru setelah saya duduk terasa ada benda tajam di pantat saya." katanya.
Metro Trains sebagai operator kereta dan Divisi Kereta Kepolisian Victoria sekarang sedang mengecek rekaman CCTV untuk menemukan bagaimana jarum-jarum tersebut bisa sampai di dalam kereta.
"Ini tindakan vandalisme yang mengerikan dan syukurnya tidak ada seorang pun yang mengalami cedera serius." kata juru bicara Metro Trains.
Tahun lalu, kejadian yang melibatkan jarum jahit merebak di Australia setelah beberapa jarum jahit ditemukan dalam buah stroberi di Queensland.
Sejak kasus pertama, insiden ini kemudian merebak ke beberapa bagian Australia dan petani stroberi mengalami kerugian ratusan ribu dolar karena penjualan menurun.
Seorang mandor perkebunan stroberi sudah dikenai tuduhan memasukkan jarum jahit tersebut. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 1:52 PM
3:37 PM
Pemerintah Diminta Setop Program Biodiesel Cukup Sampai B20
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, January 8, 2019 | 3:37 PM
PT Kontak Perkasa - Pemerintah banyak menerima masukan dari berbagai pihak, salah satunya agar penggunaan biodiesel berhenti di B20 untuk transportasi darat, dan tidak dilanjutkan ke B30.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana kepada media saat dijumpai dalam paparan kinerja EBTKE, di Kantor EBTKE, Jakarta.
Rida mengungkapkan, masukan itu didasari anggapan sifat dari biodiesel yang tidak stabil, karena biodiesel dan CPO dicampur di luar kilang. "Banyak masukan agar biodiesel berenti di B20 untuk transport darat, tetapi lebih mengusulkan kalau mau dorong sawit untuk bahan bakar transportasi didorong melalui green fuel," katanya.
Ia menjelaskan, hal tersebut disebabkan sifat dari green fuel yang lebih stabil karena proses mencampurnya langsung di kilang. "Satu minyak mentah, satu RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil), diolah bareng di kilang, keluarnya menjadi green fuel, jadi sifatnya lebih stabil," ujar Rida.
Kendati demikian, dia menegaskan, program B30 masih akan tetap dijalankan sembari pemerintah melakukan kajian. Pasalnya, B30 pada Maret mendatang sudah akan mulai melakukan road test.
"Kalau tidak ada perubahan kebijakan, maka program lama tetap dijalankan. Masih on schedule untuk B30 road test pada Maret, sambil untuk green fuel-nya dibahas melalui kajian," pungkas Rida.
Pemerintah Diminta Setop Program Biodiesel Cukup Sampai B20Foto: CNBC Indonesia/Samuel Pablo
Sebelumnya, usai menerbitkan aturan tentang penggunaan atau penerapan biodiesel dengan campuran kelapa sawit sebanyak 20% (B20), kali ini Menteri ESDM Ignasius Jonan menawarkan penerapan B30.
Penerapan B30 artinya tingkat campuran kelapa sawit di biodiesel naik jadi 30%. "Sekarang kan mandatory yang PSO di B20, mau kami coba terapkan kalau bisa di non-PSO. Bahkan kalau bisa B30," ujar Jonan usai rapat bersama di kantor Kementerian Perekonomian, Jumat.
Menurut Jonan, kewajiban ini nantinya ditugaskan ke Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Nanti, Aprobi diminta untuk bicara dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Sesudah itu juga dibicarakan ke Gaikindo.
"Jadi semua pembuat kendaraan bermotor sepakat tidak naik jadi B30? Kalau tidak bisa sekarang, kapan kita bikin program B25, B30, beberapa waktu. Kan ini butuh penyesuaian mesin," tuturnya. - PT Kontak Perkasa
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana kepada media saat dijumpai dalam paparan kinerja EBTKE, di Kantor EBTKE, Jakarta.
Rida mengungkapkan, masukan itu didasari anggapan sifat dari biodiesel yang tidak stabil, karena biodiesel dan CPO dicampur di luar kilang. "Banyak masukan agar biodiesel berenti di B20 untuk transport darat, tetapi lebih mengusulkan kalau mau dorong sawit untuk bahan bakar transportasi didorong melalui green fuel," katanya.
Ia menjelaskan, hal tersebut disebabkan sifat dari green fuel yang lebih stabil karena proses mencampurnya langsung di kilang. "Satu minyak mentah, satu RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil), diolah bareng di kilang, keluarnya menjadi green fuel, jadi sifatnya lebih stabil," ujar Rida.
Kendati demikian, dia menegaskan, program B30 masih akan tetap dijalankan sembari pemerintah melakukan kajian. Pasalnya, B30 pada Maret mendatang sudah akan mulai melakukan road test.
"Kalau tidak ada perubahan kebijakan, maka program lama tetap dijalankan. Masih on schedule untuk B30 road test pada Maret, sambil untuk green fuel-nya dibahas melalui kajian," pungkas Rida.
Pemerintah Diminta Setop Program Biodiesel Cukup Sampai B20Foto: CNBC Indonesia/Samuel Pablo
Sebelumnya, usai menerbitkan aturan tentang penggunaan atau penerapan biodiesel dengan campuran kelapa sawit sebanyak 20% (B20), kali ini Menteri ESDM Ignasius Jonan menawarkan penerapan B30.
Penerapan B30 artinya tingkat campuran kelapa sawit di biodiesel naik jadi 30%. "Sekarang kan mandatory yang PSO di B20, mau kami coba terapkan kalau bisa di non-PSO. Bahkan kalau bisa B30," ujar Jonan usai rapat bersama di kantor Kementerian Perekonomian, Jumat.
Menurut Jonan, kewajiban ini nantinya ditugaskan ke Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Nanti, Aprobi diminta untuk bicara dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Sesudah itu juga dibicarakan ke Gaikindo.
"Jadi semua pembuat kendaraan bermotor sepakat tidak naik jadi B30? Kalau tidak bisa sekarang, kapan kita bikin program B25, B30, beberapa waktu. Kan ini butuh penyesuaian mesin," tuturnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : cnbcindonesia.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:37 PM
1:49 PM
Kala Inspektur Jenderal Memaafkan Ojek Online yang Menabraknya
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, January 7, 2019 | 1:49 PM
Kontak Perkasa Futures - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain menjadi korban tabrak lari saat bersepeda. Pelakunya diketahui merupakan driver ojek online dan sudah diamankan. Bagaimana ceritanya?
Peristiwa bermula saat jenderal bintang dua itu sedang bersepeda santai, Sabtu (5/1). Rutenya dimulai dari rumah dinas Kapolda di kawasan Pakri dan berlanjut ke Jembatan Musi IV, komplek olahraga Jakabaring hingga Pasar Cinde.
Setiba di kawasan Pasar Cinde, Kapolda dan rombongan ngopi santai. Tak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas. Namun saat lewat di Jalan Tubun kapolda diserempet dari belakang oleh driver ojek online.
"Dia datang tiba-tiba dan langsung kena setang sepeda saya. Saya jatuh, tapi dia malah kabur, bukannya menolong saya," ujar Kapolda menceritakan insiden yang dialaminya saat ditemui di Bhayangkara Palembang.
Seketika, rombongan yang ada di bagian belakang Zulkarnain langsung menolong dan membawa ke Bhayangkara. Terakhir diketahui tulang selangka sang Jenderal itu patah dan langsung dioperasi malam itu juga.
"Yang lain baik-baik aja, hanya tulang ini saja yang patah dan dioperasi. Sekarang saja sudah lebih membaik. Yang lain tak ada yang kena," katanya.
"Sabtu dan Minggu libur, jadi biasa saya isi kegiatan ini dengan bersepeda. Saya keliling lewat Jembatan Musi IV, karena itu jembatan baru sampe ke Jakabaring dan ngopi di Cinde. Saat mau pulang itu kena musibah," imbuh mantan Kapolda Riau ini.
Dari insiden itu, polisi langsung bergerak cepat untuk memburu pelaku tabrak lari. Terakhir yang diamankan adalah pelaku bernama Yonky Sagita (54). Pada polisi Yonky mengakui perbuatannya tersebut.
"Pelakunya bapak ojek online, dia sudah tahu yang ditabraknya jatuh, tapi karena ketakutan dan dikeroyok langsung kabur. Seharusnya kan ditolong dulu," katanya.
Sementara Yonky Sagita saat ditemui di RS Bhayangkara mengaku tak tahu jika korban yang ditabraknya di Jalan Tubun adalah Kapolda Sumsel.
"Saya nggak tahu kalau itu Pak Kapolda. Saya tahunya pas ditangkap polisi," kata pria yang sudah setahun menjadi driver ojek online Grab tersebut.
Dikatakan Yonky, saat insiden itu terjadi dia baru saja menjemput penumpang di Pasar 26 Ilir menuju ke Kenari, Rajawali. Setibanya di Jalan Tubun depan Tekstil Dress Maker itulah dia menabrak stang sepeda Kapolda bagian kanan.
"Sebenarnya saya sudah mau berhenti, tapi takut dikeroyok warga. Jadi saya antar dulu penumpangnya ke tujuan di jalan Kenari, Rajawali," sambung Yonky dengan wajah pucat dan gemetaran.
Atas insiden itu, Kapolda Sumsel telah memaafkan pelaku. Kapolda meminta kepada pengendara untuk tidak kabur jika mengalami insiden serupa seperti yang dialaminya.
Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Palembang AKP Arif menyebut pelaku, Yonky Sagita diamankan tak lama usai kejadian. Dari hasil pemeriksan, Yonky turut mengakui perbuatanya.
"Pelaku sudah diamankan, tapi proses hukum kita hentikan karena korbannya sudah memaafakan. Jadi ada alasaan dihentikan kalau sudah dimaafkan. Ini beda kalau korbannya meninggal" kata Arif. - Kontak Perkasa Futures
Peristiwa bermula saat jenderal bintang dua itu sedang bersepeda santai, Sabtu (5/1). Rutenya dimulai dari rumah dinas Kapolda di kawasan Pakri dan berlanjut ke Jembatan Musi IV, komplek olahraga Jakabaring hingga Pasar Cinde.
Setiba di kawasan Pasar Cinde, Kapolda dan rombongan ngopi santai. Tak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas. Namun saat lewat di Jalan Tubun kapolda diserempet dari belakang oleh driver ojek online.
"Dia datang tiba-tiba dan langsung kena setang sepeda saya. Saya jatuh, tapi dia malah kabur, bukannya menolong saya," ujar Kapolda menceritakan insiden yang dialaminya saat ditemui di Bhayangkara Palembang.
Seketika, rombongan yang ada di bagian belakang Zulkarnain langsung menolong dan membawa ke Bhayangkara. Terakhir diketahui tulang selangka sang Jenderal itu patah dan langsung dioperasi malam itu juga.
"Yang lain baik-baik aja, hanya tulang ini saja yang patah dan dioperasi. Sekarang saja sudah lebih membaik. Yang lain tak ada yang kena," katanya.
"Sabtu dan Minggu libur, jadi biasa saya isi kegiatan ini dengan bersepeda. Saya keliling lewat Jembatan Musi IV, karena itu jembatan baru sampe ke Jakabaring dan ngopi di Cinde. Saat mau pulang itu kena musibah," imbuh mantan Kapolda Riau ini.
Dari insiden itu, polisi langsung bergerak cepat untuk memburu pelaku tabrak lari. Terakhir yang diamankan adalah pelaku bernama Yonky Sagita (54). Pada polisi Yonky mengakui perbuatannya tersebut.
"Pelakunya bapak ojek online, dia sudah tahu yang ditabraknya jatuh, tapi karena ketakutan dan dikeroyok langsung kabur. Seharusnya kan ditolong dulu," katanya.
Sementara Yonky Sagita saat ditemui di RS Bhayangkara mengaku tak tahu jika korban yang ditabraknya di Jalan Tubun adalah Kapolda Sumsel.
"Saya nggak tahu kalau itu Pak Kapolda. Saya tahunya pas ditangkap polisi," kata pria yang sudah setahun menjadi driver ojek online Grab tersebut.
Dikatakan Yonky, saat insiden itu terjadi dia baru saja menjemput penumpang di Pasar 26 Ilir menuju ke Kenari, Rajawali. Setibanya di Jalan Tubun depan Tekstil Dress Maker itulah dia menabrak stang sepeda Kapolda bagian kanan.
"Sebenarnya saya sudah mau berhenti, tapi takut dikeroyok warga. Jadi saya antar dulu penumpangnya ke tujuan di jalan Kenari, Rajawali," sambung Yonky dengan wajah pucat dan gemetaran.
Atas insiden itu, Kapolda Sumsel telah memaafkan pelaku. Kapolda meminta kepada pengendara untuk tidak kabur jika mengalami insiden serupa seperti yang dialaminya.
Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Palembang AKP Arif menyebut pelaku, Yonky Sagita diamankan tak lama usai kejadian. Dari hasil pemeriksan, Yonky turut mengakui perbuatanya.
"Pelaku sudah diamankan, tapi proses hukum kita hentikan karena korbannya sudah memaafakan. Jadi ada alasaan dihentikan kalau sudah dimaafkan. Ini beda kalau korbannya meninggal" kata Arif. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 1:49 PM
2:50 PM
Foto Jokowi di Surat Suara, Kamuflase Dekat dengan Alumni 212
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, January 4, 2019 | 2:50 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Kubu pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membeberkan foto yang akan dimuat dalam surat suara pada hari pemilihan capres dan cawapres 17 April 2019. Pakaian yang dipilih Jokowi seolah ingin mengikis citra anti-Islam.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Pramono Anung mempublikasi foto itu melalui akun Twitter resminya @pramonoanung pada Kamis (3/1).
Dalam foto tersebut, Jokowi dan Ma'ruf kompak mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam. Senyum merekah hingga tampak gigi mereka.
"Alhamdulillah foto ini yang akan digunakan pasangan nomor 01 di kertas suara," cuit Pramono disertai foto Jokowi-Ma'ruf.
Pakar semiotika Institut Teknologi Bandung Acep Iwan Saidi melihat ada citra yang ingin dibangun dari foto tersebut, khususnya Jokowi. Menurutnya, capres petahana itu seakan sedang melakukan pencitraan.
"Seolah-olah Pak Jokowi sedang berkamuflase. Jadi foto ini dengan begitu menjadi sangat citra banget. Bukan naturalnya. ini sangat eksplisit citranya itu," ucap Acep saat dihubungi.
Menurut Acep, Jokowi berkamuflase agar tidak dianggap sebagai musuh kelompok Islam, khususnya Alumni 212 dan kawan-kawan. Diketahui, Alumni 212 merupakan kelompok yang kerap mengkritik pemerintah dan menggaungkan isu pergantian presiden pada 2019.
Acep menilai warna putih kini juga seolah melekat dengan kelompok Alumni 212. Menurutnya, putih bukan lagi bermakna bersih semata. Dia berasumsi demikian karena Alumni 212 kerap menggaungkan frasa 'Putihkan Monas' hampir setiap saat menggelar aksi.
Foto Jokowi di Surat Suara, Kamuflase Dekat Kubu 212Umat Muslim yang mengikuti Reuni Aksi 212 mayoritas mengenakan pakaian serba putih. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ketika memilih warna putih, lanjutnya, maka Jokowi tidak ingin dianggap sebagai musuh Alumni 212. Selain itu agar dicitrakan sebagai bagian dari kelompok pimpinan Rizieq Shihab itu, meski sebenarnya Jokowi sama sekali tidak mesra dengan Alumni 212.
Acep pun menjelaskan dalam semiotika, foto adalah ikon yang sebatas mirip dengan realita. Hanya mirip, sehingga bukan jati diri seseorang yang sebenarnya.
"Tidak sedang masuk ke wilayah itu, tapi mencitrakan dirinya sedang di situ," ucap Acep.
Beda persoalan jika baju koko yang dipakai Jokowi berwarna selain putih. Menurut Acep, baju koko berwarna cenderung identik dengan Nahdlatul Ulama atau Islam Nusantara.
Jokowi tidak memilih jalan itu. Alasannya, karena pasangan nomor urut 01 ini merasa sudah aman lantaran NU telah memberikan dukungan kepadanya. Justru Jokowi akan lebih berjarak dengan kelompok Alumni 212 apabila mengenakan pakaian koko berwarna selain putih.
Acep menganggap Jokowi juga sudah merasa aman dengan masyarakat non-Muslim, intelektual, dan budayawan. Menurutnya, kalangan tersebut memahami Jokowi tengah merengkuh dukungan dari kalangan lain.
"Bukan menganggap Jokowi mengalah terhadap kelompok lain, tapi memahami Jokowi sedang berusaha mencari ceruk yang lain," kata Acep.
Ada perbedaan dari foto Jokowi dibanding pada Pilpres 2014 silam. Kala itu, dalam kolom surat suara, Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak tanpa peci atau kopiah.
Acep menilai hal itu tidak terlalu menarik untuk dibahas. Alasannya, karena suasana di masyarakat memang sudah berubah.
Foto Jokowi di Surat Suara, Kamuflase Dekat Kubu 212Ilustrasi surat suara. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Acep mengatakan saat ini isu tentang keagamaan, khususnya keislaman lebih sering mengudara di ruang publik dibanding 2014 lalu. Jokowi pun kerap diserang dengan asumsi sebagai orang yang anti-Islam.
"Di foto ini membuktikan bahwa hal yang paling mengganggu petahana sejauh ini memang konteks keislaman," kata Acep.
"Bahkan Jokowi juga tidak memilih menggunakan baju yang identik dengan generasi milenial," lanjutnya.
Sementara itu, peneliti Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai Jokowi memang tengah memecah suara di kelompok Islam. Menurutnya, hal itu tampak jelas dari pakaian dan warna yang dipilih.
Meski demikian, Kunto menganggap langkah itu tidak akan membuahkan hasil memuaskan. Dengan kata lain, tidak bakal mujarab.
"Karena mereka yang tidak suka Jokowi itu sudah terpupuk sejak lama. Cara berpikir tidak bisa diubah sekejap hanya dengan foto dan baju koko putih," ujar Kunto.
Sebaliknya, Kunto menganggap justru pemilihan pakaian dan warna akan menjadi bumerang bagi Jokowi. Alih-alih ingin dianggap dengan kelompok Islam, Jokowi bisa saja diasumsikan sedang melakukan pencitraan. Terutama oleh kelompok Islam yang telah menambatkan hatinya untuk memilih Prabowo-Sandi.
"Alasannya ya, karena Jokowi selama ini dianggap anti-Islam dan suka mengkriminalisasi ulama dan seterusnya," kata Kunto. - PT Kontak Perkasa Futures
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Pramono Anung mempublikasi foto itu melalui akun Twitter resminya @pramonoanung pada Kamis (3/1).
Dalam foto tersebut, Jokowi dan Ma'ruf kompak mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam. Senyum merekah hingga tampak gigi mereka.
"Alhamdulillah foto ini yang akan digunakan pasangan nomor 01 di kertas suara," cuit Pramono disertai foto Jokowi-Ma'ruf.
Pakar semiotika Institut Teknologi Bandung Acep Iwan Saidi melihat ada citra yang ingin dibangun dari foto tersebut, khususnya Jokowi. Menurutnya, capres petahana itu seakan sedang melakukan pencitraan.
"Seolah-olah Pak Jokowi sedang berkamuflase. Jadi foto ini dengan begitu menjadi sangat citra banget. Bukan naturalnya. ini sangat eksplisit citranya itu," ucap Acep saat dihubungi.
Menurut Acep, Jokowi berkamuflase agar tidak dianggap sebagai musuh kelompok Islam, khususnya Alumni 212 dan kawan-kawan. Diketahui, Alumni 212 merupakan kelompok yang kerap mengkritik pemerintah dan menggaungkan isu pergantian presiden pada 2019.
Acep menilai warna putih kini juga seolah melekat dengan kelompok Alumni 212. Menurutnya, putih bukan lagi bermakna bersih semata. Dia berasumsi demikian karena Alumni 212 kerap menggaungkan frasa 'Putihkan Monas' hampir setiap saat menggelar aksi.
Foto Jokowi di Surat Suara, Kamuflase Dekat Kubu 212Umat Muslim yang mengikuti Reuni Aksi 212 mayoritas mengenakan pakaian serba putih. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ketika memilih warna putih, lanjutnya, maka Jokowi tidak ingin dianggap sebagai musuh Alumni 212. Selain itu agar dicitrakan sebagai bagian dari kelompok pimpinan Rizieq Shihab itu, meski sebenarnya Jokowi sama sekali tidak mesra dengan Alumni 212.
Acep pun menjelaskan dalam semiotika, foto adalah ikon yang sebatas mirip dengan realita. Hanya mirip, sehingga bukan jati diri seseorang yang sebenarnya.
"Tidak sedang masuk ke wilayah itu, tapi mencitrakan dirinya sedang di situ," ucap Acep.
Beda persoalan jika baju koko yang dipakai Jokowi berwarna selain putih. Menurut Acep, baju koko berwarna cenderung identik dengan Nahdlatul Ulama atau Islam Nusantara.
Jokowi tidak memilih jalan itu. Alasannya, karena pasangan nomor urut 01 ini merasa sudah aman lantaran NU telah memberikan dukungan kepadanya. Justru Jokowi akan lebih berjarak dengan kelompok Alumni 212 apabila mengenakan pakaian koko berwarna selain putih.
Acep menganggap Jokowi juga sudah merasa aman dengan masyarakat non-Muslim, intelektual, dan budayawan. Menurutnya, kalangan tersebut memahami Jokowi tengah merengkuh dukungan dari kalangan lain.
"Bukan menganggap Jokowi mengalah terhadap kelompok lain, tapi memahami Jokowi sedang berusaha mencari ceruk yang lain," kata Acep.
Ada perbedaan dari foto Jokowi dibanding pada Pilpres 2014 silam. Kala itu, dalam kolom surat suara, Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak tanpa peci atau kopiah.
Acep menilai hal itu tidak terlalu menarik untuk dibahas. Alasannya, karena suasana di masyarakat memang sudah berubah.
Foto Jokowi di Surat Suara, Kamuflase Dekat Kubu 212Ilustrasi surat suara. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Acep mengatakan saat ini isu tentang keagamaan, khususnya keislaman lebih sering mengudara di ruang publik dibanding 2014 lalu. Jokowi pun kerap diserang dengan asumsi sebagai orang yang anti-Islam.
"Di foto ini membuktikan bahwa hal yang paling mengganggu petahana sejauh ini memang konteks keislaman," kata Acep.
"Bahkan Jokowi juga tidak memilih menggunakan baju yang identik dengan generasi milenial," lanjutnya.
Sementara itu, peneliti Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai Jokowi memang tengah memecah suara di kelompok Islam. Menurutnya, hal itu tampak jelas dari pakaian dan warna yang dipilih.
Meski demikian, Kunto menganggap langkah itu tidak akan membuahkan hasil memuaskan. Dengan kata lain, tidak bakal mujarab.
"Karena mereka yang tidak suka Jokowi itu sudah terpupuk sejak lama. Cara berpikir tidak bisa diubah sekejap hanya dengan foto dan baju koko putih," ujar Kunto.
Sebaliknya, Kunto menganggap justru pemilihan pakaian dan warna akan menjadi bumerang bagi Jokowi. Alih-alih ingin dianggap dengan kelompok Islam, Jokowi bisa saja diasumsikan sedang melakukan pencitraan. Terutama oleh kelompok Islam yang telah menambatkan hatinya untuk memilih Prabowo-Sandi.
"Alasannya ya, karena Jokowi selama ini dianggap anti-Islam dan suka mengkriminalisasi ulama dan seterusnya," kata Kunto. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : cnnindonesia.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:50 PM
3:37 PM
Timses Prabowo-Sandiaga Ungkap 'Kado' Semu Sri Mulyani di Akhir 2018
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, January 3, 2019 | 3:37 PM
PT Kontak Perkasa - Pencapain APBN 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disambut dengan gegap gempita oleh pemerintahan, tak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pencapaian ini seolah-olah sebagai kado akhir tahun dari Kementerian Keuangan yang dikomandani oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini untuk pemerintah khususnya Presiden Jokowi.
Namun, Timses Prabowo-Sandi Handi Risza mempertanyakan hal mendasar atas kado akhir tahun tersebut, yaitu apakah dampaknya juga signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, pencapaian APBN 2018 belum cukup kuat mendorong laju perekonomian nasional, serta beberapa indikator perekonomian seperti angka kemiskinan dan pengangguran.
Pencapaian pemerintah tersebut tergambar dalam realisasi penerimaan negara dalam APBN 2018 per akhir Desember 2018 tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Lalu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target Rp 2.220,7 triliun. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto dari target Rp 325,9 atau 2,19% dalam APBN 2019.
"Pencapaian anggaran pemerintah tersebut belum cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2018," kata Handi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Dia bilang, pemerintah meramalkan sepanjang tahun 2018 ekonomi hanya tumbuh 5,15% atau tidak mencapai target APBN 2018 yang mencapai 5,4%.
"Artinya pertumbuhan sektor perpajakan yang mencapai 13,2% belum berkorelasi positif dengan perekonomian. Begitu pula kinerja belanja negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum signifikan mengangkat perekonomian nasional," ujar dia.
Secara umum, kata Handi, kinerja sektor perpajakan masih belum maksimal. Sampai dengan akhir Desember 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 92,4% dari target sebesar Rp 1.424,00 triliun dalam APBN 2018. Dengan kata lain masih terdapat shortfall (kekurangan penerimaan/defisit) pajak mencapai Rp108,1 triliun.
"Angka ini jauh lebih lebar dibandingkan target Pemerintah yang memperkirakan shortfall pajak berkisar Rp 73,1 triliun," jelas dia.
Selain itu, Handi mengungkapkan, faktor kenaikan harga minyak dunia, yang berimbas pada harga acuan minyak Indonesia (ICP), turut andil dalam mendongkrak penerimaan negara dalam APBN 2018. Sepanjang tahun ini, ICP bergerak pada rentang harga US$ 59-77 per barel. Akhir November lalu, ICP mencapai US$ 62,98 per barel. Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya sebesar US$ 48 per barel.
Oleh karena itu, Handi menilai bahwa windfall atau durian runtuh yang didapat pemerintah belum mampu mendongkrak perekonomian nasional di tahun 2018 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Adanya selisih antara asumsi APBN dengan pergerakan harga minyak dunia membuat penerimaan negara dari sektor migas otomatis meningkat tajam, baik dari pajak, maupun penerimaan lain non-pajak," jelas dia.
Adapun, kontribusi harga minyak dunia tersebut, terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp 64,7 triliun atau mencapai 156% dari target APBN 2018 sebesar Rp 38,13 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP mencapai Rp 407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN 2018 sebesar Rp275,42 triliun. Dimana kontribusi PNBP SDA Migas per Nov 2918 mencapai Rp119,82 triliun atau sekitar 149,13% terhadap APBN 2018.
Dalam realisasi APBN 2018 juga pemerintah masih melakukan gali lubang tutup lubang karena nilai keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun.
Begitu juga dengan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut dia, angka kemiskinan per akhir Desember 2018 yang mencapai 9,82%, belum bisa menggambarkan kinerja Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Rata-rata penurunan angka kemiskinan justru semakin lambat. Dari tahun 2015 hingga 2018, penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya mencapai 0,88% jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai angka 3,4%.
Sedangkan angka pengangguran yang mencapai angka 5,34% pada akhir tahun 2018. Persentase penurunan angka pengangguran dalam empat tahun terakhir rata2 hanya mencapai 0,84%, jauh dari periode sebelumnya yang mencapai 2.0%. - PT Kontak Perkasa
Pencapaian ini seolah-olah sebagai kado akhir tahun dari Kementerian Keuangan yang dikomandani oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini untuk pemerintah khususnya Presiden Jokowi.
Namun, Timses Prabowo-Sandi Handi Risza mempertanyakan hal mendasar atas kado akhir tahun tersebut, yaitu apakah dampaknya juga signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, pencapaian APBN 2018 belum cukup kuat mendorong laju perekonomian nasional, serta beberapa indikator perekonomian seperti angka kemiskinan dan pengangguran.
Pencapaian pemerintah tersebut tergambar dalam realisasi penerimaan negara dalam APBN 2018 per akhir Desember 2018 tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Lalu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target Rp 2.220,7 triliun. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto dari target Rp 325,9 atau 2,19% dalam APBN 2019.
"Pencapaian anggaran pemerintah tersebut belum cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2018," kata Handi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Dia bilang, pemerintah meramalkan sepanjang tahun 2018 ekonomi hanya tumbuh 5,15% atau tidak mencapai target APBN 2018 yang mencapai 5,4%.
"Artinya pertumbuhan sektor perpajakan yang mencapai 13,2% belum berkorelasi positif dengan perekonomian. Begitu pula kinerja belanja negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum signifikan mengangkat perekonomian nasional," ujar dia.
Secara umum, kata Handi, kinerja sektor perpajakan masih belum maksimal. Sampai dengan akhir Desember 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 92,4% dari target sebesar Rp 1.424,00 triliun dalam APBN 2018. Dengan kata lain masih terdapat shortfall (kekurangan penerimaan/defisit) pajak mencapai Rp108,1 triliun.
"Angka ini jauh lebih lebar dibandingkan target Pemerintah yang memperkirakan shortfall pajak berkisar Rp 73,1 triliun," jelas dia.
Selain itu, Handi mengungkapkan, faktor kenaikan harga minyak dunia, yang berimbas pada harga acuan minyak Indonesia (ICP), turut andil dalam mendongkrak penerimaan negara dalam APBN 2018. Sepanjang tahun ini, ICP bergerak pada rentang harga US$ 59-77 per barel. Akhir November lalu, ICP mencapai US$ 62,98 per barel. Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya sebesar US$ 48 per barel.
Oleh karena itu, Handi menilai bahwa windfall atau durian runtuh yang didapat pemerintah belum mampu mendongkrak perekonomian nasional di tahun 2018 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Adanya selisih antara asumsi APBN dengan pergerakan harga minyak dunia membuat penerimaan negara dari sektor migas otomatis meningkat tajam, baik dari pajak, maupun penerimaan lain non-pajak," jelas dia.
Adapun, kontribusi harga minyak dunia tersebut, terlihat pada penerimaan PPh Migas sebesar Rp 64,7 triliun atau mencapai 156% dari target APBN 2018 sebesar Rp 38,13 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP mencapai Rp 407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN 2018 sebesar Rp275,42 triliun. Dimana kontribusi PNBP SDA Migas per Nov 2918 mencapai Rp119,82 triliun atau sekitar 149,13% terhadap APBN 2018.
Dalam realisasi APBN 2018 juga pemerintah masih melakukan gali lubang tutup lubang karena nilai keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun.
Begitu juga dengan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut dia, angka kemiskinan per akhir Desember 2018 yang mencapai 9,82%, belum bisa menggambarkan kinerja Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Rata-rata penurunan angka kemiskinan justru semakin lambat. Dari tahun 2015 hingga 2018, penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya mencapai 0,88% jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai angka 3,4%.
Sedangkan angka pengangguran yang mencapai angka 5,34% pada akhir tahun 2018. Persentase penurunan angka pengangguran dalam empat tahun terakhir rata2 hanya mencapai 0,84%, jauh dari periode sebelumnya yang mencapai 2.0%. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:37 PM