Sri Mulyani: Tanpa Vaksin, Mustahil Ada Pemulihan Ekonomi
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, November 23, 2020 | 11:12 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi saat vaksin tersedia. Tanpa vaksin, maka ia menilai pemulihan akan berjalan lebih lama dari perkiraan.
Hal ini disampaikan saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dalam sesi 'Finance Track', bersama para menteri keuangan luar dunia.
"Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut," ujarnya dalam pernyataannya , Senin (23/11/2020).
Lanjutnya, fokus dari pembahasan di dalam finance track adalah mengenai fiskal, moneter, dan kebijakan bersama-sama untuk menangani Covid-19 dan mengendalikan perekonomian.
"Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan perlu dilakukan dan terus dilakukan," kata dia.
Artinya, lanjut dia, kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi di sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pilih secara kuat.
Di dalam sesi finance track, Sri Mulyani juga mengatakan, bersama para menteri keuangan dunia, dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin Covid-19. Bagaimana lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia bisa memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin, untuk bisa mendapatkan vaksin. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Ridwan Kamil Penuhi Panggilan Bareskrim terkait Kerumunan Habib Rizieq
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 20, 2020 | 2:13 PM
PT KP Press - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Kang Emil sapaan akrabnya, dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan acara Habib Rizieq di Bogor yang menimbulkan kerumunan beberapa waktu lalu.
Pantauan detikcom, Ridwan Kamil tiba di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pukul 09.40 WIB, Jumat (20/11/2020). Emil hadir mengenakan baju kemeja biru berbalut rompi biru dongker dengan didampingi sejumlah orang.
"(Hadir ke Bareskrim) Sebagai kewajiban warga negara untuk dimintai keterangan. Nanti hasilnya insyaallah saya sampaikan setelah pemeriksaan dan klarifikasi," kata Emil.
Diberitakan sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Ridwan Kamil akan dimintai klarifikasi terkait Pergub penanganan COVID-19 di Jabar. Selain itu, Ridwan Kamil bakal ditanya terkait upaya dalam mengantisipasi kerumunan di Jabar.
"Terkait pemanggilan gubernur Jawa Barat di Bareskrim, beliau tentunya dipanggil kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat tahu persis karena beliau yang mengeluarkan Pergub terkait penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Bagaimana implementasinya ke bawah, apa perintahnya ke bawah, kemudian beliau mengetahui kejadian kemarin, apa reaksinya apa upayanya tentunya ini yang akan digali penyidik," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11).
Ridwan Kamil sebelumnya sudah buka suara terkait pemanggilan dirinya ke Bareskrim. Ridwan Kamil siap memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
"Jadi bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor, tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11).
Ridwan Kamil lantas berbicara mengenai perbedaan kewenangan di DKI dan Jawa Barat. Menurut Ridwan Kamil, hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota bersifat koordinatif.
"Kalau di luar Jakarta semua kewenangan teknis itu ada di wali kota dan bupati," ucapnya.
"Ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelola oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota, dan gubernur itu koordinatif yang tidak wajib melaporkan hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau Kodam yang sifatnya komando di mana laporan harus langsung," sambung dia. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Utang Luar Negeri RI Turun, Kini Jumlahnya Rp 5.759 T
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, November 19, 2020 | 3:18 PM
Kontak Perkasa Futures - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia periode kuartal III 2020 sebesar US$ 408,5 miliar atau setara dengan Rp 5.759 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.200.
Dari keterangan BI disebutkan angka ini terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 200,2 miliar atau sebesar Rp 2.822 triliun dan ULN swasta termasuk BUMN sebesar US$ 208,4 miliar atau sekitar Rp 2.938 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir kuartal III 2020 tercatat 3,8%.
"Ini menurun dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,1% year on year. Terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta," kata dia dalam siaran pers, Senin (16/11/2020).
BI menyebutkan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal III 2020 sebesar 38,1%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%.
Sementara itu, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar dia. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Nadiem Beri Rp1,8 Juta untuk Semua Guru dan Dosen Honorer
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, November 18, 2020 | 3:03 PM
PT Kontak Perkasa - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan insentif sebesar Rp1,8 juta untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2 juta orang selama pandemi virus corona.
Insentif diberikan Kemendikbud kepada dosen dan guru honorer, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, dan pendidik PAUD.
"Kita berhasil mendapat subsidi upah untuk honorer dan tenaga kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta yang diberikan satu kali, jadi sekaligus," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Tenaga pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi turut diberikan insentif. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah dan perguruan tinggi negeri serta swasta.
"Total sasaran 2 juta orang. Paling besar guru honorer Rp1,6 juta, dan sisanya dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran keluarga Rp3,6 triliun," katanya.
Mengutip paparan yang disampaikan Nadiem, rincian total target penerima insentif ada 2.034.732 orang. Jumlah tersebut meliputi 1.634.832 guru dan pendidik di sekolah negeri dan swasta.
Kemudian 162.277 dosen di PTN dan PTS, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif ini. Di antaranya, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), bukan PNS, tidak menerima subsidi upah dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja sampai 1 Oktober, serta memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta.
Sejuta Honorer Bisa Jadi PPK 2021
Selain itu, Nadiem bakal memberikan kesempatan semua guru honorer mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Ia menegaskan semua guru honorer di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti tes ini mulai 2021. Pelaksanaan tes akan berbasis komputer.
Jika lolos seleksi, Nadiem mengatakan gaji guru akan langsung dianggarkan di tahun itu dan dijamin pemerintah pusat. Bagi mereka yang tidak lolos bisa mengulang di tahun berikutnya sampai tiga kali.
"Kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai 1 juta guru jika lolos seleksi," ujarnya.
Lihat juga: Perpres Jokowi dan Bahagia PPPK Lepas 'Diskriminasi' Gaji
Nadiem lalu meminta pemerintah daerah segera memberikan formasi guru yang dibutuhkan di daerah masing-masing
Sejauh ini, katanya, pemda baru menyampaikan 200 ribu formasi. Padahal Nadiem yakin kebutuhan di daerah jauh lebih besar dari itu.
Ia memastikan pelaksanaan tes PPPK kali ini berbeda dengan tahun-tahun berikutnya lantaran Kemendikbud menyiapkan anggaran dan formasi yang jelas.
"Dari [Direktorat Jenderal] GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa menguasai dan kemungkinan lulus tes meningkat kalau mengikuti pembelajaran. Itu gratis diberikan," kata Nadiem. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Mahfud: Pemerintah Sesalkan Kerumunan Acara Rizieq, Anies Sudah Diingatkan
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, November 16, 2020 | 2:55 PM
PT KP Press - Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap resmi terkait kerumunan di acara pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Petamburan, Jakpus. Mahfud menegaskan pemerintah menyayangkan acara yang menimbulkan kerumunan itu.
"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Pwtamburan Jakpus," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Mahfud menyebut pemerintah pusat sebenarnya sudah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pusat ingin Anies memastikan penegakan protokol kesehatan dalam acara Habib Rizieq.
"Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," kata Mahfud Md.
Mahfud Md menegaskan kewenangan terkait protokol kesehatan acara Habib Rizieq ada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Ini berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan.
"Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, sekali lagi penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ucap Mahfud Md. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Perbandingan Harga PS5 di ASEAN, Mana Paling Murah?
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, November 13, 2020 | 9:56 AM
Kontak Perkasa Futures - Setelah dinanti, akhirnya Sony mulai resmi memasarkan PlayStation 5 (PS5) ke berbagai negara pada hari ini, Kamis (12/11/2020). Bila kalian tak sabar untuk membeli konsol terbaru ini, mungkin bisa mengintip harga jual di negara tetangga.
Sejauh ini negara di Amerika Utara, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, dan Korea Selatan yang menjadi pasar prioritas menjual PS5. Setelah itu negara-negara berikutnya, seperti di Asia Tenggara.
Singapura menjadi yang pertama di ASEAN yang memasarkan PS5, kemudian secara berurutan diikuti oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Sementara negara yang belum disebutkan, Sony belum menentukannya, tapi kalian bisa melihat harga perkiraannya di negara tersebut.
Harga jual PS5 di Indonesia sendiri mencapai Rp 8,7 jutaan, di mana itu lebih mahal ketimbang di Thailand dengan jenis PS5 yang sama dibanderol 15.130 Bath atau dikonversi menjadi Rp 7,1 jutaan. Begitu juga perkiraan harga jual PS5 di Vietnam di angka 11,5 juta Dong atau Rp 7 jutaan.
Tapi, ada catatan. Harga tersebut bisa saja berubah seiring dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Selain itu juga, produk dengan harga di atas USD 500 akan dikenakan Bea Cukai saat memasuki wilayah Indonesia.
Diketahui, Sony merilis PS5 dalam dua model. Pertama, PS5 Standar Edition harganya USD 499,99 atau kisaran Rp 7,4 jutaan. Kedua, PS5 Digital Edition dilepas USD 399,99 atau RP 5,9 jutaan.
Berikut perbandingan harga PS5 di negara Asia Tenggara dan juga tanggal perilisannya, seperti dikutip dari Mashable:
Singapura
Tanggal Rilis : 19 November 2020
PS5 : SGD 729
PS5 Digital Edition : SGD 599
Malaysia
Tanggal rilis : 11 Desember 2020
PS5 : RM 2.999
PS5 Digital Edition : RM 1.869
Filipina
Tanggal rilis : 11 Desember 2020
PS5 : 27.990 Peso
PS5 Digital Edition : Belum dikonfirmasi
Indonesia
Tanggal rilis : 22 Januari
PS5 : Rp 8.799.000
PS5 Digital Edition : Rp 7.299.000
Thailand
Tanggal rilis : Belum dikonfirmasi
PS5 : 15.130 Bath
PS5 Digital Edition : 12.100 Bath
Kamboja
Tanggal rilis : Belum dikonfirmasi
PS5 : 2.000.000 Riel (perkiraan)
PS5 Digital Edition : 1.600.000 Riel (perkiraan)
Brunei
Tanggal rilis : Belum dikonfirmasi
PS5 : BND 672 (perkiraan)
PS5 Digital Edition : BND 537 (perkiraan)
Laos
Tanggal rilis : Belum dikonfirmasi
PS5 : 4.620.000 Kip (perkiraan)
PS5 Digital Edition : 3.700.000 Kip (perkiraan)
Timor Leste
Tanggal rilis : Belum dikonfirmasi
PS5 : USD 499 (perkiraan)
PS5 Digital Edition : USD 399 (perkiraan) - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Sudah November, Apa Kabar Program Vaksin Covid-19 RI?
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, November 12, 2020 | 3:02 PM
PT Kontak Perkasa - Terdapat sejumlah kabar baik mengenai perkembangan vaksin di Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali bicara mengenai update pengadaan vaksin Covid-19.
Terbaru, dia menyebutkan bahwa pada bulan depan atau Desember 2020, akan ada tahapan baru mengenai vaksin.
"Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, di bulan Desember ada bahan baku vaksin dan vaksin yang masuk ke Indonesia," kata Airlangga dalam acara bertajuk 'Tranformasi Ekonomi: Momentum Menuju Indonesia Maju dan unggul' yang diadakan di Universitas Islam Bandung (Unisba), Kamis (5/11/20).
Airlangga bilang, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah instrumen, termasuk payung hukum. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 yang menurutnya bakal jadi peta jalan pengadaan vaksin.
"Tentunya diharapkan BPOM bisa me-resume ataupun menganalisa hasil dari clinical trial yang dilakukan di Bandung," kata Airlangga.
Adapun hasil uji vaksin di Bandung ini, kata Airlangga juga didorong rampung dalam waktu dekat. Nantinya, hasil tersebut juga akan diteliti dengan perbandingan vaksin yang dari negara lain.
"Diharapkan Minggu pertama bulan Desember sudah ada interim result dan intergrasikan dengan result negara lain," kata politisi Partai Golkar ini.
Airlangga juga menyampaikan sejumlah langkah pemerintah dalam penanganan kesehatan yang diseimbangkan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Penanganan sisi kesehatan pemerintah mendorong jumlah testing yang ditingkatkan dan mengeluarkan patokan harga untuk testing sebesar Rp 900 ribu. Kemudian tracking dan treatment, mendorong kedisiplinan masyarakat dan operasi yustisi pemakaian masker," urai mantan Menteri Perindustrian ini.
Terpisah, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjawab sejumlah pertanyaan warganet melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Kementerian BUMN. Salah satu yang dijawab adalah mengenai pengadaan vaksin.
"Ini perlu saya jawab kenapa kita perlu pesan vaksin dari beberapa negara. Sekarang kan yang udah kita pesan ada namanya Sinovac dari China itu. Kemudian dari Uni Emirat Arab ada yang namanya Sinopharm," kata Arya Sinulingga dalam tayangan tersebut, dikutip Kamis (5/11/20).
"Kemudian ada berapa lagi yang lain yang memang kita pesan dua atau tiga lagilah produk yang kita pesan itu untuk vaksin ini," lanjutnya.
Lantas, kenapa harus banyak?
Menurutnya, problem utama di Indonesia adalah memang Indonesia butuh banyak vaksin. Setidaknya, butuh sekitar 60% penduduk Indonesia yang harus divaksinasi.
"Supaya kita terpenuhi yang namanya herd immunity. Nah ini adalah jumlah minimal, 60% dari penduduk kita itu sekitar 160 juta orang yang harus di vaksin," ucapnya.
Karena vaksin bersifat inaktif, maka harus dua kali disuntik. Artinya perlu 2 dosis vaksin untuk 1 orang.
"Jadi total ada 320 juta vaksin. Nah dari Sinovac itu hanya dapat 140 juta, dari Sinopharm itu dapatnya 30 juta," tandasnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : cnbcindonesia.com
