Latest Post
Saksi BPN Tetap Hadir Dalam Rekapitulasi Suara Nasional di KPU
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, May 15, 2019 | 5:08 PM
PT Kontak Perkasa - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Namun, saksi BPN tetap hadir dalam rekapitulasi tingkat nasional hari ini.
Pantauan detikcom di ruang rapat lantai 1 kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019), saksi BPN tampak hadir direkapitulasi panel 1. Terlihat satu orang sebagai saksi menempati kursi bagian BPN 02.
Hal ini juga ditegaskan melalui surat mandat saksi yang dibacakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman. Dalam surat itu, disebutkan BPN mengirimkan 4 orang saksi.
"Saksi BPN 02, Azis Subekti, Rohmat Marzuki, Rizaldi Priambodo, Fitra Aulia Rahman. Sudah hadir? Pak Azis?," ujar Arief.
Diketahui dari nama-nama tersebut, saksi yang hadir merupakan Azis Subekti. Azis tampak mengikuti jalannya rapat rekapitulasi, tanpa memberikan tanggapan.
Saat ini, rapat rekapitulasi suara dalam panel 1 KPU sedang berlangsung membahas Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dijadwalkan, terdapat beberapa provinsi lain yang akan direkapitulasi.
Sebelumnya, BPN menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan penghitungan suara Pemilu 2019.
"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). - PT Kontak Perkasa
Pantauan detikcom di ruang rapat lantai 1 kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019), saksi BPN tampak hadir direkapitulasi panel 1. Terlihat satu orang sebagai saksi menempati kursi bagian BPN 02.
Hal ini juga ditegaskan melalui surat mandat saksi yang dibacakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman. Dalam surat itu, disebutkan BPN mengirimkan 4 orang saksi.
"Saksi BPN 02, Azis Subekti, Rohmat Marzuki, Rizaldi Priambodo, Fitra Aulia Rahman. Sudah hadir? Pak Azis?," ujar Arief.
Diketahui dari nama-nama tersebut, saksi yang hadir merupakan Azis Subekti. Azis tampak mengikuti jalannya rapat rekapitulasi, tanpa memberikan tanggapan.
Saat ini, rapat rekapitulasi suara dalam panel 1 KPU sedang berlangsung membahas Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dijadwalkan, terdapat beberapa provinsi lain yang akan direkapitulasi.
Sebelumnya, BPN menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan penghitungan suara Pemilu 2019.
"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 5:08 PM
"Saatnya Saya Bertindak Tegas Tanpa Pandang Bulu"
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, May 13, 2019 | 10:38 AM
PT Kontak Perkasa - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto menegaskan keberadaan Tim Asistensi bidang Hukum tidak bekerja seperti aparat intelijen. Kerja Tim yang antara lain terdiri dari Prof Muladi, Prof Romli Atmasasmita, dan Prof Mahfud MD itu bersifat ad hoc (sementara) dalam membantu penegakkan hukum.
Tujuannya tak lain agar aparat di lapangan tak bertindak sewenang-wenang seperti dikhawatirkan banyak pihak.
"Tim ini bukan kayak intel, tapi mitra pemerintah dalam memberikan second opinion untuk memastikan apa yang dilakukan aparat keamanan tidak sewenang-wenang, diktatorial," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Jumat (10/5).
Salah satu alasan ia membentuk Tim Asistensi yang bersifat ad hoc tersebut, kata mantan Panglima ABRI itu, sebab dalam beberapa waktu terakhir ini terdeteksi aksi-aksi di masyarakat yang terindikasi sudah melanggar hukum.
Tanpa menyebut nama, Wiranto mencontohkan ada tokoh-tokoh yang sebelum dan pasca pencoblosan Pemilu mengeluarkan berbagai pernyataan yang insinuatif. Mereka cenderung menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai institusi-institusi lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu.
"Sudah saatnya saya akan bertindak tegas karena ada hukum ini, tanpa pandang bulu agar negeri ini selamat," kata lelaki kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 itu.
Mahkamah Konstitusi, ia melanjutkan, sudah jelas menyatakan bahwa tindak pidana makar itu pasal-pasalnya tidak perlu sempurna. Kalau sudah ada suatu rencana permulaan, persiapan-persiapan ke arah sana, itu sudah masuk kategori pidana makar. "Janganlah mempermainkan negeri ini dengan ucapan-ucapan seperti itu," kata Wiranto.
Saat ditanya siapa saja tokoh yang dimaksudnya itu, dia tak bersedia mengungkapkan. Tapi kemudian mantan ajudan Presiden Soeharto itu antara lain merujuk ke tokoh Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Dia mengakui Rizieq yang belakangan dianggap sebagai Imam Besar FPI itu sebagai temannya sejak pertengahan 1990-an. Dia mengenal Rizieq muda sebagai orang yang penuh nasionalisme.
"Dari luar negeri bikin maklumat macam-macam. Waktu masih muda nasionalismenya kuat, tapi sekarang kok kayak gini. Ayo, kembali ke jalan yang benar lah," ujar Wiranto.
Pada bagian lain, dia memastikan pemerintah tidak akan mengembalikan kehidupan pers seperti di masa Orde Baru. Bila ada media yang melakukan kesalahan, tak akan dibreidel sebab ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang akan menanganinya.
Wiranto juga sempang menyinggung soal Eggie Sudjana dan Kivlan Zen, serta 'setan gundul' yang dilontarkan Andi Arief. Selengkapnya, tonton Blak-blakan "Wiranto Bicara Makar hingga Setan Gundul" di , Senin (13/5/2019). - PT Kontak Perkasa
Tujuannya tak lain agar aparat di lapangan tak bertindak sewenang-wenang seperti dikhawatirkan banyak pihak.
"Tim ini bukan kayak intel, tapi mitra pemerintah dalam memberikan second opinion untuk memastikan apa yang dilakukan aparat keamanan tidak sewenang-wenang, diktatorial," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Jumat (10/5).
Salah satu alasan ia membentuk Tim Asistensi yang bersifat ad hoc tersebut, kata mantan Panglima ABRI itu, sebab dalam beberapa waktu terakhir ini terdeteksi aksi-aksi di masyarakat yang terindikasi sudah melanggar hukum.
Tanpa menyebut nama, Wiranto mencontohkan ada tokoh-tokoh yang sebelum dan pasca pencoblosan Pemilu mengeluarkan berbagai pernyataan yang insinuatif. Mereka cenderung menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai institusi-institusi lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu.
"Sudah saatnya saya akan bertindak tegas karena ada hukum ini, tanpa pandang bulu agar negeri ini selamat," kata lelaki kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 itu.
Mahkamah Konstitusi, ia melanjutkan, sudah jelas menyatakan bahwa tindak pidana makar itu pasal-pasalnya tidak perlu sempurna. Kalau sudah ada suatu rencana permulaan, persiapan-persiapan ke arah sana, itu sudah masuk kategori pidana makar. "Janganlah mempermainkan negeri ini dengan ucapan-ucapan seperti itu," kata Wiranto.
Saat ditanya siapa saja tokoh yang dimaksudnya itu, dia tak bersedia mengungkapkan. Tapi kemudian mantan ajudan Presiden Soeharto itu antara lain merujuk ke tokoh Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Dia mengakui Rizieq yang belakangan dianggap sebagai Imam Besar FPI itu sebagai temannya sejak pertengahan 1990-an. Dia mengenal Rizieq muda sebagai orang yang penuh nasionalisme.
"Dari luar negeri bikin maklumat macam-macam. Waktu masih muda nasionalismenya kuat, tapi sekarang kok kayak gini. Ayo, kembali ke jalan yang benar lah," ujar Wiranto.
Pada bagian lain, dia memastikan pemerintah tidak akan mengembalikan kehidupan pers seperti di masa Orde Baru. Bila ada media yang melakukan kesalahan, tak akan dibreidel sebab ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang akan menanganinya.
Wiranto juga sempang menyinggung soal Eggie Sudjana dan Kivlan Zen, serta 'setan gundul' yang dilontarkan Andi Arief. Selengkapnya, tonton Blak-blakan "Wiranto Bicara Makar hingga Setan Gundul" di , Senin (13/5/2019). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:38 AM
8 Tempat Ngabuburit di Bandung yang Instagenik
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, May 10, 2019 | 3:23 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Kota Kembang punya suasana yang khas dan dekat dengan alam. Kamu yang berpuasa di Bandung, bisa datang ke 8 tempat instagenik ini untuk ngabuburit.
Bandung begitu identik dengan taman kota dan suasananya yang teduh. Ada banyak ruang terbuka dan taman yang bisa kamu ulik saat ngabuburit.
Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (10/5/2019) berikut beberapa tempat ngabuburit seru nan instagenik untuk menyambut buka puasa.
1. Babakan Siliwangi
Kota Bandung punya banyak wisata hijau yang bisa jadi tempat ngabuburit. Berada di area Siliwangi, traveler bisa main ke Hutan Kota Babakan Siliwangi sambil jalan-jalan sore.
Hutan Kota Babakan Siliwangi dilengkapi dengan forest walk yang membentang di sepanjang hutan kota, sehingga akan memudahkan pengunjung dalam menjelajahi dan menikmati kesejukan hutan kota.
Di tengah forest walk terdapat area tempat duduk untuk pengunjung melepas lelah. Jika traveler beruntung, akan bertemu dengan tupai dan burung saat menjelajahi hutan kota ini.
2. Teras Cihampelas
Teras Cihampelas adalah ruang publik berupa jembatan pedestrian di atas udara atau skywalk. Teras Cihampelas memiliki panjang 450 meter dan lebar sekitar 9 meter. Ketinggian jembatan mencapai 4,6 meter dari permukaan jalan.
Bandung begitu identik dengan taman kota dan suasananya yang teduh. Ada banyak ruang terbuka dan taman yang bisa kamu ulik saat ngabuburit.
Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (10/5/2019) berikut beberapa tempat ngabuburit seru nan instagenik untuk menyambut buka puasa.
1. Babakan Siliwangi
Kota Bandung punya banyak wisata hijau yang bisa jadi tempat ngabuburit. Berada di area Siliwangi, traveler bisa main ke Hutan Kota Babakan Siliwangi sambil jalan-jalan sore.
Hutan Kota Babakan Siliwangi dilengkapi dengan forest walk yang membentang di sepanjang hutan kota, sehingga akan memudahkan pengunjung dalam menjelajahi dan menikmati kesejukan hutan kota.
Di tengah forest walk terdapat area tempat duduk untuk pengunjung melepas lelah. Jika traveler beruntung, akan bertemu dengan tupai dan burung saat menjelajahi hutan kota ini.
2. Teras Cihampelas
Teras Cihampelas adalah ruang publik berupa jembatan pedestrian di atas udara atau skywalk. Teras Cihampelas memiliki panjang 450 meter dan lebar sekitar 9 meter. Ketinggian jembatan mencapai 4,6 meter dari permukaan jalan.
Jadi salah satu ruang publik yang ramai dengan pengunjung, Teras Cihampelas juga jadi spot favorit untuk ngabuburit.
3. Taman Dewi Sartika
Taman Dewi Sartika berada di ujung Balai Kota Bandung. Taman seluas 4.390 meter persegi ini memiliki areal taman bunga, taman bermain anak, kolam taman, taman hewan dan Patung Dewi Sartika.
Traveler bisa ngabuburit sambil melihat sejumlah satwa di taman hewan. Aneka burung, kelinci, ayam dan kalkun menjadi satwa yang dipelihara di sini.
Dari taman ini, traveler bisa melipir ke gembok cinta yang instagrammable. Kalau mau berbuka, kamu bisa melangkah ke area Bandung Indah Plaza (BIP). Ragam kuliner yang menggugah selera sudah menanti di sana.
4. Alun-alun Bandung
Berada di tengah Kota Bandung, Alun-alun Bandung juga jadi tempat ngabuburit yang selalu ramai. Rumput sintetis di depan Masjid Raya Bandung menjadi tempat nongkrong yang adem buat traveler.
Dari tempat ini, traveler bisa mencari makanan untuk berbuka di area Pasar Baru. Aneka makanan lezat yang menggoyang lidah bisa kamu nikmati sampai puas.
5. Jalan Asia Afrika
Dari Alun-alun Banudung, kamu bisa lanjut ke Jalan Asia-Afrika. Jalan Asia-Afrika menjadi kawasan lama yang selalu ramai jadi tempat nongkrong. Punya suasana khas Eropa, Jalan Asia-Afrika kerap jadi tempat ngabuburit saat bulan puasa tiba.
Traveler bisa puas berfoto dengan suasana bergaya art deco di sini. Menjelang waktu berbuka, akan ada banyak penjaja makanan di yang bisa traveler cicipi di area ini.
6. Teras Cikapundung
Taman terbuka Teras Cikapundung terletak di bantaran Sungai Cikapundung. Sebagai tempat nongkrong antimainstream, tempat ini menjadi sarana bersantai sore, olahraga, dan bersosialisasi warga Kota Kembang.
Saat waktu berbuka telah tiba, traveler bisa mencicipi ragam kuliner yang berada di area Unpar, Sabuga dan ITB. Dari makanan ringan sampai berat ada semua.
7. Bandung Creative Hub
Bandung Creative Hub merupakan tempat nongkrong baru yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung masyarakat tetap teredukasi dan kreatif.
Gedung ini terletak di Jalan Laswi Bandung, sangat strategis karena terletak tepat di pinggir jalan utama dan di persimpangan beberapa jalan penting di Kota Bandung.
Fasilitas yang tersedia di gedung ini cukup lengkap yakni ruang belajar bersama, design library, bioskop, studio musik, studio render dan animasi, innovation room, design store, design museum, studio fashion, studio fotografi, galeri seni, Kozi Kafe, dan Co-Working Space.
8. Taman Hutan Raya
Jauh dari keramaian Kota Bandung, kita masih bisa menikmati hutan kota yang asri bernama Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda. Taman ini membentang dari Dago Pakar hingga Maribaya Lembang.
Kawasan konservasi yang teduh ini memiliki Gua Jepang, Curug Omas, taman bermain anak dan museum. Suasananya yang teduh membuah ngabuburitmu jadi tak terasa. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:23 PM
Elite NasDem: Rencana Aksi Kivlan Zen Geruduk KPU Tak Mendidik!
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, May 9, 2019 | 10:24 AM
PT Kontak Perkasa - Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan & Kebenaran (GERAK) yang diinisiasi Kivlan Zen akan menggelar aksi unjuk rasa di KPU serta Bawaslu. Partai NasDem mengatakan aksi Kivlan tak memberi pendidikan politik untuk bangsa ini.
"Rencana Pak Kivlan Zen akan melaksanakan unjuk rasa di KPU dan Bawaslu sebaiknya diurungkan karena itu tidak memberi pendidikan politik yang baik untuk bangsa ini," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, dalam keterangannya, Kamis (8/5/2019) malam.
Alasan Taufiqulhadi menyerukan aksi itu diurungkan karena dia menganggap Kivlan Zen sebagai tokoh yang cukup rasional. Jika aksi tetap dilakukan, politikus asal Aceh itu akan menganggap Kivlan sudah tak rasional.
"Kalau Pak Kivlan akan menggerakkan unjuk rasa untuk menekan KPU, saya anggap Pak Kivlan tidak rasional lagi dan lebih besar subjektivitas politik yang mempengaruhi sikap politiknya," sebut dia.
Sebagai anggota DPR yang ikut dalam Pansus RUU Pemilu, Taufiqulhadi mengatakan dirinya dan anggota Dewan lain membentuk UU Pemilu guna kepentingan bangsa, bukan perorangan. UU Pemilu, katanya, tidak parsial.
"Undang-Undang Pemilu itu kita buat untuk mengayomi semua elemen di Tanah Air. Bentuk KPU dan Bawaslu yang sekarang telah dipikirkan bersama dan itulah yang baik dalam pemilu presidentiil multi-partai seperti Indonesia sekarang," kata Taufiqulhadi.
"Saya rasa Pak Kivlan tidak sulit untuk memahaminya, kecuali jika Pak Kivlan sudah tidak rasional lagi dan sikap politiknya didasari rasa curiga berlebihan. Jangan ada rasa curiga berlebihan," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, GERAK, yang diinisiasi Kivlan Zen akan menggelar demonstrasi di KPU dan Bawaslu besok. Mereka ingin pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.
KPU sendiri telah menegaskan pihaknya tak pernah melakukan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU menegaskan dugaan itu murni kekeliruan bukan karena kesengajaan.
"Pada intinya berkenaan dengan kekeliruan yang didalilkan pelapor, faktanya terlapor dapat secara tegas menyatakan bahwa kasus itu merupakan murni kekeliruan dari proses entry. Artinya, memang tidak sama sekali ada unsur kesengajaan atau niat kecurangan sebagaimana yang telah pelapor dalilkan," ujar anggota Tim Badan Hukum KPU Setya Indra Arifin dalam sidang di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). - PT Kontak Perkasa
"Rencana Pak Kivlan Zen akan melaksanakan unjuk rasa di KPU dan Bawaslu sebaiknya diurungkan karena itu tidak memberi pendidikan politik yang baik untuk bangsa ini," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, dalam keterangannya, Kamis (8/5/2019) malam.
Alasan Taufiqulhadi menyerukan aksi itu diurungkan karena dia menganggap Kivlan Zen sebagai tokoh yang cukup rasional. Jika aksi tetap dilakukan, politikus asal Aceh itu akan menganggap Kivlan sudah tak rasional.
"Kalau Pak Kivlan akan menggerakkan unjuk rasa untuk menekan KPU, saya anggap Pak Kivlan tidak rasional lagi dan lebih besar subjektivitas politik yang mempengaruhi sikap politiknya," sebut dia.
Sebagai anggota DPR yang ikut dalam Pansus RUU Pemilu, Taufiqulhadi mengatakan dirinya dan anggota Dewan lain membentuk UU Pemilu guna kepentingan bangsa, bukan perorangan. UU Pemilu, katanya, tidak parsial.
"Undang-Undang Pemilu itu kita buat untuk mengayomi semua elemen di Tanah Air. Bentuk KPU dan Bawaslu yang sekarang telah dipikirkan bersama dan itulah yang baik dalam pemilu presidentiil multi-partai seperti Indonesia sekarang," kata Taufiqulhadi.
"Saya rasa Pak Kivlan tidak sulit untuk memahaminya, kecuali jika Pak Kivlan sudah tidak rasional lagi dan sikap politiknya didasari rasa curiga berlebihan. Jangan ada rasa curiga berlebihan," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, GERAK, yang diinisiasi Kivlan Zen akan menggelar demonstrasi di KPU dan Bawaslu besok. Mereka ingin pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.
KPU sendiri telah menegaskan pihaknya tak pernah melakukan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU menegaskan dugaan itu murni kekeliruan bukan karena kesengajaan.
"Pada intinya berkenaan dengan kekeliruan yang didalilkan pelapor, faktanya terlapor dapat secara tegas menyatakan bahwa kasus itu merupakan murni kekeliruan dari proses entry. Artinya, memang tidak sama sekali ada unsur kesengajaan atau niat kecurangan sebagaimana yang telah pelapor dalilkan," ujar anggota Tim Badan Hukum KPU Setya Indra Arifin dalam sidang di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:24 AM
Menag Mengaku Sudah Laporkan Duit Rp 10 Juta dari Penyuap Rommy ke KPK
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, May 8, 2019 | 3:44 PM
Kontak Perkasa Futures - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan soal duit Rp 10 juta yang disebut diterimanya dari Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Dia menyatakan duit itu sudah dilaporkannya ke KPK sebulan lalu.
"Jadi yang terkait uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Saya tunjukkan tanda bukti laporan yang saya lakukan," kata Lukman usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).
Dia mengatakan menyerahkan uang itu ke KPK karena merasa tidak berhak menerimanya. Namun, Lukman tak menjelaskan soal uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang pernah disita KPK dari ruang kerjanya.
"Bahwa uang (Rp 10 juta) itu saya serahkan ke KPK karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu. Hal-hal lain yang terkait materi perkara saya mohon sebaiknya menanyakan langsung pada KPK," ucapnya.
Lukman juga tak menjawab pertanyaan lain soal materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan penyidik KPK bekerja secara profesional.
"Saya merasa bersyukur bahwa pemberian keterangan di hadapan penyidik KPK bisa berlangsung dengan sangat lancar. Mereka sangat profesional menjalankan fungsi dan tugasnya. Saya merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan," ujar Lukman.
"Jadi yang terkait uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK. Saya tunjukkan tanda bukti laporan yang saya lakukan," kata Lukman usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).
Dia mengatakan menyerahkan uang itu ke KPK karena merasa tidak berhak menerimanya. Namun, Lukman tak menjelaskan soal uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang pernah disita KPK dari ruang kerjanya.
"Bahwa uang (Rp 10 juta) itu saya serahkan ke KPK karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu. Hal-hal lain yang terkait materi perkara saya mohon sebaiknya menanyakan langsung pada KPK," ucapnya.
Lukman juga tak menjawab pertanyaan lain soal materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan penyidik KPK bekerja secara profesional.
"Saya merasa bersyukur bahwa pemberian keterangan di hadapan penyidik KPK bisa berlangsung dengan sangat lancar. Mereka sangat profesional menjalankan fungsi dan tugasnya. Saya merasa nyaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan," ujar Lukman.
Nama Lukman termasuk dalam salah satu yang muncul dalam jawaban KPK di persidangan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy (Rommy). Lukman disebut menerima uang.
Hal itu dipaparkan tim biro hukum KPK untuk menjawab gugatan yang diajukan Rommy itu. Sebab, Rommy--melalui pengacara Maqdir Ismail--menyebut operasi tangkap tangan (OTT) serta penetapan tersangkanya tidak sah, maka KPK memaparkan jawabannya.
Uang itu disebut diberikan oleh Haris Hasanuddin usai terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Uang diberikan saat Lukman hadir di salah satu kegiatan di pesantren.
"Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Haris Hasanudin pada saat kegiatan kunjungan Menteri Agama ke salah satu pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ucap tim biro hukum KPK dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).
Dalam perkara ini, Rommy selaku anggota DPR diduga menerima suap Rp 300 juta dari Kakanwil Kemenang Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Duit itu diduga diberikan agar eks Ketum PPP itu membantu keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.
KPK pun menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam kasus ini. Alasannya, Rommy duduk di Komisi XI yang tak punya wewenang dalam seleksi jabatan di Kemenag. - Kontak Perkasa Futures
Hal itu dipaparkan tim biro hukum KPK untuk menjawab gugatan yang diajukan Rommy itu. Sebab, Rommy--melalui pengacara Maqdir Ismail--menyebut operasi tangkap tangan (OTT) serta penetapan tersangkanya tidak sah, maka KPK memaparkan jawabannya.
Uang itu disebut diberikan oleh Haris Hasanuddin usai terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Uang diberikan saat Lukman hadir di salah satu kegiatan di pesantren.
"Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Haris Hasanudin pada saat kegiatan kunjungan Menteri Agama ke salah satu pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ucap tim biro hukum KPK dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).
Dalam perkara ini, Rommy selaku anggota DPR diduga menerima suap Rp 300 juta dari Kakanwil Kemenang Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Duit itu diduga diberikan agar eks Ketum PPP itu membantu keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.
KPK pun menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam kasus ini. Alasannya, Rommy duduk di Komisi XI yang tak punya wewenang dalam seleksi jabatan di Kemenag. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:44 PM
Demokrat Unggul di Karawang, Bupati Cellica Beri Sinyal Kembali Maju
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, May 6, 2019 | 3:13 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Dominasi partai Demokrat di Karawang saat Pemilu 2019 membuat Bupati Cellica Nurrachadiana memberikan sinyal akan kembali mencalonkan diri menjadi bupati di Pilkada Karawang 2020.
Berdasarkan hasil pleno rekap suara KPU Karawang, Demokrat memperoleh 9 kursi. Perolehan suara Partai berlambang mercy ini jadi yang tertinggi di Karawang, mengungguli 15 partai lainnya.
Saat ditanya apakah ia akan kembali mencalonkan kembali menjadi bupati, Cellica nampak senyum.
"Kalau ditakdirkan menjadi bupati kembali, saya ingin wakil yang baik. Bukan wakil yang hanya mengurusi politik, atau hanya koar-koar di media, menjelek-jelekkan orang. Saya enggak mau yang seperti itu. Karena terlalu mahal harganya kalau kita menyerahkan masyarakat hanya untuk urusan politik," kata Cellica sambil tersenyum, Senin (6/5/2019).
Cellica mengaku belum memikirkan soal Pilkada 2020. Ia mengaku masih ingin fokus bekerja hingga akhir masa jabatan. "Persoalan itu (mencalonkan jadi bupati), biar nanti berjalan. Saya masih mentah di politik, baru 12 tahun. Belum ngerti apa-apa," Cellica menambahkan.
Lebih lanjut Cellica menegaskan Demokrat tidak melempem. Keunggulan Demokrat di Karawang dalam pemilu 2019, menurutnya jawaban untuk sejumlah pihak yang meragukan kinerja politik Demokrat.
"Jadi anda bisa melihat, jika estimasi teman-teman semuanya salah. Banyak yang memprediksi Demokrat begini begitu, Cellica begini begitu, saya buktikan di sini saya sembilan kursi," kata dia.
Cellica bercerita, sebelum pemilu dimulai, banyak politisi yang menyerang dirinya dan partai Demokrat. Kendati demikian, Cellica mengaku tak terpancing dan terprovokasi.
"Saya diisukan (negatif) oleh oknum-oknum politik yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Saya sengaja tidak berkomentar apapun. Saya tidak konferensi pers atau beri pernyataan di Facebook. Biarin aja masyarakat yang menilai itu. Karena (Pileg) ini murni pilihan masyarakat terhadap kepercayaan partai politik," tutur dia.
Untuk menghadapi serangan politisi itu, Cellica menggunakan cara cuek. Cellica mengaku, tidak membalas dengan menjelekkan lawan politiknya siapapun dalam Pemilu kemarin.
"Politik enggak boleh begitu. Politik ini adalah suatu tempat kita melakukan nilai-nilai kebaikan karena lewat politik akan lahir kebijakan pro rakyat. Akan lahir keberpihakan anggaran."
Cellica Nurrachadiana adalah bupati Karawang untuk masa bakti 2012-2020. Sebelum memenangi pilkada Karawang pada 2015, Cellica menjabat sebagai wakil bupati Karawang pada 2010-2015.
Karir perempuan kelahiran Bandung tahun 1980 ini mencuat pada 2009. Saat itu, ia terpilih jadi anggota DPRD Jabar. Hingga akhirnua, alumnus fakultas Kedokteran Universitas Maranatha itu jadi bupati perempuan pertama di Karawang. - PT Kontak Perkasa Futures
Berdasarkan hasil pleno rekap suara KPU Karawang, Demokrat memperoleh 9 kursi. Perolehan suara Partai berlambang mercy ini jadi yang tertinggi di Karawang, mengungguli 15 partai lainnya.
Saat ditanya apakah ia akan kembali mencalonkan kembali menjadi bupati, Cellica nampak senyum.
"Kalau ditakdirkan menjadi bupati kembali, saya ingin wakil yang baik. Bukan wakil yang hanya mengurusi politik, atau hanya koar-koar di media, menjelek-jelekkan orang. Saya enggak mau yang seperti itu. Karena terlalu mahal harganya kalau kita menyerahkan masyarakat hanya untuk urusan politik," kata Cellica sambil tersenyum, Senin (6/5/2019).
Cellica mengaku belum memikirkan soal Pilkada 2020. Ia mengaku masih ingin fokus bekerja hingga akhir masa jabatan. "Persoalan itu (mencalonkan jadi bupati), biar nanti berjalan. Saya masih mentah di politik, baru 12 tahun. Belum ngerti apa-apa," Cellica menambahkan.
Lebih lanjut Cellica menegaskan Demokrat tidak melempem. Keunggulan Demokrat di Karawang dalam pemilu 2019, menurutnya jawaban untuk sejumlah pihak yang meragukan kinerja politik Demokrat.
"Jadi anda bisa melihat, jika estimasi teman-teman semuanya salah. Banyak yang memprediksi Demokrat begini begitu, Cellica begini begitu, saya buktikan di sini saya sembilan kursi," kata dia.
Cellica bercerita, sebelum pemilu dimulai, banyak politisi yang menyerang dirinya dan partai Demokrat. Kendati demikian, Cellica mengaku tak terpancing dan terprovokasi.
"Saya diisukan (negatif) oleh oknum-oknum politik yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Saya sengaja tidak berkomentar apapun. Saya tidak konferensi pers atau beri pernyataan di Facebook. Biarin aja masyarakat yang menilai itu. Karena (Pileg) ini murni pilihan masyarakat terhadap kepercayaan partai politik," tutur dia.
Untuk menghadapi serangan politisi itu, Cellica menggunakan cara cuek. Cellica mengaku, tidak membalas dengan menjelekkan lawan politiknya siapapun dalam Pemilu kemarin.
"Politik enggak boleh begitu. Politik ini adalah suatu tempat kita melakukan nilai-nilai kebaikan karena lewat politik akan lahir kebijakan pro rakyat. Akan lahir keberpihakan anggaran."
Cellica Nurrachadiana adalah bupati Karawang untuk masa bakti 2012-2020. Sebelum memenangi pilkada Karawang pada 2015, Cellica menjabat sebagai wakil bupati Karawang pada 2010-2015.
Karir perempuan kelahiran Bandung tahun 1980 ini mencuat pada 2009. Saat itu, ia terpilih jadi anggota DPRD Jabar. Hingga akhirnua, alumnus fakultas Kedokteran Universitas Maranatha itu jadi bupati perempuan pertama di Karawang. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:13 PM
412 Petugas KPPS Meningal, Fadli Zon: Kelelahan atau Ada Tekanan?
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, May 3, 2019 | 4:07 PM
PT Kontak Perkasa - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyoroti banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia usai proses pemungutan suara Pemilu 2019. Fadli menilai banyaknya petugas yang meninggal dunia merupakan hal yang tidak wajar.
"Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat," ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).
Fadli menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan hanya sekadar kelelahan.
"Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggalnya hampir 400 kalau tidak salah, dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekadar faktor kelelahan ya," kata Fadli.
"Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Yang dulu bahkan ada kerja paksa segala macem, itu ada orang nggak sebanyak ini," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, data yang diterima KPU hingga hari ini tercatat 400 lebih petugas KPPS meninggal dunia. Bahkan sebanyak 3.658 petugas KPPS sakit.
"Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). - PT Kontak Perkasa
"Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat," ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).
Fadli menganggap perlu diadakan penyelidikan terkait peristiwa ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Menurutnya, penyebab banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit bukan hanya sekadar kelelahan.
"Saya kira harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggalnya hampir 400 kalau tidak salah, dan juga jumlah orang yang sakit. Saya kira ini bukan hanya sekadar faktor kelelahan ya," kata Fadli.
"Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Yang dulu bahkan ada kerja paksa segala macem, itu ada orang nggak sebanyak ini," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, data yang diterima KPU hingga hari ini tercatat 400 lebih petugas KPPS meninggal dunia. Bahkan sebanyak 3.658 petugas KPPS sakit.
"Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:07 PM
