Latest Post
KPU: Kata Siluman dan Manipulasi Berlebihan
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, June 19, 2019 | 2:26 PM
PT Kontak Perkasa Futures - KPU meminta saksi dari tim hukum Prabowo Subianto tidak menggunakan kata manipulasi dan siluman. Menurut KPU, pemilihan kata tersebut berlebihan.
"Saya mohon tidak gunakan kata-kata yang menurut saya berlebihan, manipulasi, palsu, siluman, kan ternyata nggak," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Arief mengatakan keberatan ini juga terkonfirmasi dan disampaikan oleh majelis dalam persidangan. Menurutnya, pemilihan kata yang digunakan saksi tidak tepat.
"Keterangan saksi kan terkonfirmasi tadi, pilihan katanya saja menurut para pihak dan majelis itu tidak tepat gitu loh pemilihan katanya. Kemudian di dalam persidangan, angka-angkanya tadi sudah terklarifikasi," kata Arief.
Arief menyebut pada pemeriksaan saksi pertama, KPU telah menjelaskan data yang dimiliki. Hal ini terutama terkait data ganda dalam daftar pemilih.
"Tetapi KPU sudah menjelaskan semua, termasuk seluruh data-data yang disebut ganda tadi," kata Arief.
"Saksi pertama menurut saya KPU mampu memberikan informasi, mampu menyampaikan fakta-fakta yang selama ini sudah kita kerjakan," sambungnya.
Sebelumnya, hakim konstitusi Suhartoyo menegur Agus Maksum dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hakim mengingatkan saksi tidak menggunakan diksi 'manipulatif' dan 'siluman'.
"Anda jangan menggunakan diksi 'manipulatif' atau 'siluman', ada data yang tidak sesuai antara data sebenarnya dengan data pembandingnya. Jangan menyimpulkan manipulasi atau siluman, pakai diksi yang lebih netral tidak kemudian nuansanya pendapat Anda itu," kata hakim Suhartoyo dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6). - PT Kontak Perkasa Futures
"Saya mohon tidak gunakan kata-kata yang menurut saya berlebihan, manipulasi, palsu, siluman, kan ternyata nggak," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Arief mengatakan keberatan ini juga terkonfirmasi dan disampaikan oleh majelis dalam persidangan. Menurutnya, pemilihan kata yang digunakan saksi tidak tepat.
"Keterangan saksi kan terkonfirmasi tadi, pilihan katanya saja menurut para pihak dan majelis itu tidak tepat gitu loh pemilihan katanya. Kemudian di dalam persidangan, angka-angkanya tadi sudah terklarifikasi," kata Arief.
Arief menyebut pada pemeriksaan saksi pertama, KPU telah menjelaskan data yang dimiliki. Hal ini terutama terkait data ganda dalam daftar pemilih.
"Tetapi KPU sudah menjelaskan semua, termasuk seluruh data-data yang disebut ganda tadi," kata Arief.
"Saksi pertama menurut saya KPU mampu memberikan informasi, mampu menyampaikan fakta-fakta yang selama ini sudah kita kerjakan," sambungnya.
Sebelumnya, hakim konstitusi Suhartoyo menegur Agus Maksum dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hakim mengingatkan saksi tidak menggunakan diksi 'manipulatif' dan 'siluman'.
"Anda jangan menggunakan diksi 'manipulatif' atau 'siluman', ada data yang tidak sesuai antara data sebenarnya dengan data pembandingnya. Jangan menyimpulkan manipulasi atau siluman, pakai diksi yang lebih netral tidak kemudian nuansanya pendapat Anda itu," kata hakim Suhartoyo dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6). - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:26 PM
Kalimantan Timur Punya Peluang Besar Jadi Ibu Kota Baru RI
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, June 18, 2019 | 3:44 PM
PT Kontak Perkasa - Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemindahan ibu kota negara yang baru sudah hampir pasti jadi ke Kalimantan. Sampai saat ini, ada dua provinsi yang berpotensi yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah melakukan kunjungan lapangan ke dua provinsi tersebut. Namun dari kedua provinsi itu, mana yang akan dipilih pemerintah? Mengingat kedua wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai Kaltim menjadi provinsi yang paling berpotensi menjadi ibu kota negara yang baru dibandingkan Kalteng.
Yayat mengatakan, hal itu juga sesuai dari hasil kunjungan Presiden Jokowi ke dua provinsi beberapa bulan lalu. Bahkan, Kepala Bappenas sudah memaparkan hasilnya pada saat Musrenbangnas di kantor Bappenas.
"Dari paparan yang dipaparkan, kelihatannya wilayah Kalimantan Timur itu memiliki potensi keunggulan yang lebih besar," kata Yayat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Kaltim disebut memiliki kekurangan yang lebih sedikit dibandingkan Kalteng, yaitu rawan banjir dan sumber daya air tanah yang rendah. Sedangkan Kalteng memiliki kekurangan yang lebih banyak, seperti jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, dikelilingi daerah gambut, dan kondisi demografi yang homogen.
"Dari fakta yang ada menunjukkan kelihatan memang faktanya Kaltim lebih punya potensi cepat berkembang," ujar dia.
Potensi berkembang yang dimaksud, kata Yayat adalah posisi wilayah ibu kota baru di Kaltim nantinya akan berada di tengah dua kota lama, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Sehingga, mobilitas pergerakan penumpang dan barang pun akan lebih cepat. Apalagi, pelabuhan yang terletak di Balikpapan memiliki konektivitas dengan Sulawesi dan Surabaya.
"Lalu ada tol juga. Kalau Kalteng (pelabuhannya) masih jauh," katanya.
Faktor yang tidak kalah penting adalah kependudukan. Menurut Yayat, Kaltim merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh perantau. Mulai dari Jawa, Banjar, hingga Bugis.
Yayat tidak mempersoalkan etnis, melainkan keberagaman asal penduduk dinilai mampu mempercepat interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat pendatang nantinya saat ditetapkan sebagai ibu kota.
"Jadi komposisi itu mempermudah persiapan interaksi penduduk pendatang. Kalau Kalteng masih banyak penduduk asli. Ini bukan soal etnis," ungkap dia. - PT Kontak Perkasa
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah melakukan kunjungan lapangan ke dua provinsi tersebut. Namun dari kedua provinsi itu, mana yang akan dipilih pemerintah? Mengingat kedua wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai Kaltim menjadi provinsi yang paling berpotensi menjadi ibu kota negara yang baru dibandingkan Kalteng.
Yayat mengatakan, hal itu juga sesuai dari hasil kunjungan Presiden Jokowi ke dua provinsi beberapa bulan lalu. Bahkan, Kepala Bappenas sudah memaparkan hasilnya pada saat Musrenbangnas di kantor Bappenas.
"Dari paparan yang dipaparkan, kelihatannya wilayah Kalimantan Timur itu memiliki potensi keunggulan yang lebih besar," kata Yayat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Kaltim disebut memiliki kekurangan yang lebih sedikit dibandingkan Kalteng, yaitu rawan banjir dan sumber daya air tanah yang rendah. Sedangkan Kalteng memiliki kekurangan yang lebih banyak, seperti jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, dikelilingi daerah gambut, dan kondisi demografi yang homogen.
"Dari fakta yang ada menunjukkan kelihatan memang faktanya Kaltim lebih punya potensi cepat berkembang," ujar dia.
Potensi berkembang yang dimaksud, kata Yayat adalah posisi wilayah ibu kota baru di Kaltim nantinya akan berada di tengah dua kota lama, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Sehingga, mobilitas pergerakan penumpang dan barang pun akan lebih cepat. Apalagi, pelabuhan yang terletak di Balikpapan memiliki konektivitas dengan Sulawesi dan Surabaya.
"Lalu ada tol juga. Kalau Kalteng (pelabuhannya) masih jauh," katanya.
Faktor yang tidak kalah penting adalah kependudukan. Menurut Yayat, Kaltim merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh perantau. Mulai dari Jawa, Banjar, hingga Bugis.
Yayat tidak mempersoalkan etnis, melainkan keberagaman asal penduduk dinilai mampu mempercepat interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat pendatang nantinya saat ditetapkan sebagai ibu kota.
"Jadi komposisi itu mempermudah persiapan interaksi penduduk pendatang. Kalau Kalteng masih banyak penduduk asli. Ini bukan soal etnis," ungkap dia. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 3:44 PM
Terkendala Masalah Kesehatan, Sofyan Jacob Belum Diperiksa Polisi
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, June 17, 2019 | 2:53 PM
Kontak Perkasa Futures - Matan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Sofyan Jacob memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan makar. Namun hingga siang ini Sofyan Jacob belum diperiksa karena terkendala masalah kesehatan.
Kuasa hukum Sofyan, Ahmad Yani menyampaikan bahwa kliennya sebelumnya tidak memenuhi panggilan polisi karena sakit gigi. Namun, karena niat baik, Sofyan akhirnya memenuhi panggilan polisi.
"Tadi Pak Sofyan dipanggil jam 10.00 WIB beliau dengan itikad baik sebagai warga negara tentu mematuhi panggilan penyidik. Beliau datang bahkan lebih awal dari kita, jam 10.00 WIB, dipanggil jam 9.00 WIB sudah ada di Polda. Kita lawyernya baru beberapa menit kemudian (datang)," jelas Ahmad Yani di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Sofyan datang ke Polda Metro sekalian membawa surat kesehatan. Sofyan meminta penyidik untuk kembali menunda pemeriksaan karena kondisinya sedang tidak fit.
"Pak Sofyan disamping dia membawa surat juga bahwa kondisi hari ini dia tidak sehat betul, karena ada surat keterangan berikutnya lagi itu nggak hanya sakt gigi, tapi juga masalah kesehatan itu diabetes dan juga gangguan di saluran jantung," sambung Ahmad Yani.
Sofyan tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Di awal pemeriksaan, Sofyan menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia diperiksa karena sedang sakit.
"Maka tadi pada waktu proses pemeriksaan awal, dimulai di awal nanya identitas dan lain sebagainya, pada waktu Pak Sofyan diminta apakah bersedia diperiksa atau tidak, Pak Sofyan menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan," tuturnya.
Untuk memastikan hal itu, penyidik kemudian memanggil tim medis untuk mengecek kondisi kesehatannya. Sofyan diperiksa jantung dan denyut nadinya.
"Berdasarkan denyut jantung dan nadi, menurut keterangan dari dokter yang ada di sini (Polda Metro) bahwa Pak Sofyan masih dianggap sehat dan masih bisa lanjutkan pemeriksaan," katanya.
Namun, Sofyan bersikeras tidak mau diperiksa dengan alasan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan itu. Karena adanya perbedaan pandangan dari dokter Polda Metro Jaya dan dokter yang memberikan surat sakit ke Sofyan, sehingga pemeriksaan belum dilanjutkan.
"Kelanjutannya apakah nanti akan dipanggil lagi dokter yang lebih khusus, lebih spesialis karena ini menyangkut penyakit dalam, tentunya memang harus disediakan dokter khsusus. Atau Kalau menurut KUHAP itu perlu dia didampingi oleh dokter pribadinya, masih tetap saja karena masih dalam kondisi seperti itu. Tadi jam memdekat (pukul) 12.00 kondisi Pak sofyan agak drop, pusing, tidak konsentrasi dan sekarang lagi istirahat di ruangan lagi berbaring," tutup Ahmad Yani. - Kontak Perkasa Futures
Kuasa hukum Sofyan, Ahmad Yani menyampaikan bahwa kliennya sebelumnya tidak memenuhi panggilan polisi karena sakit gigi. Namun, karena niat baik, Sofyan akhirnya memenuhi panggilan polisi.
"Tadi Pak Sofyan dipanggil jam 10.00 WIB beliau dengan itikad baik sebagai warga negara tentu mematuhi panggilan penyidik. Beliau datang bahkan lebih awal dari kita, jam 10.00 WIB, dipanggil jam 9.00 WIB sudah ada di Polda. Kita lawyernya baru beberapa menit kemudian (datang)," jelas Ahmad Yani di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Sofyan datang ke Polda Metro sekalian membawa surat kesehatan. Sofyan meminta penyidik untuk kembali menunda pemeriksaan karena kondisinya sedang tidak fit.
"Pak Sofyan disamping dia membawa surat juga bahwa kondisi hari ini dia tidak sehat betul, karena ada surat keterangan berikutnya lagi itu nggak hanya sakt gigi, tapi juga masalah kesehatan itu diabetes dan juga gangguan di saluran jantung," sambung Ahmad Yani.
Sofyan tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Di awal pemeriksaan, Sofyan menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia diperiksa karena sedang sakit.
"Maka tadi pada waktu proses pemeriksaan awal, dimulai di awal nanya identitas dan lain sebagainya, pada waktu Pak Sofyan diminta apakah bersedia diperiksa atau tidak, Pak Sofyan menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan," tuturnya.
Untuk memastikan hal itu, penyidik kemudian memanggil tim medis untuk mengecek kondisi kesehatannya. Sofyan diperiksa jantung dan denyut nadinya.
"Berdasarkan denyut jantung dan nadi, menurut keterangan dari dokter yang ada di sini (Polda Metro) bahwa Pak Sofyan masih dianggap sehat dan masih bisa lanjutkan pemeriksaan," katanya.
Namun, Sofyan bersikeras tidak mau diperiksa dengan alasan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan itu. Karena adanya perbedaan pandangan dari dokter Polda Metro Jaya dan dokter yang memberikan surat sakit ke Sofyan, sehingga pemeriksaan belum dilanjutkan.
"Kelanjutannya apakah nanti akan dipanggil lagi dokter yang lebih khusus, lebih spesialis karena ini menyangkut penyakit dalam, tentunya memang harus disediakan dokter khsusus. Atau Kalau menurut KUHAP itu perlu dia didampingi oleh dokter pribadinya, masih tetap saja karena masih dalam kondisi seperti itu. Tadi jam memdekat (pukul) 12.00 kondisi Pak sofyan agak drop, pusing, tidak konsentrasi dan sekarang lagi istirahat di ruangan lagi berbaring," tutup Ahmad Yani. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:53 PM
Di Balik Karakter Forky, Teman Baru Woody Cs di 'Toy Story 4'
Written By Kontak Perkasa Futures on Thursday, June 13, 2019 | 2:31 PM
Kontak Perkasa Futures - Disney dan Pixar siap merilis bagian keempat kisah persahabatan para mainan dan boneka dalam 'Toy Story 4'. Film ini menjadi petualangan baru bagi Woody dkk setelah sembilan tahun lalu, Woody dan teman-teman mencari jalan pulang pada Andy di 'Toy Story 3'.
Akan tetapi, bukan berarti tak ada hal baru meski kisah film ini masih berpusat pada kisah Woody dan teman-temannya itu. Pixar memperkenalkan satu karakter baru bernama Forky, sebuah mainan bertubuh garpu.
Dalam wawancara eksklusif dengan animator Pixar belum lama ini, Forky disebut melalui proses penggarapan yang lebih rumit dari karakter lain.
"Karakter ini harus terlihat seperti mainan buatan anak usia 6 tahun. Di sisi lain, kami juga ditugaskan menjadikannya layak sebagai bintang utama dalam cerita ini dan sesuai dengan dunia Toy Story," ungkap Axel sang editor.
Tim produksi Pixar membuat sekitar 50 model Forky untuk menemukan dasar yang tepat untuk mengadaptasinya ke dalam bentuk animasi," tutur sang editor lagi.
Secara sekilas Forky memang terlihat lebih sederhana dari karakter-karakter lainnya. Akan tetapi, sebenarnya pembuatan karakter ini membutuhkan lebih banyak bahan dari pembuatan karakter-karakter lain.
"Forky dibuat dari stik es krim, garpu plastik, lem, anyaman, stiker sampai krayon. Kami memiliki riset dan studi untuk memastikan bahwa ia dapat dipercaya dalam aktingnya di film. Meskipun terlihat sangat sederhana, sebenarnya karakter yang sangat rumit," urai Axel.
Baca juga: Sutradara Bicara soal Jalan Cerita dan Feminisme di 'Toy Story 4'
Seperti diketahui lewat trailernya, film ini membawa karakter mainan tersebut sebagai teman baru bagi Bonnie, bocah yang kini menjadi pemilik Woody dan kawan-kawan. Di kisah 'Toy Story 3', Bonnie menerima hibah mainan dari Andy yang harus melanjutkan sekolah di luar kota.
Belum banyak hal yang diketahui dari kisah 'Toy Story 4' ini. Akan tetapi secara garis besar, 'Toy Story 4' menjadi perjalanan menegangkan yang dilalui Woody yang salah satu alasannya karena keberadaan Forky.
Seperti film sebelumnya, 'Toy Story 4' akan dibumbui unsur ketegangan lewat penampilan sejumlah karakter antagonis yang dilibatkan dalam cerita. Simak bagaimana proses penggarapan karakter-karakter tersebut di artikel selanjutnya. - Kontak Perkasa Futures
Akan tetapi, bukan berarti tak ada hal baru meski kisah film ini masih berpusat pada kisah Woody dan teman-temannya itu. Pixar memperkenalkan satu karakter baru bernama Forky, sebuah mainan bertubuh garpu.
Dalam wawancara eksklusif dengan animator Pixar belum lama ini, Forky disebut melalui proses penggarapan yang lebih rumit dari karakter lain.
"Karakter ini harus terlihat seperti mainan buatan anak usia 6 tahun. Di sisi lain, kami juga ditugaskan menjadikannya layak sebagai bintang utama dalam cerita ini dan sesuai dengan dunia Toy Story," ungkap Axel sang editor.
Tim produksi Pixar membuat sekitar 50 model Forky untuk menemukan dasar yang tepat untuk mengadaptasinya ke dalam bentuk animasi," tutur sang editor lagi.
Secara sekilas Forky memang terlihat lebih sederhana dari karakter-karakter lainnya. Akan tetapi, sebenarnya pembuatan karakter ini membutuhkan lebih banyak bahan dari pembuatan karakter-karakter lain.
"Forky dibuat dari stik es krim, garpu plastik, lem, anyaman, stiker sampai krayon. Kami memiliki riset dan studi untuk memastikan bahwa ia dapat dipercaya dalam aktingnya di film. Meskipun terlihat sangat sederhana, sebenarnya karakter yang sangat rumit," urai Axel.
Baca juga: Sutradara Bicara soal Jalan Cerita dan Feminisme di 'Toy Story 4'
Seperti diketahui lewat trailernya, film ini membawa karakter mainan tersebut sebagai teman baru bagi Bonnie, bocah yang kini menjadi pemilik Woody dan kawan-kawan. Di kisah 'Toy Story 3', Bonnie menerima hibah mainan dari Andy yang harus melanjutkan sekolah di luar kota.
Belum banyak hal yang diketahui dari kisah 'Toy Story 4' ini. Akan tetapi secara garis besar, 'Toy Story 4' menjadi perjalanan menegangkan yang dilalui Woody yang salah satu alasannya karena keberadaan Forky.
Seperti film sebelumnya, 'Toy Story 4' akan dibumbui unsur ketegangan lewat penampilan sejumlah karakter antagonis yang dilibatkan dalam cerita. Simak bagaimana proses penggarapan karakter-karakter tersebut di artikel selanjutnya. - Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 2:31 PM
Gugatan Prabowo Kutip Pengamat Asing dari Link Berita, Ahli: Bukan Bukti
Written By Kontak Perkasa Futures on Wednesday, June 12, 2019 | 1:21 PM
PT Kontak Perkasa - Gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertabur kutipan pandangan pengamat asing dan ahli dari dalam negeri yang diambil dari media massa. Untuk mempunyai kekuatan pembuktian, nama-nama yang disebut oleh tim Prabowo wajib dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua pendapat ahli di media itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono, Rabu (12/6/2019).
Pengamat asing yang dimaksud seperti guru besar Universitas Melbourne Prof Tim Lindsey serta kandidat doktor dari Australian National University Tom Power. Prabowo juga mengutip pendapat para ahli dari dalam negeri, seperti Saldi Isra (kini jadi hakim konstitusi), Refli Harun, Bayu Dwi Anggono, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Alat bukti keterangan ahli adalah daftar ahli harus diajukan oleh pemohon ke majelis MK. Kemudian majelis yang akan memutuskan apakah menyetujui ahli yang diajukan tersebut, pertimbangan persetujuan adalah hubungan kompetensi ahli dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengingat persidangan MK terkait PHPU Pilpres jangka waktunya terbatas maka ada rasionalitas mengenai jumlah ahli yang dapat didengar keterangannya. Dengan demikian tidak setiap ahli yang diajukan ke majelis pasti disetujui," papar Bayu.
Hal itu sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Peraturan MK 4/2018, yang berbunyi:
Para pihak, saksi dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Pasal 40 ayat 2 berbunyi:
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
Adapun pasal 42 berbunyi:
Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan
"Setelah nama-nama ahli disetujui oleh MK, maka ahli wajib dihadirkan dalam persidangan. Dan selama ini MK mewajibkan sebelum ahli didengar keterangan ahli wajib membuat keterangan tertulis. Sesaat sebelum didengar keterangannya di muka persidangan MK, ahli wajib disumpah/janji sesuai agama masing-masing," Bayu menegaskan.
Baca juga: Kutip Pengamat Asing, Prabowo Sebut Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru
Salah satu pandangan pengamat asing yang dikutip adalah pandangan Tom Power di konferensi tahunan 'Indonesia Update' di Canberra, Australia, pada September 2018. Tom Power menyoroti hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.
"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," ujar Tom Power yang dikutip Bambang Widjojanto dari link berita eastasiaforum.org.
Proteksi lain menguatnya lagi pemikiran dwifungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power, kata BW dkk, adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.
Sebagai bukti pandangan itu, tim hukum Prabowo menyertakan dua link berita, yaitu 'Jokowi's authoritarian turn' dan 'Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline'.
"Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh paslon 01 yang juga presiden petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus ini di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat-Birokrasi-BUMN-Partai Koalisi," tegas BW dalam halaman 38. - PT Kontak Perkasa
"Semua pendapat ahli di media itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono, Rabu (12/6/2019).
Pengamat asing yang dimaksud seperti guru besar Universitas Melbourne Prof Tim Lindsey serta kandidat doktor dari Australian National University Tom Power. Prabowo juga mengutip pendapat para ahli dari dalam negeri, seperti Saldi Isra (kini jadi hakim konstitusi), Refli Harun, Bayu Dwi Anggono, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Alat bukti keterangan ahli adalah daftar ahli harus diajukan oleh pemohon ke majelis MK. Kemudian majelis yang akan memutuskan apakah menyetujui ahli yang diajukan tersebut, pertimbangan persetujuan adalah hubungan kompetensi ahli dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengingat persidangan MK terkait PHPU Pilpres jangka waktunya terbatas maka ada rasionalitas mengenai jumlah ahli yang dapat didengar keterangannya. Dengan demikian tidak setiap ahli yang diajukan ke majelis pasti disetujui," papar Bayu.
Hal itu sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Peraturan MK 4/2018, yang berbunyi:
Para pihak, saksi dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Pasal 40 ayat 2 berbunyi:
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
Adapun pasal 42 berbunyi:
Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan
"Setelah nama-nama ahli disetujui oleh MK, maka ahli wajib dihadirkan dalam persidangan. Dan selama ini MK mewajibkan sebelum ahli didengar keterangan ahli wajib membuat keterangan tertulis. Sesaat sebelum didengar keterangannya di muka persidangan MK, ahli wajib disumpah/janji sesuai agama masing-masing," Bayu menegaskan.
Baca juga: Kutip Pengamat Asing, Prabowo Sebut Jokowi Bergaya Otoriter Orde Baru
Salah satu pandangan pengamat asing yang dikutip adalah pandangan Tom Power di konferensi tahunan 'Indonesia Update' di Canberra, Australia, pada September 2018. Tom Power menyoroti hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.
"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," ujar Tom Power yang dikutip Bambang Widjojanto dari link berita eastasiaforum.org.
Proteksi lain menguatnya lagi pemikiran dwifungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power, kata BW dkk, adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.
Sebagai bukti pandangan itu, tim hukum Prabowo menyertakan dua link berita, yaitu 'Jokowi's authoritarian turn' dan 'Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline'.
"Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh paslon 01 yang juga presiden petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus ini di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat-Birokrasi-BUMN-Partai Koalisi," tegas BW dalam halaman 38. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 1:21 PM
Tren Baru Open Trip Bareng Artis, Ada Lucinta Luna ke Australia
Written By Kontak Perkasa Futures on Tuesday, June 11, 2019 | 10:50 AM
PT Kontak Perkasa Futures - Operator tur semakin kreatif mengembangkan paket wisata. Model open trip pun berani mengajak artis untuk menggaet konsumen.
Biasanya, liburan bareng artis adalah paket liburan travel agent besar atau travel umrah dengan konsep paket wisata ekslusif atau spesial. Namun kini, liburan dengan label open trip pun mulai memakai artis untuk menarik calon wisatawan.
Salah satu yang viral adalah open trip bersama artis Lucinta Luna. Penyedia layanannya adalah OTe (Open Trip & Explorer) atau PT Bagus Trans Wisata. Mereka menawarkan salah satu promosi ke Australia bersama Lucinta pada bulan Agustus mendatang.
"Kebetulan kita sama Lucinta itu ke Australia, bulan Agustus. Kita akan ke Sydney, Canberra kemudian berakhir di Melbourne," ujar Teddy Andri, CEO OTe saat dihubungi, Senin (10/6/2019).
Teddy mengatakan, aktivitas yang ditawarkan pun secara umum seperti open trip ke Australia yakni mengunjungi tempat-tempat ikonik. Seperti Opera House di Sydney atau Darling Harbour.
"Aktivitasnya kita nanti seperti biasa, di masing-masing kota kita akan mengunjungi sightseeing-nya, lokasi-lokasi wisata. Kaya di Sydney misalnya Opera House, Darling Harbour, lalu Blue Mountain. Seperti itinerary umum ke Australia, berakhirnya di Melbourne. Nanti digunakan bus privat juga," tambah Teddy.
Teddy menambahkan, perjalanan tersebut akan memakan waktu 10 hari dengan total biaya Rp 21 juta. Harga tersebut sudah termasuk akomodasi, transportasi selama perjalanan serta termasuk pesawat dan bagasi 30 kilogram.
"Durasinya total sama perjalanan 10 hari, berangkat Jumat (9 Agustus 2018), sampai Minggu sore (18 Agustus 2019) minggu depannya. Harganya ditawarkan Rp 21 juta sudah termasuk tiket, akomodasi, transportasi sepanjang perjalanan," tambah Teddy.
Teddy juga mengatakan bahwa tarif Rp 21 juta pun sama seperti harga perjalanan ke Australia yang ia tawarkan tanpa public figure. "Harganya pun segitu, nggak ada Lucinta juga segitu kok. Tapi ada info ke peserta bahwa akan ada artis datang malah antusias," tambah Teddy.
Untuk masalah visa, meski harus menambah biaya khusus, Teddy mengatakan juga akan membantu peserta tur untuk aplikasi ke pihak VFS (agen visa resmi yang ditunjuk Kedubes Australia). Teddy juga mengatakan akan membatasi kuota untuk kenyamanan peserta. Termasuk salah satunya transportasi yang digunakan nantinya.
"Untuk kuotanya kita maksimal 40 (orang), 1 bus. 1 bus kita 45 seater (kursi) tapi kita kosongin 5. Jadi nggak terlalu penuh," paparnya.
Menurut Teddy, antusias traveler pun cukup tinggi dengan adanya trip bersama Lucinta Luna. Menurutnya, dari total 40 orang, kini tersisa setengahnya saja. Jenis traveler atau peserta pun juga beragam. Mulai dari keluarga, grup hingga solo traveler.
"So far antusiasme sih macam-macam. Rata-rata campur, kebanyakan family. Kebetulan harinya bagus, ada libur Idul Adha di bulan Agustus. Tapi ada juga yang sendirian, ada yang pasangan, ada saja," tambahnya.
Tambah Teddy, jasa penyedia wisatanya pun sudah resmi dan berbadan hukum. "Sudah resmi, kita PT. PT Bagus Trans Wisata berlokasi di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok P No 14, Jl Letjen R Suprapto, RW 8, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat," paparnya. - PT Kontak Perkasa Futures
Biasanya, liburan bareng artis adalah paket liburan travel agent besar atau travel umrah dengan konsep paket wisata ekslusif atau spesial. Namun kini, liburan dengan label open trip pun mulai memakai artis untuk menarik calon wisatawan.
Salah satu yang viral adalah open trip bersama artis Lucinta Luna. Penyedia layanannya adalah OTe (Open Trip & Explorer) atau PT Bagus Trans Wisata. Mereka menawarkan salah satu promosi ke Australia bersama Lucinta pada bulan Agustus mendatang.
"Kebetulan kita sama Lucinta itu ke Australia, bulan Agustus. Kita akan ke Sydney, Canberra kemudian berakhir di Melbourne," ujar Teddy Andri, CEO OTe saat dihubungi, Senin (10/6/2019).
Teddy mengatakan, aktivitas yang ditawarkan pun secara umum seperti open trip ke Australia yakni mengunjungi tempat-tempat ikonik. Seperti Opera House di Sydney atau Darling Harbour.
"Aktivitasnya kita nanti seperti biasa, di masing-masing kota kita akan mengunjungi sightseeing-nya, lokasi-lokasi wisata. Kaya di Sydney misalnya Opera House, Darling Harbour, lalu Blue Mountain. Seperti itinerary umum ke Australia, berakhirnya di Melbourne. Nanti digunakan bus privat juga," tambah Teddy.
Teddy menambahkan, perjalanan tersebut akan memakan waktu 10 hari dengan total biaya Rp 21 juta. Harga tersebut sudah termasuk akomodasi, transportasi selama perjalanan serta termasuk pesawat dan bagasi 30 kilogram.
"Durasinya total sama perjalanan 10 hari, berangkat Jumat (9 Agustus 2018), sampai Minggu sore (18 Agustus 2019) minggu depannya. Harganya ditawarkan Rp 21 juta sudah termasuk tiket, akomodasi, transportasi sepanjang perjalanan," tambah Teddy.
Teddy juga mengatakan bahwa tarif Rp 21 juta pun sama seperti harga perjalanan ke Australia yang ia tawarkan tanpa public figure. "Harganya pun segitu, nggak ada Lucinta juga segitu kok. Tapi ada info ke peserta bahwa akan ada artis datang malah antusias," tambah Teddy.
Untuk masalah visa, meski harus menambah biaya khusus, Teddy mengatakan juga akan membantu peserta tur untuk aplikasi ke pihak VFS (agen visa resmi yang ditunjuk Kedubes Australia). Teddy juga mengatakan akan membatasi kuota untuk kenyamanan peserta. Termasuk salah satunya transportasi yang digunakan nantinya.
"Untuk kuotanya kita maksimal 40 (orang), 1 bus. 1 bus kita 45 seater (kursi) tapi kita kosongin 5. Jadi nggak terlalu penuh," paparnya.
Menurut Teddy, antusias traveler pun cukup tinggi dengan adanya trip bersama Lucinta Luna. Menurutnya, dari total 40 orang, kini tersisa setengahnya saja. Jenis traveler atau peserta pun juga beragam. Mulai dari keluarga, grup hingga solo traveler.
"So far antusiasme sih macam-macam. Rata-rata campur, kebanyakan family. Kebetulan harinya bagus, ada libur Idul Adha di bulan Agustus. Tapi ada juga yang sendirian, ada yang pasangan, ada saja," tambahnya.
Tambah Teddy, jasa penyedia wisatanya pun sudah resmi dan berbadan hukum. "Sudah resmi, kita PT. PT Bagus Trans Wisata berlokasi di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok P No 14, Jl Letjen R Suprapto, RW 8, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat," paparnya. - PT Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 10:50 AM
MA 'Deadlock' Adili PK Anas Urbaningrum
Written By Kontak Perkasa Futures on Monday, June 10, 2019 | 8:43 AM
PT Kontak Perkasa - Mahkamah Agung (MA) 'deadlock' saat mengadili Peninjauan Kembali (PK) mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Rencananya, MA akan kembali mengadili kasus Anas pascalebaran 2019 ini.
"Permohonan PK atas nama Anas Urbaningrum (AU) belum putus," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, Senin (10/6/2019).
Perkara PK Anas mengantongi nomor 246 PK/Pid.Sus/2018. PK Anas Urbaningrum itu diadili oleh ketua majelis Syarifuddin. Adapun anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc tipikor tingkat kasasi, M Askin.
"Majelis hakim PK yang menangani perkara AU tersebut sudah pernah sidang sekali, tetapi majelis masih perlu mempelajari sekali lagi dan selanjutnya sidang musyawarah untuk mengambil putusan. Mudah- mudahan setelah Idul Fitri ini sudah diputus, Insya Allah," ujar Andi Samsan.
Untuk diketahui, Syarifuddin sehari-hari merupakan Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Ia kerap membuat putusan kontroversial di tingkat PK. Seperti membebaskan tiga terpidana korupsi triliunan rupiah tiga karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di kasus dugaan korupsi bioremediasi. Ketiga karyawan yang PK-nya dikabulkan adalah Kukuh Kertasafari, Widodo, dan Endah Rumbiyanti.
Selaku ketua majelis PK, Syarifuddin juga menyunat hukuman Wali Kota Medan 2010-2015 Rahudman Harahap, dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di kasus korupsi APBD Tapanuli Selatan.
Syarifuddin juga menjadi ketua majelis Angelina Sondakh di tingkat PK. Kala itu, ia menyunat hukuman Angelina dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, harta Angie yang dirampas juga dikurangi setengahnya menjadi Rp 20 miliaran.
Syarifuddin pula yang menyunat hukuman bos Sentul City, Cahyadi Kumala alias Swie Teng di tingkat PK. Syarifuddin mengubah hukuman dari 5 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Swie Teng terbukti menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin agar mendapatkan izin pembangunan perumahan di kawasan Sentul.
Adapun M Askin, sebagai hakim non karier, M Askin dulunya adalah politikus PPP. M Askin kerap memberikan dissenting opinion dalam perkara-perkara korupsi yang ditanganinya.
Putusan M Askin yang diwarnai dissenting opinion seperti kasus korupsi Gubernur Riau Rusli Zainal. Menurutnya, hak politik Rusli Zainal tidak perlu dicabut. Alasannya, hukum tidak boleh didasarkan pada rasa benci dan sentimen balas dendam.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa siapa pun tidak boleh mengintervensi hakim dalam mengadili perkara.
"Secara administrator, Mahkamah Agung harus menerima, memproses, meregister, menunjukkan Majelis Pemeriksa perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).
Sebagaimana diketahui, Anas Urbaningrum divonis bersalah karena melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia dihukum 14 tahun penjara, denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan serta juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara. - PT Kontak Perkasa
"Permohonan PK atas nama Anas Urbaningrum (AU) belum putus," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, Senin (10/6/2019).
Perkara PK Anas mengantongi nomor 246 PK/Pid.Sus/2018. PK Anas Urbaningrum itu diadili oleh ketua majelis Syarifuddin. Adapun anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc tipikor tingkat kasasi, M Askin.
"Majelis hakim PK yang menangani perkara AU tersebut sudah pernah sidang sekali, tetapi majelis masih perlu mempelajari sekali lagi dan selanjutnya sidang musyawarah untuk mengambil putusan. Mudah- mudahan setelah Idul Fitri ini sudah diputus, Insya Allah," ujar Andi Samsan.
Untuk diketahui, Syarifuddin sehari-hari merupakan Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Ia kerap membuat putusan kontroversial di tingkat PK. Seperti membebaskan tiga terpidana korupsi triliunan rupiah tiga karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di kasus dugaan korupsi bioremediasi. Ketiga karyawan yang PK-nya dikabulkan adalah Kukuh Kertasafari, Widodo, dan Endah Rumbiyanti.
Selaku ketua majelis PK, Syarifuddin juga menyunat hukuman Wali Kota Medan 2010-2015 Rahudman Harahap, dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di kasus korupsi APBD Tapanuli Selatan.
Syarifuddin juga menjadi ketua majelis Angelina Sondakh di tingkat PK. Kala itu, ia menyunat hukuman Angelina dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, harta Angie yang dirampas juga dikurangi setengahnya menjadi Rp 20 miliaran.
Syarifuddin pula yang menyunat hukuman bos Sentul City, Cahyadi Kumala alias Swie Teng di tingkat PK. Syarifuddin mengubah hukuman dari 5 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Swie Teng terbukti menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin agar mendapatkan izin pembangunan perumahan di kawasan Sentul.
Adapun M Askin, sebagai hakim non karier, M Askin dulunya adalah politikus PPP. M Askin kerap memberikan dissenting opinion dalam perkara-perkara korupsi yang ditanganinya.
Putusan M Askin yang diwarnai dissenting opinion seperti kasus korupsi Gubernur Riau Rusli Zainal. Menurutnya, hak politik Rusli Zainal tidak perlu dicabut. Alasannya, hukum tidak boleh didasarkan pada rasa benci dan sentimen balas dendam.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa siapa pun tidak boleh mengintervensi hakim dalam mengadili perkara.
"Secara administrator, Mahkamah Agung harus menerima, memproses, meregister, menunjukkan Majelis Pemeriksa perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).
Sebagaimana diketahui, Anas Urbaningrum divonis bersalah karena melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia dihukum 14 tahun penjara, denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan serta juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Written by: Kontak Perkasa Futures
PT.Kontak Perkasa Futures, Updated at: 8:43 AM
