Latest Post
Kemendagri Minta Tak Ada Istilah 'Desa Hantu': Desa Ada tapi Salah Administrasi
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, November 12, 2019 | 4:48 PM
Kontak Perkasa Futures - Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan meminta agar istilah desa fiktif atau desa siluman tak lagi digunakan. Nata menjelaskan, keberadaan desa yang sebelumnya disebut 'desa hantu' itu nyata adanya.
"Secara administrasi ini semua komunikasi kami apakah dengan Kemenkeu dengan Kementerian Desa tadi pagi, kami komunikasi dengan deputi di PMK dan kemudian dari KSP. Kita sepakat mengatakan bahwa persoalan istilah desa fiktif jangan ada seperti itu lagi. Desa siluman sebaiknya tidak. Desa itu desa yang sedang dalam perbaikan administrasi," kata Nata di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
"Kesalahan administrasi saja, intinya itu," imbuh dia.
Nata menjelaskan, desa-desa yang sebelumnya disebut 'desa hantu' itu hanya sedang dalam perbaikan administrasi. Dia kembali menegaskan tidak ada yang namanya desa fiktif di Indonesia.
"Yang jelas keberadaan desa itu ada. Baru kemudian kalau orang katakan oh orangnya nggak ada ah, ini tentu kita karena apa. Nanti tim kami menjawab. Tetapi kalau nanti masuk lebih jauh terkait dengan dana desa. Itu juga tentu akan kita lihat setelah hasil tim gabungan dari Kemendagri yang terdiri dari inspektur inspektorat jenderal, jenderal administrasi wilayah dan tim kami sendiri dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa," tuturnya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menginvestigasi lebih jauh terkait 5 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya disebut sebagai 'desa hantu'. Investigasi tersebut, menurut Nata, termasuk untuk menggali informasi terkait ada tidaknya kucuran dana desa ke desa-desa tersebut.
"Nanti kita lihat dulu laporannya sudah lengkap, kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu (menyedot anggaran dana desa) terjadi apa tidak, nanti kita lihat," ungkap Nata.
Pihaknya pun akan bertindak tegas jika memang ada penyelewengan dana desa di desa tersebut. "Sementara ini kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalo persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar," kata dia.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar. Ia meminta agar tak ada lagi penyebutan 'desa hantu'. Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih turun di lapangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
"Pokoknya kalau dari Pak Menteri, jangan gunakan desa hantu, baru bisa disebut kalau ada investigasinya. Sementara kan timnya sedang bekerja. Ini sedang cek di lapangan, cek faktual administratif dan koordinasi sama kepolisian. Jadi dipastikan pas pulang ada keterangan selengkapnya supaya tidak ada info simpang siur," kata Bahtiar. - Kontak Perkasa Futures
"Secara administrasi ini semua komunikasi kami apakah dengan Kemenkeu dengan Kementerian Desa tadi pagi, kami komunikasi dengan deputi di PMK dan kemudian dari KSP. Kita sepakat mengatakan bahwa persoalan istilah desa fiktif jangan ada seperti itu lagi. Desa siluman sebaiknya tidak. Desa itu desa yang sedang dalam perbaikan administrasi," kata Nata di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
"Kesalahan administrasi saja, intinya itu," imbuh dia.
Nata menjelaskan, desa-desa yang sebelumnya disebut 'desa hantu' itu hanya sedang dalam perbaikan administrasi. Dia kembali menegaskan tidak ada yang namanya desa fiktif di Indonesia.
"Yang jelas keberadaan desa itu ada. Baru kemudian kalau orang katakan oh orangnya nggak ada ah, ini tentu kita karena apa. Nanti tim kami menjawab. Tetapi kalau nanti masuk lebih jauh terkait dengan dana desa. Itu juga tentu akan kita lihat setelah hasil tim gabungan dari Kemendagri yang terdiri dari inspektur inspektorat jenderal, jenderal administrasi wilayah dan tim kami sendiri dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa," tuturnya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menginvestigasi lebih jauh terkait 5 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya disebut sebagai 'desa hantu'. Investigasi tersebut, menurut Nata, termasuk untuk menggali informasi terkait ada tidaknya kucuran dana desa ke desa-desa tersebut.
"Nanti kita lihat dulu laporannya sudah lengkap, kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu (menyedot anggaran dana desa) terjadi apa tidak, nanti kita lihat," ungkap Nata.
Pihaknya pun akan bertindak tegas jika memang ada penyelewengan dana desa di desa tersebut. "Sementara ini kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalo persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar," kata dia.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar. Ia meminta agar tak ada lagi penyebutan 'desa hantu'. Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih turun di lapangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
"Pokoknya kalau dari Pak Menteri, jangan gunakan desa hantu, baru bisa disebut kalau ada investigasinya. Sementara kan timnya sedang bekerja. Ini sedang cek di lapangan, cek faktual administratif dan koordinasi sama kepolisian. Jadi dipastikan pas pulang ada keterangan selengkapnya supaya tidak ada info simpang siur," kata Bahtiar. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:48 PM
UII Yogya Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, November 11, 2019 | 11:37 AM
PT Kontak Perkasa - Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengajukan judicial review UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK ke MK. Judicial review itu didaftarkan pada 7 November 2019 lalu.
Ada lima pemohon yang mewakili UII dalan gugatan ini. Mereka ialah Rektor UII Fathul Wahid, Dekan FH UII Abdul Jamil, Direktur Pusham UII Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Ari Wibowo, dan Dosen FH UII Mahrus Ali.
Fathul menjelaskan judicial review yang diajukan UII ke MK ini lebih lengkap dibanding pemohon sebelumnya. Sebab, pihaknya memasukkan dua permohonan sekaligus, pertama berkaitan dengan pengujian formil dan kedua materil.
"Kami melihat bahwa argumen yang kami bangun itu berbeda dengan (gugatan sebelumnya) yang sudah sampai di MK," kata Fathul kepada wartawan di Kampus UII Jalan Cik Ditiro No 1 Kota Yogyakarta, Senin (11/11/2019).
"Kami memasukkan dua uji yang pertama adalah uji formil, yang kedua adalah uji material," lanjutnya.
Pengujian formil yang UII ajukan ke MK berkaitan dengan proses revisi UU KPK. Menurut Fathul, proses revisi atas UU KPK No 30 tahun 2002 banyak yang dilanggar dan tak sesuai dengan mekanisme penyusunan atau revisi terhadap produk UU.
Tak hanya di tatanan formil, UII juga melihat banyak komponen atau materi di UU KPK hasil revisi yang bermasalah. UII mencatat setidaknya ada delapan pasal di UU KPK hasil revisi yang perlu ditinjau ulang dan dikritisi materinya.
"Pengajuan materiil kami menyangkut pasal 1 angka 3, pasal 3, pasal 12b, pasal 24, pasal 37b ayat 1 huruf b, pasal 40 ayat 1, pasal 45a ayat 3 huruf a, dan pasal 47 dari Undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019," terangnya.
Jika judicial review UII berhasil, Fathul memprediksi akan ada dua kemungkinan. Pertama UU KPK hasil revisi dibatalkan karena cacat formil, dan kedua hakim menyatakan tidak ada catat formil namun secara materiil ada pasal yang perlu dibenahi.
"Ya harapannya Mahkamah Konstitusi bisa mendengar kami, dan permohonan kami bisa dikabulkan," tutur Fathul. - PT Kontak Perkasa
Ada lima pemohon yang mewakili UII dalan gugatan ini. Mereka ialah Rektor UII Fathul Wahid, Dekan FH UII Abdul Jamil, Direktur Pusham UII Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Ari Wibowo, dan Dosen FH UII Mahrus Ali.
Fathul menjelaskan judicial review yang diajukan UII ke MK ini lebih lengkap dibanding pemohon sebelumnya. Sebab, pihaknya memasukkan dua permohonan sekaligus, pertama berkaitan dengan pengujian formil dan kedua materil.
"Kami melihat bahwa argumen yang kami bangun itu berbeda dengan (gugatan sebelumnya) yang sudah sampai di MK," kata Fathul kepada wartawan di Kampus UII Jalan Cik Ditiro No 1 Kota Yogyakarta, Senin (11/11/2019).
"Kami memasukkan dua uji yang pertama adalah uji formil, yang kedua adalah uji material," lanjutnya.
Pengujian formil yang UII ajukan ke MK berkaitan dengan proses revisi UU KPK. Menurut Fathul, proses revisi atas UU KPK No 30 tahun 2002 banyak yang dilanggar dan tak sesuai dengan mekanisme penyusunan atau revisi terhadap produk UU.
Tak hanya di tatanan formil, UII juga melihat banyak komponen atau materi di UU KPK hasil revisi yang bermasalah. UII mencatat setidaknya ada delapan pasal di UU KPK hasil revisi yang perlu ditinjau ulang dan dikritisi materinya.
"Pengajuan materiil kami menyangkut pasal 1 angka 3, pasal 3, pasal 12b, pasal 24, pasal 37b ayat 1 huruf b, pasal 40 ayat 1, pasal 45a ayat 3 huruf a, dan pasal 47 dari Undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019," terangnya.
Jika judicial review UII berhasil, Fathul memprediksi akan ada dua kemungkinan. Pertama UU KPK hasil revisi dibatalkan karena cacat formil, dan kedua hakim menyatakan tidak ada catat formil namun secara materiil ada pasal yang perlu dibenahi.
"Ya harapannya Mahkamah Konstitusi bisa mendengar kami, dan permohonan kami bisa dikabulkan," tutur Fathul. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 11:37 AM
Polres Jakbar Musnahkan 37 Kg Sabu dan 10 Ribu Butir Ekstasi
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, November 5, 2019 | 4:02 PM
PT Kontak Perkasa - Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan selama 2 pekan terakhir. Dari kasus itu, polisi meringkus 20 orang tersangka.
Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz mengatakan, selama 2 pekan ini pihaknya telah mengungkap 11 kasus narkoba.
"Di mana terdiri dari ada 2 kasus besar, yang pertama yaitu kasus jaringan internasional Malaysia-Indonesia melalui jalur laut di Sumatera yang pada saat itu kami pengembangan sampai ke Pekanbaru dengan barang bukti 13 kilogram sabu dan lain-lain. Kemudian kasus kedua yaitu sabu yang kami tangkap di parkiran sebuah mall di Jaksel 2 minggu yang lalu. Jadi dua kasus itu jumlahnya yang kedua 24 kg," ujar Erick di Polres Jakbar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).
Selain 37 Kg sabu, narkoba lain yang dimusnahkan yakni 4,67 Kg ganja, 10 ribu butir ekstasi dan 11.900 butir pil psikotropika. Total ada 20 tersangka yang ditangkap selama dua pekan pengungkapan kasus tersebut.
Erick mengatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah mendapat ketetapan dari pengadilan. Polisi menyisakan sedikit sampe barang bukti untuk dihadirkan di persidangan.
"Para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2), pasal 111 ayat (2) junto pasal 132, Pasal 71 ayat 1 UU No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 60 ayat 1 huruf c subsider pasar 62 junto pasal 71 ayat 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Pdesikotropika dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimasud pada ayat 2 yaitu Rp 10 milyar," katanya.
Kegiatan pemusnahan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zein. Zein mengapresiasi kinerja Polres Jakarta Barat dalam upaya pemberantasan narkoba.
"Tentunya saya atas nama Pemerintah Kota Jakbar dan seluruh warga masyarakat Jakarta Barat khusunya memberikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pengungkapan kasus narkotika ini. Kita sama-sama tahu bahwa sudah beberapa kali tahun ini pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Jakbar. Ini merupakan berkat hasil upaya kerja keras. Oleh karena itu tentunya kita sama-sama memberikan apresiasi setinggi-tingginta ini dalam rangka juga menyelamatkan generasi muda karena sebagian besar narkotika ini sasarannya generasi muda," tutur Zein.
Pemusnahan ini juga dihadiri oleh pelawan Tessy dan Polo. Keduanya juga mewakili organisasi Gerakan Peduli Antinarkoba (GPAN).
Dalam kesempatan itu, Tessy menyinggung soal dirinya yang pernah kecanduan narkoba. Ia pun memberi pesan kepada generasi muga untuk tidak coba-coba menggunakan narkoba.
"Kita berharap kepaada semua kalangan terutama anak muda jangan coba-coba mengenal apa itu narkoba. Mungkin kalian pakai narkoba itu karena apa? Karena Anda belum mengenal pendalaman tentang narkoba. Tapi kalau kalian sudah mengerti tentang narkoba pendalaman tntang narkoba, saya yakin anda akan terhindar dari narkoba," kata Tessy.
Smaa halnya dengan Polo. Ia juga mengimbau generasi muda untuk menjauhi narkoba.
"Saya ingin sampaikan bahwa hari gini kalau masih ada yang mau coba-coba pakai narkoba, nggak keren dan hanya orang-orang yang bodoh di dalam mengambil pilihan itu adalah orang-orang yang siap menjadi orang-orang yang salah," tutur Polo. - PT Kontak Perkasa
Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz mengatakan, selama 2 pekan ini pihaknya telah mengungkap 11 kasus narkoba.
"Di mana terdiri dari ada 2 kasus besar, yang pertama yaitu kasus jaringan internasional Malaysia-Indonesia melalui jalur laut di Sumatera yang pada saat itu kami pengembangan sampai ke Pekanbaru dengan barang bukti 13 kilogram sabu dan lain-lain. Kemudian kasus kedua yaitu sabu yang kami tangkap di parkiran sebuah mall di Jaksel 2 minggu yang lalu. Jadi dua kasus itu jumlahnya yang kedua 24 kg," ujar Erick di Polres Jakbar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).
Selain 37 Kg sabu, narkoba lain yang dimusnahkan yakni 4,67 Kg ganja, 10 ribu butir ekstasi dan 11.900 butir pil psikotropika. Total ada 20 tersangka yang ditangkap selama dua pekan pengungkapan kasus tersebut.
Erick mengatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah mendapat ketetapan dari pengadilan. Polisi menyisakan sedikit sampe barang bukti untuk dihadirkan di persidangan.
"Para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2), pasal 111 ayat (2) junto pasal 132, Pasal 71 ayat 1 UU No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 60 ayat 1 huruf c subsider pasar 62 junto pasal 71 ayat 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Pdesikotropika dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimasud pada ayat 2 yaitu Rp 10 milyar," katanya.
Kegiatan pemusnahan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zein. Zein mengapresiasi kinerja Polres Jakarta Barat dalam upaya pemberantasan narkoba.
"Tentunya saya atas nama Pemerintah Kota Jakbar dan seluruh warga masyarakat Jakarta Barat khusunya memberikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pengungkapan kasus narkotika ini. Kita sama-sama tahu bahwa sudah beberapa kali tahun ini pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Jakbar. Ini merupakan berkat hasil upaya kerja keras. Oleh karena itu tentunya kita sama-sama memberikan apresiasi setinggi-tingginta ini dalam rangka juga menyelamatkan generasi muda karena sebagian besar narkotika ini sasarannya generasi muda," tutur Zein.
Pemusnahan ini juga dihadiri oleh pelawan Tessy dan Polo. Keduanya juga mewakili organisasi Gerakan Peduli Antinarkoba (GPAN).
Dalam kesempatan itu, Tessy menyinggung soal dirinya yang pernah kecanduan narkoba. Ia pun memberi pesan kepada generasi muga untuk tidak coba-coba menggunakan narkoba.
"Kita berharap kepaada semua kalangan terutama anak muda jangan coba-coba mengenal apa itu narkoba. Mungkin kalian pakai narkoba itu karena apa? Karena Anda belum mengenal pendalaman tentang narkoba. Tapi kalau kalian sudah mengerti tentang narkoba pendalaman tntang narkoba, saya yakin anda akan terhindar dari narkoba," kata Tessy.
Smaa halnya dengan Polo. Ia juga mengimbau generasi muda untuk menjauhi narkoba.
"Saya ingin sampaikan bahwa hari gini kalau masih ada yang mau coba-coba pakai narkoba, nggak keren dan hanya orang-orang yang bodoh di dalam mengambil pilihan itu adalah orang-orang yang siap menjadi orang-orang yang salah," tutur Polo. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:02 PM
Kominfo Mulai Bangun 4.000 BTS yang Dijanjikan Jokowi
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 1, 2019 | 10:03 AM
PT KP Press - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mulai berkoordinasi dengan jajarannya untuk menjalankan program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), salah satunya untuk merealisasikan pembangunan 4.000 BTS.
Pembangunan 4.000 BTS ini sendiri sebelumnya dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian proyek Palapa Ring atau yang dikenal dengan tol langit pada Selasa (15/10) kemarin.
Dalam rapat internal antara Menkominfo Johnny dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Informasi (Bakti) Anang Latief, Johnny mengatakan agar pembangunan infrastruktur internet tersebut segera dimulai.
"Target utama menyelesaikan 4.000 BTS di 2019 karena sudah ada arahan pak menteri di bulan Oktober ini. Untuk 500 digarap tahun ini, sedangkan 3.500 diselesaikan di tahun 2020," kata Anang ditemui usai diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya, Bakti Kominfo sudah membangun 1.000 BTS. Itu artinya, secara keseluruhan sampai tahun depan, total ada 5.000 BTS dengan skema universal service obligation (USO).
"1.000 sudah kami bangun, sebagian besar masih 2G sekaligus nanti kami 4G juga, terutama yang 4.000 itu langsung le 4G, di mana salah satunya sudah dibangun di Maumere itu BTS dari XL," tutur Anang.
Nantinya, 4.000 BTS tersebut mayoritas bakal didirikan di wilayah Papua, sedangkan sisanya akan dibangun di daerah lainnya, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan lainnya.
Adapun total 5.000 BTS USO ditempatkan di 5.000 desa, di mana ditempatkan di tengah-tengah desa guna memastikan keamanan dan perawatan infrastruktur tersebut terjamin karena berada di pusat pemukiman masyarakat.
Terkait peminat yang mengoperasikan BTS USO tersebut, Anang menyebutkan sejauh ini yang sudah pasti itu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo.
"Kemarin Smartfren bersedia membangun daerah yang nanti akan jadi fokus mereka. Untuk saat ini pembagiannya belum. Untuk desanya sudah ada, tapi distribusi operatornya nanti kita menunggu pertemuan dengan operator," pungkas Anang. - PT KP Press
Pembangunan 4.000 BTS ini sendiri sebelumnya dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian proyek Palapa Ring atau yang dikenal dengan tol langit pada Selasa (15/10) kemarin.
Dalam rapat internal antara Menkominfo Johnny dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Informasi (Bakti) Anang Latief, Johnny mengatakan agar pembangunan infrastruktur internet tersebut segera dimulai.
"Target utama menyelesaikan 4.000 BTS di 2019 karena sudah ada arahan pak menteri di bulan Oktober ini. Untuk 500 digarap tahun ini, sedangkan 3.500 diselesaikan di tahun 2020," kata Anang ditemui usai diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya, Bakti Kominfo sudah membangun 1.000 BTS. Itu artinya, secara keseluruhan sampai tahun depan, total ada 5.000 BTS dengan skema universal service obligation (USO).
"1.000 sudah kami bangun, sebagian besar masih 2G sekaligus nanti kami 4G juga, terutama yang 4.000 itu langsung le 4G, di mana salah satunya sudah dibangun di Maumere itu BTS dari XL," tutur Anang.
Nantinya, 4.000 BTS tersebut mayoritas bakal didirikan di wilayah Papua, sedangkan sisanya akan dibangun di daerah lainnya, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan lainnya.
Adapun total 5.000 BTS USO ditempatkan di 5.000 desa, di mana ditempatkan di tengah-tengah desa guna memastikan keamanan dan perawatan infrastruktur tersebut terjamin karena berada di pusat pemukiman masyarakat.
Terkait peminat yang mengoperasikan BTS USO tersebut, Anang menyebutkan sejauh ini yang sudah pasti itu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo.
"Kemarin Smartfren bersedia membangun daerah yang nanti akan jadi fokus mereka. Untuk saat ini pembagiannya belum. Untuk desanya sudah ada, tapi distribusi operatornya nanti kita menunggu pertemuan dengan operator," pungkas Anang. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:03 AM
Pasangan Remaja Ini Bikin Pesta Anniversary Pacaran, Undang Keluarga & Teman
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, October 31, 2019 | 2:46 PM
Kontak Perkasa Futures - Apa yang kamu lakukan ketika merayakan anniversary atau hari jadi pertamamu dengan kekasih? Setidaknya pasangan memberikan bunga atau melakukan makan malam romantis. Tapi beda dengan pasangan remaja ini, mereka merayakan hari jadi dengan cara ekstra.
Dua remaja asal Filipina Shaina Mae Quizada dan Prince Gabriel Pedrosa membuat perayaan hari jadi satu tahun pacaran mereka dengan cara spesial dan unik. Mereka membuat acara yang besar-besaran dengan mengundang teman dan keluarga mereka.
Dalam perayaan yang seperti acara tunangan tersebut tersedia banyak makanan, mulai dari babi guling, lumpia dan es krim. Acara tersebut menghabiskan 10 ribu peso atau sekitar Rp 2,7 juta.
Dalam foto-foto yang dibagikan di Facebook, tampak dalam acara tersebut ada dekor yang tak kalah menghebohkan. Ada backdrop yang berisi foto-foto pasangan yang dijuluki 'Shairiel' itu dengan tulisan Happy 1st Anniversary.
Unggahan di Facebook tersebut pun jadi viral. Lebih dari 51 ribu yang membagikan ulang unggahan tersebut.
Pasangan remaja itu pun banyak mendapatkan komentar negatif. Tak jarang, mereka diolok-olok netizen karena dua remaja tersebut dianggap berlebihan.
Meski jadi bahan ledekan, namun pasangan tersebut tidak peduli. Mereka mengaku punya cara sendiri untuk merayakan hari jadi setelah 365 hari bersama menjadi kekasih.
"Mungkin mereka berpikir ini lucu karena mereka baru pertama kali melihat pasangan yang merayakan hari jadi dengan pesta yang ada banyak makanan. Tapi mereka tidak mengganggu saya karena semua orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan opini mereka," ujar Shaina. - Kontak Perkasa Futures
Dua remaja asal Filipina Shaina Mae Quizada dan Prince Gabriel Pedrosa membuat perayaan hari jadi satu tahun pacaran mereka dengan cara spesial dan unik. Mereka membuat acara yang besar-besaran dengan mengundang teman dan keluarga mereka.
Dalam perayaan yang seperti acara tunangan tersebut tersedia banyak makanan, mulai dari babi guling, lumpia dan es krim. Acara tersebut menghabiskan 10 ribu peso atau sekitar Rp 2,7 juta.
Dalam foto-foto yang dibagikan di Facebook, tampak dalam acara tersebut ada dekor yang tak kalah menghebohkan. Ada backdrop yang berisi foto-foto pasangan yang dijuluki 'Shairiel' itu dengan tulisan Happy 1st Anniversary.
Unggahan di Facebook tersebut pun jadi viral. Lebih dari 51 ribu yang membagikan ulang unggahan tersebut.
Pasangan remaja itu pun banyak mendapatkan komentar negatif. Tak jarang, mereka diolok-olok netizen karena dua remaja tersebut dianggap berlebihan.
Meski jadi bahan ledekan, namun pasangan tersebut tidak peduli. Mereka mengaku punya cara sendiri untuk merayakan hari jadi setelah 365 hari bersama menjadi kekasih.
"Mungkin mereka berpikir ini lucu karena mereka baru pertama kali melihat pasangan yang merayakan hari jadi dengan pesta yang ada banyak makanan. Tapi mereka tidak mengganggu saya karena semua orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan opini mereka," ujar Shaina. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:46 PM
Canda Sri Mulyani Merasa Terancam Nadiem Jadi Menteri
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, October 29, 2019 | 4:39 PM
PT KP Press - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ia sempat merasa terusik ketika mantan bos Gojek Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2019-2024.
"Ada menteri yang usianya 35 tahun (nadiem Makarim). Saya berdiri disumpah menjadi menteri, di sebelah menteri yang masih so young buat saya adalah seperti mengusik," kata Sri Mulyani dalam Festival Transformasi 2019, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Kehadiran Nadiem membuat Sri Mulyani merasa tersudut. Mengapa hal tersebut membuatnya merasa seperti itu?
Menurut Sri mulyani, Nadiem yang baru berusia 35 tahun dan sudah menjadi menteri pasti memiliki sejumlah ide-ide yang akan diimplementasikannya selama menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut membuat Sri Mulyani tak bisa santai meski sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 5 tahun yang lalu.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani mengajak jajarannya melakukan inovasi, memberikan gebrakan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengelola keuangan negara.
"Kala itu mengingatkan saya, mengingatkan internal Kementerian Keuangan. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa Anda punya menteri yang sama, dan Wamennya dari dalam, Anda akan tenang saja. Karena dari situ saya berdiri di sebelah Nadiem, saya merasa tersudut. You better change atau Anda punah, seperti dinosaurus. Kalau tidak berubah, Anda akan punah," jelas dia.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, ia sempat berbincang dengan Nadiem. Menurutnya, perbincangannya tersebut membuatnya sadar bahwa dirinya perlu melakukan berbagai inovasi.
"Saya baru ngobrol sama Nadiem and then I realized that I'm so old now. Tapi itu jadi reminder, dan kita diskusi banyak, membuat saya sadar bahwa perubahan itu suatu keniscayaan," pungkas Sri Mulyani. - PT KP Press
"Ada menteri yang usianya 35 tahun (nadiem Makarim). Saya berdiri disumpah menjadi menteri, di sebelah menteri yang masih so young buat saya adalah seperti mengusik," kata Sri Mulyani dalam Festival Transformasi 2019, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Kehadiran Nadiem membuat Sri Mulyani merasa tersudut. Mengapa hal tersebut membuatnya merasa seperti itu?
Menurut Sri mulyani, Nadiem yang baru berusia 35 tahun dan sudah menjadi menteri pasti memiliki sejumlah ide-ide yang akan diimplementasikannya selama menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut membuat Sri Mulyani tak bisa santai meski sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 5 tahun yang lalu.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani mengajak jajarannya melakukan inovasi, memberikan gebrakan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengelola keuangan negara.
"Kala itu mengingatkan saya, mengingatkan internal Kementerian Keuangan. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa Anda punya menteri yang sama, dan Wamennya dari dalam, Anda akan tenang saja. Karena dari situ saya berdiri di sebelah Nadiem, saya merasa tersudut. You better change atau Anda punah, seperti dinosaurus. Kalau tidak berubah, Anda akan punah," jelas dia.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, ia sempat berbincang dengan Nadiem. Menurutnya, perbincangannya tersebut membuatnya sadar bahwa dirinya perlu melakukan berbagai inovasi.
"Saya baru ngobrol sama Nadiem and then I realized that I'm so old now. Tapi itu jadi reminder, dan kita diskusi banyak, membuat saya sadar bahwa perubahan itu suatu keniscayaan," pungkas Sri Mulyani. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:39 PM
Cerita Menag Datang saat Habib Rizieq Mantu, Lalu Ditolak Ketemu saat Umrah
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, October 28, 2019 | 2:39 PM
PT Kontak Perkasa Futures - Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi menceritakan hubungannya dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS). Fachrul mengaku pernah hadir ke acara pernikahan anak HRS. Namun, saat mendukung Jokowi, keinginannya bertemu dengan HRS ditolak.
"Setiap Habib Rizieq mengadakan hajatan, menikahkan anaknya, ya mohon maaf kalau saya bilang belakangan itu mungkin hanya saya pejabat yang mau datang," kata Fachrul Razi beberapa waktu yang lalu.
Hubungan dekat Fachrul dengan HRS ini terus terjalin. Apalagi ketika keduanya masih sepakat untuk memusuhi paham komunisme. Namun, ketika HRS sudah mulai berbicara tentang isu khilafah, Fachrul melihat HRS sudah aneh.
"Karena saat itu saya belum lihat dia ngomong soal khilafah, tapi ngomongnya soal antikomunis jadi okelah kalau itu. Masih sejalan dengan kita. Tapi belakangan begitu dia aneh menurut saya," ungkap Fachrul.
Selain itu, Fachrul juga mengungkap ceritanya ketika ditolak bertemu dengan HRS di Makkah. Saat itu, Fachrul hendak melakukan ibadah umroh. Dia ditolak karena ia mendukung Jokowi dalam Pilpres.
"Saya pernah minta waktu untuk bertemu saat saya mau umrah. Tapi saya nggak tahu benar atau tidak, ada orangnya yang bilang nggak mau ketemu saya lagi karena sudah jadi pendukung Jokowi. Wah... itu salah lah. Islam itu mengatur silaturahmi yang sangat luas. Itu pandangan yang salah saya kira, kalau nggak bertemu hanya karena saya jadi pendukung Pak Jokowi," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Fachrul Razi dilantik menjadi Menag oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019). Dengan lantar belakangnya dari TNI, Fachrul diberi tugas khusus untuk menumpas radikalisme di Indonesia.
"Sama seperti yang lalu, radikalisme kemudian program harus fokus dan capai sasaran. Sudah betul lah beliau, maksud beliau tidak hanya dilaksanakan aja, tapi mencapai sasaran nggak, fokus nggak, sudah bagus lah itu," ujar Fachrul Razi di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Senen, Jakarta, Jumat (25/10/2019). - PT Kontak Perkasa Futures
"Setiap Habib Rizieq mengadakan hajatan, menikahkan anaknya, ya mohon maaf kalau saya bilang belakangan itu mungkin hanya saya pejabat yang mau datang," kata Fachrul Razi beberapa waktu yang lalu.
Hubungan dekat Fachrul dengan HRS ini terus terjalin. Apalagi ketika keduanya masih sepakat untuk memusuhi paham komunisme. Namun, ketika HRS sudah mulai berbicara tentang isu khilafah, Fachrul melihat HRS sudah aneh.
"Karena saat itu saya belum lihat dia ngomong soal khilafah, tapi ngomongnya soal antikomunis jadi okelah kalau itu. Masih sejalan dengan kita. Tapi belakangan begitu dia aneh menurut saya," ungkap Fachrul.
Selain itu, Fachrul juga mengungkap ceritanya ketika ditolak bertemu dengan HRS di Makkah. Saat itu, Fachrul hendak melakukan ibadah umroh. Dia ditolak karena ia mendukung Jokowi dalam Pilpres.
"Saya pernah minta waktu untuk bertemu saat saya mau umrah. Tapi saya nggak tahu benar atau tidak, ada orangnya yang bilang nggak mau ketemu saya lagi karena sudah jadi pendukung Jokowi. Wah... itu salah lah. Islam itu mengatur silaturahmi yang sangat luas. Itu pandangan yang salah saya kira, kalau nggak bertemu hanya karena saya jadi pendukung Pak Jokowi," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Fachrul Razi dilantik menjadi Menag oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019). Dengan lantar belakangnya dari TNI, Fachrul diberi tugas khusus untuk menumpas radikalisme di Indonesia.
"Sama seperti yang lalu, radikalisme kemudian program harus fokus dan capai sasaran. Sudah betul lah beliau, maksud beliau tidak hanya dilaksanakan aja, tapi mencapai sasaran nggak, fokus nggak, sudah bagus lah itu," ujar Fachrul Razi di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Senen, Jakarta, Jumat (25/10/2019). - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:39 PM
