Latest Post
Showing posts with label Anies. Show all posts
Showing posts with label Anies. Show all posts
Alexis Ditutup, Kata Anies Baswedan Soal Bagi Tugas dengan Polda
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, March 29, 2018 | 4:57 PM
Kontak Perkasa Futures - Seiring Alexis ditutup, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa penyelidikan tempat hiburan malam yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait narkotika dilakukan oleh kepolisian. Anies Baswedan mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait hal ini.
"Yang terkait dengan narkoba saya sempat komunikasi dengan Polda. Sedang didalami sampai tuntas oleh kepolisian," kata Anies Baswedan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.
Adapun pemerintah DKI, kata Anies, berfokus menyelidiki dugaan pelanggaran tempat usaha hiburan terkait prostitusi. Anies mengatakan ada sejumlah laporan yang tengah didalami saat ini.
"Yang terkait dengan prostitusi itu yang laporannya paling banyak dan sedang didalami," kata Anies.
Anies menampik anggapan bahwa dirinya tebang pilih dalam menindak tempat usaha hiburan yang melanggar. Anggapan ini mencuat pascapenutupan tempat hiburan grup Alexis di bawah manajemen PT Grand Ancol Hotel. Pemerintah DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Hotel.
Anies Baswedan mengklaim pencabutan TDUP itu telah melalui proses pemeriksaan oleh tim pemerintah DKI. Adapun pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari investigasi majalah Tempo yang mengungkap masih adanya praktik prostitusi di Alexis. Padahal, Anies telah melayangkan surat yang menyatakan tidak memperpanjang izin usaha hotel dan griya pijat tersebut.
Baca Juga:
Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018
Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
Bisnis Investasi Masih Menarik Tahun 2018
Dalam investigasi Tempo, disebutkan bahwa prostitusi tak hanya di Alexis. Praktik serupa juga terjadi di tempat hiburan lain, seperti Malio, Classic, Emporium, dan Illigals. Tempo juga menduga terjadi peredaran narkotik di Illigals.
Anies Baswedan berkukuh pemerintah DKI berkomitmen menegakkan peraturan. Proses penegakan itu, kata dia, dilakukan melalui pengawasan, menerima laporan dari masyarakat atau pemberitaan media, dan penyelidikan sebelum ada tindakan penutupan.
Dalam kasus Alexis, Anies Baswedan mengklaim pemerintah DKI telah memiliki bukti-bukti kuat sebelum mencabut TDUP dan menutup perusahaan. "Prinsipnya menegakkan aturan," Anies Baswedan menegaskan. - Kontak Perkasa Futures
sumber: Tempo.co
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 4:57 PM
Masyarakat Ikut Pantau R-APBD DKI 2018
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, November 29, 2017 | 10:44 AM
PT KONTAK PERKASA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2018 menarik perhatian masyarakat. Banyak warga yang ikut memantau penyusunan anggaran berbekal situs apbd.jakarta.go.id.
Dari sana, masyarakat bisa menilai sendiri sejumlah anggaran yang tidak efektif atau pemborosan. Di media sosial sempat heboh soal anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta hingga kunjungan kerja anggota dewan. Sedikit banyak, sorotan ini berpengaruh pada pembahasan di forum banggar.
Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan sorotan publik itu berguna dalam pembahasan anggaran. Sebab, selama pembahasan anggaran mereka tidak mendapat salinan draft anggaran dari komisi lain.
"Tiga tahun jadi anggota dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).
Dengan adanya sorotan dari publik, anggota dewan bisa mengetahui dinamika pembahasan dari komisi lain. Seperti topik tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibahas di Komisi C.
Berkat sorotan masyarakat, anggota Dewan di komisi lain mengetahui permasalahn itu dan bisa mendiskusikannya pada banggar besar. Meskipun pada akhirnya anggaran TGUPP tidak berubah.
"Jadi kami terbantu juga dengan sorotan masyarakat ini," kata Bestari.
Sorotan publik juga mampu mengevaluasi anggaran. Terbukti, forum banggar membahas anggaran kolam ikan dan kunjungan kerja yang ramai dibicarakan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memerintahkan menghapus anggaran kolam Rp 620 juta.
Sebab dia gerah menjadi sorotan publik karena dituding sebagai pihak yang mengusulkan anggaran itu. Prasetio menegaskan dia tidak pernah mengusulkan renovasi kolam.
Selain kolam, anggaran kunjungan kerja juga dievaluasi berkat adanya sorotan dari masyarakat.
Anggaran kunker yang awalnya Rp 107,7 miliar menjadi Rp 64,7 miliar tahun 2018. Anggarannya berkurang s Rp 43 miliar. DPRD DKI mengakui ada kekeliruan koefisien pengali yang disusun oleh Sekretariat Dewan.
Betkat sorotan publik juga, terungkap bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan hibah Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Pada akhirnya dana hibah itu memang tetap dianggarkan dalam R-APBD 2018.
Namun masyarakat menjadi tahu Himpaudi DKI sebagai yayasan yang menerima hibah tidak mempunyai alamat kantor yang jelas dan masih menumpang di kantor lain.
Nilai R-APBD DKI 2018 setelah pembahasan tidak berubah banyak. Nilainya menjadi Rp 77,117 triliun. Rencananya, sidang paripurna akan dilakukan pada Kamis, 30 November 2017.
Anies bersyukur
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur banyak warga yang memantau pos-pos anggaran yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Anies mendapat banyak masukan ketika masyarakat menemukan anggaran yang kurang efisien.
"Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," kata Anies.
"Dengan begitu, kami bisa melakukan koreksi," tambah Anies.
Anies mengatakan, anggaran yang kini menjadi R-APBD disusun dalam proses yang panjang. Dia berterima kasih karena masyarakat Jakarta mengkaji kembali anggaran yang penyusunannya dimulai sebelum Anies menjabat. Anies berharap pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan.
"Karena kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan," ujar Anies. - PT KONTAK PERKASA
Dari sana, masyarakat bisa menilai sendiri sejumlah anggaran yang tidak efektif atau pemborosan. Di media sosial sempat heboh soal anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta hingga kunjungan kerja anggota dewan. Sedikit banyak, sorotan ini berpengaruh pada pembahasan di forum banggar.
Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan sorotan publik itu berguna dalam pembahasan anggaran. Sebab, selama pembahasan anggaran mereka tidak mendapat salinan draft anggaran dari komisi lain.
"Tiga tahun jadi anggota dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).
Dengan adanya sorotan dari publik, anggota dewan bisa mengetahui dinamika pembahasan dari komisi lain. Seperti topik tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibahas di Komisi C.
Berkat sorotan masyarakat, anggota Dewan di komisi lain mengetahui permasalahn itu dan bisa mendiskusikannya pada banggar besar. Meskipun pada akhirnya anggaran TGUPP tidak berubah.
"Jadi kami terbantu juga dengan sorotan masyarakat ini," kata Bestari.
Sorotan publik juga mampu mengevaluasi anggaran. Terbukti, forum banggar membahas anggaran kolam ikan dan kunjungan kerja yang ramai dibicarakan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memerintahkan menghapus anggaran kolam Rp 620 juta.
Sebab dia gerah menjadi sorotan publik karena dituding sebagai pihak yang mengusulkan anggaran itu. Prasetio menegaskan dia tidak pernah mengusulkan renovasi kolam.
Selain kolam, anggaran kunjungan kerja juga dievaluasi berkat adanya sorotan dari masyarakat.
Anggaran kunker yang awalnya Rp 107,7 miliar menjadi Rp 64,7 miliar tahun 2018. Anggarannya berkurang s Rp 43 miliar. DPRD DKI mengakui ada kekeliruan koefisien pengali yang disusun oleh Sekretariat Dewan.
Betkat sorotan publik juga, terungkap bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan hibah Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Pada akhirnya dana hibah itu memang tetap dianggarkan dalam R-APBD 2018.
Namun masyarakat menjadi tahu Himpaudi DKI sebagai yayasan yang menerima hibah tidak mempunyai alamat kantor yang jelas dan masih menumpang di kantor lain.
Nilai R-APBD DKI 2018 setelah pembahasan tidak berubah banyak. Nilainya menjadi Rp 77,117 triliun. Rencananya, sidang paripurna akan dilakukan pada Kamis, 30 November 2017.
Anies bersyukur
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur banyak warga yang memantau pos-pos anggaran yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Anies mendapat banyak masukan ketika masyarakat menemukan anggaran yang kurang efisien.
"Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," kata Anies.
"Dengan begitu, kami bisa melakukan koreksi," tambah Anies.
Anies mengatakan, anggaran yang kini menjadi R-APBD disusun dalam proses yang panjang. Dia berterima kasih karena masyarakat Jakarta mengkaji kembali anggaran yang penyusunannya dimulai sebelum Anies menjabat. Anies berharap pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan.
"Karena kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan," ujar Anies. - PT KONTAK PERKASA
sumber: kompas.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:44 AM
