Australia (Lagi-lagi) Melecehkan Indonesia

Kontak Perkasa Futures Yogyakarta - Banyak yang mengatakan bila Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Meski begitu, jangan pernah mengusiknya jika tidak ingin “dimakan”. Walaupun tetangga dekat, Australia lagi-lagi mengganggu Indonesia.

Padahal, empat tahun lalu, Negeri Kanguru itu tercoreng namanya setelah terungkap melakukan aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (Australian Signal Directorate/ASD).

Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung bereaksi keras dan tegas, yakni menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Pertama, Indonesia menghentikan kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen.

Kedua, Indonesia menghentikan kerja sama latihan militer tiga matra dengan Australia. Ketiga, Indonesia menghentikan kerja sama terkait masalah penyelundupan manusia (people smuggling). Kasus tersebut seperti tidak membuat Australia kapok “menyenggol” Indonesia.

Yang terbaru, tepatnya 29 Desember 2016, seorang perwira Komando Pasukan Khusus TNI-AD menjadi instruktur Bahasa Indonesia di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth, menemukan materi yang dianggap menghina Indonesia.

Pelecehan ideologi bangsa Indonesia itu ditemukan ketika sang perwira bertugas memberikan pelatihan. "Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskresikan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

Ia pun merincikan bentuk pelecehan yang dilakukan Australia, seperti dalam kurikulum dan sistem pelajarannya. "Tentang-tentara yang dahulu, Timor Timur (Timor Leste) dan Irian Jaya (Papua), juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang dipelesetkan menjadi Pancagila. Tidak benar," ungkapnya menegaskan.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, langsung meminta maaf dan telah memeriksa masalah serius yang disampaikan dan akan menyelidiki permasalahan tersebut. Ia mengakui bahwa Indonesia juga telah menyampaikan penangguhan kerjasama dengan Australia.

"Indonesia telah menyampaikan penangguhan kerjasama pertahanan kepada Australia. Sebagai akibatnya, beberapa interaksi antara dua lembaga pertahanan akan ditunda sampai masalah ini diselesaikan. Namun kerja sama di bidang lain masih terus berlanjut," kaya Payne, melalui pernyataan tertulis di situs Kementerian Pertahanan Australia.

Masalah prinsip

Selain Menhan Australia, Gatot membenarkan adanya permintaan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata Australia kepada Indonesia terkait insiden pelecehan ideologi Indonesia. Pangab Australia, Marsekal Mark Donald Binskin, telah mengirimkan surat permintaan maafnya.

"Saya dengan Marsekal Binskin bersahabat. Akhirnya, dia mengirim surat kepada saya untuk meminta maaf. Kedua, akan memperbaiki kurikulum. Ketiga, akan melaksanakan investigasi," terangnya.

Melalui surat itu pula, Australia segera mengirim kepala staf angkatan untuk menemuinya dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono. Sayangnya, Gatot tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan perwira tinggi militer Australia itu.

Menurut Gatot, kurikulum yang melecehkan ideologi bangsa Indonesia itu telah lama diajarkan di Australia. Sehingga Indonesia menunggu, sampai kapan investigasi itu dilakukan. "Dari pernyataan Mark tersebut, dia menyatakan akan menghentikan kurikulum itu, dan akan melaksanakan tim investigasi," kata Gatot.

Presiden Joko Widodo pun mengambil sikap. "Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI dan dari Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu). Masalah ini biar di-clear-kan dulu. Ini masalah prinsip," kata Jokowi.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan atas urusan dalam negeri masing-masing.

"Saya kira kita sepakat itu. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas. Saat ini, masalah itu sudah saya perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ungkap dia.

Ditanya soal mekanisme penghentian kerjasama militer kedua negara, apakah cukup melalui Panglima TNI atau harus melalui Presiden, Jokowi menjawab secara diplomatis.

"Sudah disampaikan ke saya. Sudah disampaikan ke saya, artinya kan sudah disampaikan ke saya," kata Jokowi.

Perjalanan berliku

Bukan baru kemarin Indonesia dengan Australia menjalin kerja sama pertahanan. Sejarah membuktikan, kedua negara sudah menjalin hubungan di bidang itu selama 70 tahun.

Hubungan itu dimulai pada 1947. Kala itu, pengamat militer Australia datang ke Indonesia sebagai utusan PBB untuk mengawasi gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda.

Sampai saat ini, kerjasama militer kedua negara masih terjalin. Latihan militer, kerjasama pertahanan dan forum dialog kedua negara sering digelar.

Kerjasama dalam bentuk operasi bersama juga sering dilakukan. Di bidang pendidikan militer, pertukaran pelajar baru, logistik, juga dijalin kedua negara.

Salah satu kerjasama forum dialog adalah forum Indonesia-Australia. Forum dialog yang terbentuk pada 2001 ini awalnya bernama Pertemuan Informal Indonesia-Australia.

Tapi pada pertemuan ke-2 di Yogyakarta, kedua delegasi sepakat untuk memberi nama Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD). Forum digelar secara bergantian, di Indonesia dan Australia.

Selain itu ada perjanjian bilateral antara Indonesia-Australia yang dirumuskan dalam Traktat Lombok 2008. Perjanjian ini meliputi 10 bidang, antara lain kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, anti-terorisme, dan keamanan maritim.

Perjanjian ini menegaskan prinsip-prinsip saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Berdasarkan data yang dikelola VIVA.co.id, berikut rekam jejak Australia yang kerap “mengganggu” Indonesia:

Pembebasan Irian Barat

Pada 1959-1962, pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat.

Pada saat itu Partai Komunis Indonesia mulai berpengaruh dan ada kekhawatiran di Australia mengenai pengaruh itu. Dikhawatirkan bahwa integrasi daerah jajahan Belanda yang dulu disebut Nugini Barat itu dengan Indonesia akan memperluas pengaruh komunisme.

Masalah tersebut di atas menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Akhirnya dirundingkanlah penyelesaian pada  1962, dengan bantuan PBB, dan Irian Jaya menjadi provinsi Indonesia yang ke-26.

Sejak 1962, Australia telah mengakui Irian Jaya (yang sejak awal 2002 disebut Papua) sebagai bagian integrasi dari Republik Indonesia.

Konfrontasi Malaysia

Periode 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia. Daerah bekas jajahan Inggris ini meliputi Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Namun, pada 1965, Singapura pisah dari Malaysia.

Sebagai sebuah Negara Persemakmuran, Malaysia mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Australia. Angkatan Bersenjata Australia sebelumnya telah membantu tentara Malaysia dan Inggris dalam perjuangannya melawan gerilya komunis yang aktif di Malaysia.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi Indonesia. Australia waktu itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia.

Australia juga mengkhawatirkan adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut di atas terpecahkan setelah diangkatnya Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno pada 1966. Satu tahun berikutnya, Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia.

Integrasi Timor Timur

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada 1975-1976 telah ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya, terjadi perselisihan di antara berbagai kelompok politik di Timor Timur.

Angkatan Bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia satu tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia.

Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media massa. Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure (atas nama hukum) tiga tahun kemudian.

Kemerdekaan Timor Timur

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto. Pada Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi khusus kepada Timor Timur.

Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Tepat 5 Mei 1999, PBB, Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur.

Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%).

Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Jakarta menyetujui keterlibatan pasukan keamanan internasional pemelihara keamanan.

Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (INTERFET). Pada 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Pencari Suaka Papua

Pada 2006, sebanyak 43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia. Kala itu, pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 dari 43 warga Papua.

Hal ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah dan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb, ke Jakarta.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak bisa menerima keputusan Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua dan menganggap Canberra menerapkan standar ganda dalam kasus pemberian visa tinggal sementara.

Ketegangan berakhir saat Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia John Howard bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.

Insiden Gubernur DKI Sutiyoso

Satu tahun setelah kasus pencari suaka Papua, tepatnya 29 Mei, Polisi Negara Bagian New South Wales tiba-tiba menggeledah kamar hotel tempat menginap Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Ia diminta paksa oleh kepolisian setempat untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur, pada 1975.

Dua polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan Detektif Senior Constable Scrzvens, menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La, Sydney. Atas insiden itu, Sutiyoso menuntut pemerintah Australia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan dan sikap tidak terpuji yang dilakukan Polisi Federal Australia.

Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi atas undangan resmi. Dua hari kemudian, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, melayangkan surat permintaan maaf dari Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Iemma.

Penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada 20 November 2013, Presiden SBY mengambil langkah tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia, yakni dengan menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin.

Ia juga menyampaikan surat protes ke Perdana Menteri Tony Abbott. Berdasarkan hukum yang berlaku pada kedua negara, kegiatan penyadapan tidak diperbolehkan.

Selain menabrak hak-hak asasi manusia, aksi spionase tentu juga berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, tetangga dan rekan kerja.

Untuk itu, pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia atas penyadapan tersebut - Kontak Perkasa Futures

Sumber:News.viva

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:38 AM

Tambang dan Pabrik Semen Rembang Mengancam Sumber Air

PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta - Nyono, Kepala Desa Timbrangan, tak bisa membayangkan andai tambang dan pabrik milik PT Semen Indonesia benar-benar beroperasi. Hamparan sawah dengan padi menguning, yang sudah ia lihat sebagai pemandangan sehari-hari sejak kecil, akan jadi pemandangan langka. Panen jagung dan padi yang menjadi hasil pertanian unggulan bisa jadi akan tinggal cerita.

“Bisa jadi bedol desa,” ujar Nyono berapi-api.

Nyono membayangkan itu dengan menganalisis jarak dari tempat tinggalnya dengan lokasi tambang dan pabrik PT Semen Indonesia. Desa Timbrangan memang masuk area ring satu, istilah dalam Amdal PT Semen Gresik untuk desa-desa yang paling terkena dampak penambangan dan pabrik Semen. Selain Timbrangan, empat desa lainnya adalah Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen dan Desa Kadiwono. Pabrik semen berada di Desa Kadiwono, sedangkan lokasi penambangan ada di Desa Tegaldowo.

Nyono pernah mempelajari dokumen Amdal yang dia temukan di laci Kantor Kepala Desa Timbrangan. Saat itu ia baru saja menjabat sebagai kepala desa. Ada tiga dokumen yang dipegang Nyono yakni Rencana Pengelolaan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA AMDAL). 

Sejak awal menjabat kepala desa, Nyono sudah menyuarakan penolakannya terhadap izin tambang juga rencana pembangunan pabrik semen di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ketakutan tambang bisa mencapai desanya, termasuk mencapai sumber air, makin menguatkan Nyono untuk menolak. 

Dia menyebutkan salah satu mata air di desanya yang tak pernah habis. Mata air itu berada di Gowa Menggah, sebelah selatan Desa Timbrangan. Kata Nyono, mata air itu pernah coba disedot, airnya tak pernah habis-habis. Karena itu dia meyakini desa tempatnya tinggal memiliki sumber air.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbeda pandangan. Ia menganggap kekhawatiran warga yang menolak itu berlebihan,  “lebih banyak orang yang defense dulu”, “bersimulasi”, dan “berasumsi”. Kalaupun memang di kawasan tersebut ada sumber mata air, kata Ganjar, kawasan di atas sumber mata airnya mestinya tetap bisa dikelola. 

“Dan di dalam putusan pengadilan, pun disebutkan bahwa di atas cekungan air tanah pun bisa dikelola demi kepentingan bangsa dan negara,” bantah Ganjar saat ditemui di studio Metro TV pada 21 Desember 2016.  

Ia bersikukuh menganggap kawasan yang akan menjadi tempat beroperasinya pabrik semen bukanlah kawasan yang penuh dengan sumber mata air.

“Dari dulu setahu saya, di sana tidak ada air, Mas. Daerahnya itu gersang,” kata Ganjar.  

Dengan nada retoris, ia mengundang Tirto untuk mengecek sendiri: “Kalau Tirto datang ke sana, apakah selama ini mereka ada air atau tidak di sana? Anda tanya dulu, sekian puluh tahun ada air atau tidak? Air bersih, air minum dulu ya. Itu daerah gersang, Mas.” 

Dua hari setelah undangan Ganjar untuk mengecek langsung ke lapangan, Tirto berkunjung ke Desa Tegaldowo, yang menjadi lokasi penambangan. 

Untuk menuju Desa Tegaldowo mesti melewati hutan jati milik Perhutani. Sekitar 3 kilometer sebelum memasuki Desa Pasucen, aliran air dari perbukitan mengalir jernih. Airnya memang tak begitu deras. Air itu membelah jalan dan pohon-pohon jati.

Sekitar dua kilo meter dari Pasucen barulah sampai di Desa Timbrangan. Di desa ini pemandangan sawah mudah dijumpai. Termasuk juga aliran air yang menjadi irigasi bagi persawahan. Di perbatasan Desa Pasucen dan Tegaldowo, sebuah irigasi selebar satu meter membelah jalan. Airnya datang dari dari arah bukit yang rencananya akan ditambang PT Semen Indonesia. 

Sawah mudah di jumpai di sepanjang jalan menuju tiga desa yang terletak di atas kawasan pabrik semen. Di sepanjang jalan, hamparan sawah membentang membentuk terasering. Dari kejauhan, bangunan pabrik semen terlihat di antara pemandangan sawah hijau milik warga.

Keberadaan CAT Watuputih

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011, pegunungan Kendeng Utara yang menjadi lokasi penambangan PT Semen Indonesia, masuk ke dalam kawasan lindung geologi. Keppres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September 2011 itu menguatkan penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai sumber air lintas kabupaten. 

Selain Keppres, CAT Watuputih sejatinya sudah masuk dalam kawasan lindung geologi yang harus dilindungi sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2030. Hal itu dikuatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Tahun 2011–2031, yang menyatakan CAT Watuputih termasuk juga ke dalam kawasan imbuhan air.

Dalam Keppres, CAT Watuputih terletak di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain itu, CAT Watuputih merupakan salah satu dari 19 cekungan air tanah di Jawa Tengah yang letaknya di lintas kabupaten atau kota. Letaknya segaris lurus dengan Cekungan Air Tanah (CAT) Pati yang kini sudah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) oleh Kementrian ESDM pada 2014. 

Mantan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono menegaskan Keppres harusnya menjadi acuan untuk melestarikan kawasan CAT Watuputih. Sepengetahuan Mbah Rono, panggilan masyhur untuk Surono, dari data yang dia miliki, kawasan yang kini menjadi area sengketa antara warga dan PT Semen Indonesia memang daerah imbuhan air. Kawasan imbuhan air itu terbentuk secara alami dan merupakan bentang karst. 

“Secara harfiah banyak data-data yang menyebutkan, terutama kawasan imbuhannya adalah karst,” ujar Surono melalui sambungan telepon, Selasa, 27 Desember lalu. 

Penelitian Dinas Provinsi Tingkat I Jawa Tengah pada 1998 menyebutkan jika CAT Watuputih atau pegunungan Watuputih di Kendeng Utara secara geomorfologis merupakan tipe bentang alam karst. Bentang alam karst itu diperkuat dengan penemuan gua-gua alam dan sungai bawah tanah yang menjadikan kawasan itu daerah tangkapan air. 

Sayang, meski banyak kajian menyatakan CAT Watuputih dalam kawasan karst, cekungan air tanah lintas kabupaten itu belum ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst yang keberadaannya harus dilindungi. 

“Bahwa itu secara ilmiah memang kawasan karst dan itu memenuhi unsur itu,” ujar Mbah Rono. “Kalau sudah ditetapkan, itu tidak boleh ada aktivitas penambangan.”

Berkah Air CAT Watuputih

Ketakutan tak hanya dirasakan Nyono. Warga yang menolak kehadiran penambangan dan pabrik PT Semen Indonesia memang punya suara seragam. Mereka cemas sumber air yang menghidupi dan mengaliri persawahan mereka akan susut. 

Tirto melakukan wawancara kepada warga di sekitar area ring satu di Desa Tegaldowo. Sebanyak tiga belas warga penolak tambang mengungkapkan alasan mereka sampai saat ini bersuara lantang: cemas sumber air hilang. Kebanyakan memang bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi juga jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Sejauh ini, mereka berkata cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani. 

“Ya, alhamdulilah, semuanya cukup untuk kebutuhan hidup dan anak sekolah,” ujar Tini, warga Desa Tegaldowo saat berbincang dengan Tirto, Jumat, 23 Desember. Dia kemudian menyodorkan lepet, makanan terbuat dari ketan dibungkus daun kelapa diolah dari hasil panen sawah. “Ini dapat dari nanam sendiri, Mas, ketannya tidak beli,” katanya menyuguhkan. 

Takut kehilangan sumber air juga tercermin dari beberapa kajian akademis. Salah satunya Kajian Potensi Kawasan Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dilakukan Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2014. Kajian untuk Proseding Seminar Nasional Ke-7 itu menjabarkan bagaimana potensi air di CAT Watuputih memberi banyak manfaat bagi kehidupan warga. 

Berdasar pengukuran lapangan dari data Amdal PT Semen Indonesia, dari 109 mata air yang tersebar di CAT Watuputih, debit terbesar terdapat pada mata air Sumber Seribu di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang. Debitnya mencapat 600 liter/ detik. Sedangkan sumber mata air terkecil di mata air Belik Watu, Desa Timbrangan, Gunem, dengan debit air 0,02 liter/ detik. Lokasi mata air itu di bagian barat daerah cekungan dan masuk ke dalam area ring satu. 

Berdasar jumlah debit hasil temuan kajian UGM di lapangan, dari 109 mata air, mereka melakukan penghitungan volume air dengan menghitung debit terkecil dan debit terbesar. Hasilnya, dalam satu hari, mata air Belik Watu menghasilkan air 1.728 liter/ hari. Sedangkan dari mata air Sumber Seribu, mata air terbesar di wilayah itu, saban hari menghasilkan 51.840.000 liter/ hari. 

Jika dihitung dengan jumlah kebutuhan per orang yang rata-rata menggunakan air 15-20 liter/ hari, maka jumlah air jelas sangat cukup bagi kebutuhan warga. Mata air yang keluar dari CAT Watuputih juga digunakan mengairi persawahan di sekeliling pegunungan.

Keberadaan CAT Watuputih sebagai daerah tangkapan air juga dikuatkan hasil pendataan berkala oleh Semarang Caver Association (SCA) dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Mereka menemukan 49 gua tersebar di sekitar CAT Watuputih, empat di antaranya gua yang memiliki sungai aktif. 

Joko Prianto, Koordinator JMPPK, mengatakan temuan itu makin menguatkan ada ekosistem air di bawah area tambang. Apalagi aliran sungai bawah tanah di CAT Watuputih bukan hanya lintas kecamatan, tapi menghidupi tiga kabupaten: Rembang, Blora, dan Tuban. Dia menyesalkan banyak orang yang lantas mengelabui daerah tangkapan air itu hanya sebagai gunung mati yang, jika ditambang, tidak memiliki dampak lingkungan.

“Aliran sungai pegunungan kendeng itu sampai sana. Memang kawasan gunung, dilihat tidak ada air, tetapi di dalamnya ada air. Ada sungai bawah tanah,” ujar Prianto kepada Tirto, 21 Desember. 

Perkataan Joko Prianto dapat ditemukan dalam salinan putusan gugatan Peninjuan Kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung dengan Nomor 99/PK/TUN/2016. Dalam putusan itu, Majelis Hakim menjelaskan sejatinya CAT Watuputih merupakan wilayah cekungan air yang harus dilindungi. Wilayah lokasi tambang sesuai izin yang diberikan kepada PT Semen Indonesia tumpang tindih dengan CAT Watuputih.

Dokumen AMDAL dalam salinan putusan juga menyebut luasan rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo dan Kajar. Area tambang itu dijelaskan menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang luasan lahan yang digunakan sebagai lokasi tambang. Perda itu menyebut, luasan tambang yang boleh dieksplotasi seluas 205 hektar, sementara dalam dokumen AMDAL luasan yang akan ditambang di dua desa seluas 520 hektar.

“Angka ini jauh lebih besar dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27,” tulis putusan MA.

Kajian Potensi Kawasan Kendeng Utara dari Universitas Gajah Mada itu juga membahas dampak tambang. Selain menghitung kehilangan cadangan air kawasan lindung geologi, wilayah daerah aliran sungai dengan muara cekungan air itu juga akan mengalami banjir. DAS itu adalah Kali Bengawan Solo, Kali Lusi, dan Kali Tuyuhan.

Surono berharap, pemerintah melihat lebih jauh persoalan ini dengan jernih. “Marilah kita melihat itu, melihat lebih jauh lah. Saya tidak anti-pabrik semen karena dibutuhkan untuk pembangunan di Indonesia. Tapi apakah harus dipaksakan di mana daerah itu harus di konservasi. Itu saja,” tutur Mbah Rono - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : Tirto

Written by: Kontak Perkasa Futures

PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:07 AM