Geliat Pendiri Demokrat Ngotot Gelar KLB Meski Tak Sesuai AD/ART
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, March 3, 2021 | 9:26 AM
PT Kontak Perkasa - Sejumlah pendiri Partai Demokrat (PD) ngotot ingin menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, sebagaimana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) PD, KLB baru bisa digelar jika disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.
Perihal penyelenggaraan KLB termaktub dalam AD Partai Demokrat Bab X tentang Permusyawaratan Partai dan Rapat-rapat, tepatnya pada Pasal 81 ayat 4. Berikut bunyinya:
Pasal 81
(4) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan:
a. Majelis Tinggi Partai, atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
Mengenai KLB juga diatur dalam Pasal 83 ART Demokrat Bab VII tentang Permusyawaratan dan Rapat-rapat. Berikut bunyinya:
Pasal 83
(1) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa.
(2) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan:
a. Majelis Tinggi Partai, atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
(3) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa.
Jika merujuk AD ART, restu ketua majelis tinggi partai adalah mutlak. Kini, jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tak lain adalah ayah kandung AHY.
SBY tentunya tidak akan rela kepemimpinan AHY dikudeta. Presiden ke-6 RI itu bahkan sudah memberi titah agar mengusir kader PD yang terlibat rencana kudeta AHY, melalui KLB.
Meskipun demikian, sejumlah pendiri PD tak gentar. Salah seorang pendiri Demokrat, Hencky Luntungan menyebut persiapan KLB sudah mencapai 80 persen, dari peserta hingga penyelenggaraan acaranya. KLB pun dipastikan akan digelar pada Maret ini.
"Waktu dan tempat sudah jelas, persoalannya belum bisa di ekspose karena untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, intimidasi, dan anarkis, tapi sudah ya, kalau tempat 80 persen, peserta 80 persen, tinggal rencana keberangkatan aja," kata Hencky kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).
"Waktunya mungkin minggu pertama atau kedua ini," lanjutnya.
Namun, lokasi pastinya belum diungkapkan. Yang pasti, lokasinya berada di luar Pulau Jawa.
"Di luar Jawa, tapi tidak boleh disampaikan di mananya. Nanti H-3 saya sampaikan, dipastikan bulan ini," ucap Hencky.
Partai bukanlah perusahaan. Kalimat itu yang dilontarkan Hencky Luntungan perihal penyelenggaraan KLB Partai Demokrat terbentur aturan AD ART.
"Jalan dong tetap. Itu kan menurut dia (internal PD), bukan kemauan partai, ini kan bukan perusahaan," sebut Hencky.
Menurut Hencky, AD ART PD saat ini tidak sah karena bukan berdasarkan hasil rapat pleno dalam Kongres ke-V PD Maret 2020 lalu. Dia justru menyebut AD ART Partai Demokrat saat ini dibuat di dalam 'kamar'.
"Apalagi apa yang disebut majelis tinggi partai itu kan tidak lewat dalam rapat pleno, jadi suka-suka dia aja, bikin di kamar," terangnya.
"Partai ini kan partai terbuka, jadi boleh aja aklamasi, tapi kalau pembahasan AD ART, peraturan organisasi, ya jangan bikin di dalam kamar dong, harus ada pleno," lanjut Hencky.
Tapi, lagi-lagi Partai Demokrat mempunyai alasan yang kuat untuk menyebut KLB yang bakal digelar adalah ilegal. Sebab mereka memiliki legalitas, yakni pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
"AD ART sudah disahkan Kemenkum HAM dan sebelumnya sudah disetujui oleh pemilik suara untuk disempurnakan tanpa merubah substansi," kata Ketua BPOKK, Herman Khaeron, kepada wartawan, Selasa (2/3).
AD ART Partai Demokrat saat ini juga disebut sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh para ketua DPD. AD ART itu juga sudah sesuai dengan draf sebagaimana dalam Kongres ke-V Demokrat 2020 lalu.
"Saya tahu prosesnya, bahkan sebelum dikirim ke Kemenkum HAM dikonsultasikan kembali kepada para ketua DPD, agar secara terbuka tidak ada substansi yang berubah seperti draf dalam kongres," tutur Herman. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
CRF250 Rally Dapat Penyegaran Fitur dan Mesin, Harga Rp 87,5 Juta
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, March 2, 2021 | 1:50 PM
PT Kontak Perkasa Futures - PT Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan motor dual purpose CRF250 Rally di pasar Indonesia, Selasa (2/3/2021). Secara tampilan memang tak memiliki perbedaan signifikan, tapi motor penjelajah dua alam ini kini punya mesin yang lebih bertenaga, dan fitur baru.
"Beragam perubahan pada Honda CRF250 Rally akan memberikan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan serta tangguh dalam melewati beragam kondisi jalan. Kami berharap penyematan fitur dan desain baru ini dapat menjawab kebutuhan para pecinta motor Adventure Tourer di Indonesia," ujar Thomas dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (2/3/2021).
CRF250 Rally mengalami revisi pada bagian sasis yang membuatnya lebih ringan. Motor petualang 250 cc ini menggunakan desain rangka semi double cradle dan desain cover knalpot serta singwarm model terbaru menghasilkan bobot lebih ringan menjadi 152kg, di mana tipe CRF250 Rally sebelumnya memiliki bobot 155 kg.
Sentuhan baru pada panelmeter digital yang kini lebih besar dan informatif dengan tambahan informasi jumlah rata-rata konsumsi bahan bakar dan posisi transmisi gigi yang sedang digunakan. Panel informasi ini kini juga semakin mudah dibaca pengendara dengan huruf dan angka yang diperbesar menjadi 23mm.
Perubahan desain juga terasa pada kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar sehingga dapat menampung bahan bakar 12,8L dan mampu menjelajah lebih dari 445km berkat hasil konsumsi bahan bakar 34,8km/liter.
Sementara dari dapur pacunya, CRF250 Rally masih menggunakan jantung 249cc, satu silinder, DOHC. Meski demikian Honda mengubah beberapa bagian untuk mendapat torsi dan tenaga yang lebih besar. Ubahan pada ukuran ratio gear, intake camshaft, dan exhaust menghasilkan akselerasi yang lebih responsif dengan tenaga maksimum yakni menjadi 18,9kW/8,500rpm (naik 0,7 kW dari versi sebelumnya) dan torsi maksimum 23.1Nm/6,500 rpm (naik 0,5 Nm).
Fitur baru CRF250 Rally kini dilengkapi dengan assist/slipper clutch. Fitur ini membuat penggunaan kopling lebih ringan dan dapat membantu engine brake yang mencegah roda belakang selip ketika pengendara menurunkan gigi secara cepat.
Sementara di bagian kaki-kaki Honda CRF250 Rally memiliki suspensi depan 43mm Inverted Front Fork Showa. Lalu velg alumunium dengan warna hitam Alumite (dengan ukuran 21 inchi bagian depan dan 18 inchi bagian belakang) dan menggunakan ban dengan pola dual purpose (depan ; 80 / 100-21M / C 51P dan belakang 120 / 80-18M / C 62P).
Tertarik meminangnya? Honda CRF250 Rally hadir dengan varian warna Extreme Red yang dijual dengan harga Rp. 87.500.000, - on the road (OTR) DKI Jakarta. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Luhut Sebut Pariwisata Bali Mau Dibuka Kembali
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, February 26, 2021 | 11:05 AM
Kontak Perkasa Futures - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jumlah kasus Corona (COVID-19) di Bali mengalami penurunan. Menurutnya hal itu memungkinkan kegiatan perekonomian di Bali bisa kembali dilanjutkan, salah satunya dalam sektor pariwisata.
"Jumlah kasus Corona di Bali dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena diberlakukannya kebijakan pendekatan terukur dengan memperhitungkan dua faktor krusial, yaitu memungkinkan kegiatan ekonomi untuk dilanjutkan dan menegakkan implementasi protokol kesehatan di seluruh Bali, termasuk di tingkat desa," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pemulihan pariwisata Bali, di Kantor Marves Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Luhut memaparkan tidak menutup kemungkinan jika nantinya pariwisata di Bali akan dibuka kembali. Dia menjelaskan sebelumnya perlu terlebih dahulu diadakan sosialisasi seperti mengenai peraturan atau regulasi tata cara pariwisata di Bali, terutama untuk wisatawan asing.
"Adapun regulasi baru yang diterapkan di Bali yakni diberlakukannya Penalty for Health Protocol. Aturan tersebut dengan tahapan awal sosialisasi dan publikasi mengenai praktek protokol kesehatan, pemantauan praktek protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan, peringatan pertama dengan diberlakukannya Penalti Administratif hingga terakhir deportasi," jelas Luhut.
Selain itu, Luhut menjelaskan dalam pemulihan ekonomi di Bali, pemerintah sudah memulai program nasional tentang vaksinasi. Dia mengungkap kurang lebih dari 13.000 pekerja rumah sakit di Bali akan segera menerima suntikan vaksin. Luhut berharap hal itu akan membawa kepercayaan lebih dari para wisatawan.
"Pemerintah Indonesia terus meningkatkan fasilitas terkait Covid-19 di seluruh Bali, termasuk dalam persiapan untuk KTT G-20 mendatang di Bali. Bukan cuma itu, Pemerintah Indonesia juga mengundang Kedutaan Besar Asing untuk melakukan kunjungan lapangan ke Bali untuk menyaksikan secara langsung langkah-langkah pengendalian Covid-19 yang diterapkan untuk menyaring dan melindungi wisatawan asing," ungkap Luhut.
Luhut juga menghimbau agar warga negara asing dan Indonesia sendiri mentaati peraturan yang telah berlaku untuk menekan kasus COVID-19. Dia pun menegaskan semua pelanggaran akan dituntut secara ketat oleh hukum yang berlaku. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
AS dan Iran Hadapi Jalur Terjal Menuju Resolusi Nuklir
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, February 24, 2021 | 10:34 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Selasa (23/2) harian pelat merah, Daily Iran, menerbitkan editorial yang mengritik sikap fraksi konservatif di parlemen soal Perjanjian Nuklir 2015 yang ingin dihidupkan kembali. Tindakan "radikal" hanya akan mengarah pada isolasi, tulis harian tersebut.
Pada hari yang sama, Utusan Khusus Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Kazem Gharibabadi, mengatakan pemerintahannya telah membekukan protokol tambahan yang menjamin inspeksi dadakan oleh IAEA, terhitung sejak dini hari.
Iran memasuki fase krusial dalam upaya diplomasi demi menghidupkan kembali Perjanjian Nuklir yang dibuat dengan Dewan Keamanan PBB. Senin (22/2), IAEA mengumumkan berhasil menegosiasikan klausul darurat yang memungkinkan inspeksi nuklir dalam situasi khusus.
Keputusan itu dikecam oleh kaum ultrakonservatif di parlemen. Mereka mengatakan kesepakatan itu melanggar UU Nuklir yang disahkan Desember silam. Undang-undang tersebut melarang inspeksi IAEA selama AS belum mencabut sanksi.
Dalam editorialnya, Daily Iran mewanti-wanti terhadap langkah agresif yang bisa berdampak negatif pada upaya diplomasi untuk keluar dari jerat sanksi.
"Mereka yang mendesak Iran mengambil sikap tegas dalam perjanjian nuklir harus menjawab, siapa yang akan menjamin bahwa Iran tidak lagi ditinggal sendirian seperti di masa lalu... Akankah sikap ini hanya akan membantu membentuk konsensus negatif terhadap Iran?"
Peringatan Khamenei
Kesepakatan sementara antara IAEA dan Iran membuka ruang bagi perundingan diplomasi. Kedua pihak bersitegang perihal siapa yang harus membuat langkah pertama.
Sejak mengambilalih kekuasaan Januari silam, Biden membatalkan sejumlah kebijakan pendahulunya: antara lain menyetujui perundingan multilateral untuk menghidupkan perjanjian nuklir dan mencabut larangan masuk terhadap diplomat Iran.
Iran sebaliknya bersikeras hanya akan kembali patuh pada Perjanjian Nuklir jika AS terlebih dahulu mencabut sanksi dan embargo ekonomi.
Senin (22/2), Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pihaknya "akan memproduksi uranium dengan tingkat kemurnian 60%, jika dibutuhkan." Dia membantah Iran ingin menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir
Peringatan Khamenei "terdengar seperti sebuah ancaman," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS kepada Reuters. Meski begitu dia menegaskan komitmen Presiden Biden kembali menghidupkan Perjanjian Nuklir 2015.
Iran dikabarkan sudah memperkaya uraniumnya ke tingkat 20 persen pada 2021. Pemerintah di Teheran berdalih pihaknya berhak menjalankan kembali program pemerkayaan uranium, sesuai isi perjanjian.
Klausul yang dimaksud menggugurkan komitmen pembatasan nuklir Iran jika salah satu pihak melanggar perjanjian.
Bayang-bayang Trump pada pemerintahan Biden
Biden berjanji akan memunggungi kebijakan pendahulunya ketika dilantik, terutama dalam isu Iran.
Tiga tokoh kunci di pemerintahan Biden, Menlu Antony Blinken, penasehat keamanan nasional, Jake Sullivan, dan utusan khusus untuk Iran, Rob Malley, ikut terlibat meracik Perjanjian Nuklir 2015 di bawah Presiden Barack Obama.
Meski demikian pemerintahan Biden diyakini ikut mengadopsi kebijakan Donald Trump, ketika Menlu Blinken mengindikasikan pentingnya dibentuk "perjanjian yang lebih kuat dan berjangka waktu panjang," untuk menanggulangi "masalah pelik lain."
Masalah yang dimaksud adalah bagian dari tuntutan inti Presiden Donald Trump agar Iran berhenti membiayai kelompok bersenjata di Timur Tengah dan membatasi program pengembangan peluru kendali jarak jauh.
Tapi jika Trump menggunakan sanksi untuk menekan Iran agar mau merundingkan ulang perjanjian nuklir, buat pemerintahan baru AS, "diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.
Hal senada diungkapkan Ned Price, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS. "Kami bersedia bertemu dengan Iran untuk menjawab pertanyaan yang sulit dan rumit ini."
Namun untuk sementara ini, kedua negara hanya akan membahas pembebasan warga negara AS yang saat ini ditahan di Iran atas dakwaan spionase. Pegiat HAM menduga korban adalah sandera politik dalam tarik ulur nuklir.
Minggu (21/2), penasehat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan negosiasi pembebasan para tahanan mendapat "prioritas tinggi." - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Kemenkes Pastikan Jenis Vaksin untuk Vaksin Mandiri Akan Dibedakan
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, February 23, 2021 | 9:52 AM
PT KP Press - Meski belum ada detail jumlah vaksin Corona yang disediakan untuk program mandiri, Kementerian Kesehatan memastikan jenis vaksin Corona untuk program mandiri berbeda dengan yang digunakan pada vaksinasi program pemerintah.
Juru bicara dr Siti Nadia Tarmizi menyebut program vaksinasi mandiri nantinya akan membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi. Ia mengklaim, vaksinasi program pemerintah yang berjalan pun tak akan terganggu dengan adanya program mandiri.
"Di dalam vaksin gotong royong (mandiri) vaksinnya harus berbeda dari alokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi on top 18,5 juta. Dan jelas vaksinnya harus vaksin yang merek dan jenisnya berbeda dari yang digunakan pada program pemerintah," kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dalam webinar online Kamis (18/2/2021).
Menurut Nadia, vaksinasi program mandiri juga membantu penanganan COVID-19 yang kerap memicu klaster-klaster besar, seperti di perkantoran. Mereka yang menjalani program mandiri merupakan perusahaan padat karya.
"Jadi ini tentunya sangat membantu dalam penyelesaian sebuah klaster apalagi kita tahu kalau perusahaan dan buruh padat karya ini kan transmisinya sangat gampang terjadi," sebut Nadia.
"Bahkan bisa ribuan yang positif dan tentunya kadang-kadang penanganannya akan sangat sulit," lanjutnya.
Sementara itu, Nadia menyebut dari 12 ribu fasilitas nonkesehatan seperti klinik, hanya ada 4 ribu yang tercatat digunakan untuk tempat vaksinasi COVID-19 program pemerintah.
"Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan RS, puskesmas, klinik yang sudah ditunjuk sebagai faskes vaksinasi pemerintah," sebut Nadia.
Adapun total jumlah vaksinasi program mandiri menurut Nadia, diestimasikan tak lebih dari 2 juta. Meski begitu, angka ini masih perkiraan.
"Saya rasa jumlahnya juga tidak akan sebesar target pemerintah 181,5 juta. Swasta itu paling coveragenya mungkin tidak akan lebih dua juta saya rasa," pungkasnya. - PT KP Press
Sumber : detik.com
Bunga Kredit Bank BUMN Tertinggi, Padahal Bunga Acuan BI Turun Terus
Written By Kontak Perkasa Futures on Friday, February 19, 2021 | 9:22 AM
PT Kontak Perkasa - Bank Indonesia (BI) tetap menjaga suku bunga acuan berada di level rendah. Bahkan hari ini saja BI memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,5%.
Namun penurunan suku bunga acuan itu ternyata sangat lambat pengaruhnya ke suku bunga kredit perbankan. Para bank masih menerapkan bunga kredit yang tinggi.
"Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil RDG Bulanan secara virtual, Kamis (18/2/2021).
Perry menjelaskan sepanjang 2020 suku bunga acuan BI sudah turun sebanyak 125 bps dan mendorong rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight sekitar 3,04%. Suku bunga deposito 1 bulan juga telah menurun sebesar 181 bps ke level 4,27% pada Desember 2020.
Namun demikian, penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas, yaitu hanya sebesar 83 bps ke level 9,70% selama tahun 2020. Menurut Perry lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan oleh masih tingginya suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan.
"Selama tahun 2020, di tengah penurunan suku bunga kebijakan BI7DRR dan deposito 1 bulan, SBDK perbankan baru turun sebesar 75 bps menjadi 10,11%. Hal ini menyebabkan tingginya spread SBDK dengan suku bunga BI7DRR dan deposito 1 bulan masing-masing sebesar 6,36% dan 5,84%," terangnya.
Nah dari kelompok perbankan yang ada ternyata SBDK yang paling tinggi ada di bank-bank BUMN sebesar 10,79%. Kemudian diikuti oleh BPD 9,80%, bank umum swasta nasional 9,67%. Sementara SBDK paling rendah adalah kantor cabang bank asing 6,17%.
Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit mikro 13,75%, kredit konsumsi non-KPR 10,85%, kredit konsumsi KPR 9,70%, kredit ritel 9,68%, dan kredit korporasi tercatat 9,18%.
"Bank Indonesia mengharapkan perbankan dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional," tutup Perry. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Sri Mulyani Jamin LPI Tak Akan Seperti 1MDB
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, February 17, 2021 | 1:50 PM
PT KP Press - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) baru saja terbentuk di Indonesia. Di sisi lain, banyak pihak yang khawatir LPI berpotensi menjadi ladang korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Merespons kekhawatiran tersebut, Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan dewan pengawas ex-officio LPI menjamin lembaga yang mengelola SWF di Indonesia ini tidak akan berujung seperti 1MDB.
Dia menjelaskan, dirinya dan Menteri BUMN Erick Thohir sangat selektif memilih dewan pengawas dan juga direksi di LPI. Dia mengatakan semua yang direkrut merupakan orang yang akan menjanjikan profesionalitasnya untuk menjaga SWF tidak mengalami tata kelola yang berisiko.
"Saya bersama dengan Erick Thohir sebagai dua ex officio dalam SWF ini dalam merekrut seluruh dewan pengawas dan direksi titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2/2021).
Dia mengatakan pihaknya akan rutin melakukan evaluasi semua langkah pengambilan keputusan, sehingga LPI tetap menjadi institusi dengan tata kelola yang baik.
"Kita akan menciptakan check and balance dalam decision making process baik dewan pengawas dan board of director dengan upaya maksimal dan tujuan baik yang akan menjaga SWF menjadi institusi yang baik, sound, dan memiliki tata kelola yang kuat," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, lembaga investasi dengan model yang sama dengan LPI di Malaysia, 1MDB menimbulkan kehebohan. Pasalnya lembaga tersebut ternyata dijadikan wadah korupsi.
Yang paling mencengangkan, korupsi itu dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat masih menjabat. Bahkan kasusnya itu menjadi kasus korupsi terbesar di negeri jiran. - PT KP Press
Sumber : detik.com
